Oleh Yani Andoko
Siang Bolong Yang Terik Dan Sebuah Bom Waktu
Tak terbayangkan di sebuah ruangan sempit seluas 15 meter persegi. Di dalamnya, 20 orang terpaksa tidur bergantian, berdesakan seperti ikan kaleng. Bau keringat, amonia, dan keputusasaan menyatu menjadi satu.
Di sudut kiri ruangan itu, duduk seorang pria berusia 40 tahun. Ia bukan perampok atau pembunuh. Ia adalah seorang “profesor kimia” lulusan salah satu universitas terbaik di negeri ini. Ia tahu persis bagaimana mencampur bahan kimia agar menghasilkan ekstasi berkualitas ekspor.
Di sudut kanan, duduk 19 orang lainnya. Mereka bukan bandar. Mereka adalah remaja-remaja kurus yang mata sayunya cekung, tangan mereka gemetar hebat karena sedang sakau berat, putus asa, dan butuh “obat” secepat mungkin.
Apa yang akan terjadi dalam 24 jam ke depan? Jawabannya muram dan tidak perlu ditanya dua kali: para pecandu yang putus asa itu pasti akan mengemis, meminjam, atau bahkan mencuri dari keluarga mereka yang menjenguk, hanya untuk membeli racun dari sang profesor di sudut ruangan.
Inilah potret nyata lembaga pemasyarakatan (Lapas) kita saat ini. Bukan tempat penjeraan, melainkan pusat pembelajaran kejahatan paling efisien di republik ini.
Belum lama ini, seorang anggota DPR bernama Aboe Bakar Al Habsyi membuat pernyataan yang meledak bak petir di siang bolong yang terik. Ia berkata dengan lantang, “Semua lapas adalah kandang narkoba.”
Kata “kandang” memang kasar. Kedengaran seperti menghina. Tapi mari kita jujur. Jika kita buka mata dan telinga lebar-lebar, pernyataan itu tidak melahirkan fakta baru. Ia hanya membisikkan kebenaran busuk yang sudah lama kita dengar dari bisik-bisik para sopir taksi, obrolan para pengacara, hingga curhat para mantan narapidana: penjara kita sudah gagal total. Ia malah menjadi pasar gelap paling ramai, paling aman, dan paling menguntungkan.
Lalu, pertanyaan besarnya: Kenapa negara seolah diam? Kenapa masalah ini berlarut-larut tanpa ujung seperti sinetron yang tak pernah tamat? Dan akhirnya, muncullah satu usulan radikal yang terdengar masuk akal: Pisahkan mereka. Kirim para bandar ke “pulau setan” Nusakambangan. Kurung mereka di sel super maksimum, tanpa ponsel, tanpa tamu, tanpa celah.
Tapi apakah solusi ini jitu? Ataukah kita hanya sedang memindahkan sampah dari ruang tamu ke halaman belakang, tanpa pernah benar-benar membuangnya?
Mari kita bedah perlahan, seperti mengupas bawang merah yang setiap lapisannya akan membuat kita menangis.
Lebih dari Sekadar Tembok Tinggi dan Jeruji Besi
Untuk memahami mengapa usulan ini muncul dan apakah ia efektif, kita harus mundur selangkah dan bertanya: Sejak kapan lapas menjadi sarang narkoba?
Akar Masalah: Kebijakan yang Salah Kaprah
Jawabannya sederhana: karena selama puluhan tahun, kita punya kebijakan yang salah kaprah. Kita memenjarakan semua orang tanpa pandang bulu. Bandar internasional yang menguasai jalur laut, pengedar level kelurahan yang menjual sabu eceran, hingga pemakai kecil yang ketahuan memiliki ganja satu batang sekalipun semua kita campur aduk dalam satu sel yang sesak.
Coba bayangkan. Menurut data yang dihimpun dari berbagai sumber, hampir 53 persen hingga 70 persen penghuni lapas di Indonesia adalah kasus narkoba. Sebagian besar dari mereka bukan bandar besar, melainkan pengguna atau kurir kecil dengan barang bukti di bawah satu gram.
Apa yang terjadi ketika Anda mengurung seorang profesor kejahatan bersama serombongan anak muda yang sedang kecanduan? Anda sedang membangun universitas kejahatan gratis. Di situlah para pemakai kecil yang masuk dengan niat idealis untuk “bertaubat” justru keluar menjadi pengedar profesional yang lebih pintar, lebih licik, dan lebih berbahaya. Para kriminolog menyebut fenomena ini dengan istilah “The Green Prison Phenomenon” fenomena penjara yang justru subur, bukan layu.
Fakta di Lapangan: “Tembok Tembus” dan Petugas Berjas Kuning
Tapi jangan salah, masalah ini tidak hanya tentang sesaknya sel. Ada faktor lain yang lebih memalukan: oknum petugas.
Bayangkan betapa mudahnya menyelundupkan ponsel ke dalam penjara. Sebuah ponsel pintar bisa dimasukkan ke dalam tumpukan nasi bungkus, dilipat dalam celana dalam saat menjenguk, atau bahkan dilempar dari luar tembok menggunakan ketapel. Tapi untuk jaringan besar, mereka tidak pakai cara konyol seperti itu. Mereka punya “jalur VIP”: menyuap sipir.
Menteri Imipas sendiri dengan jujur (atau mungkin terpaksa) mengakui bahwa antara Januari 2025 hingga April 2026, ada 27 petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di lapas. Dua puluh tujuh orang. Itu yang tertangkap. Berapa banyak yang tidak?
Seorang bandar narkoba kelas kakap memiliki uang miliaran. Bagi mereka, menyuap seorang sipir dengan gaji UMR adalah investasi kecil. Dengan bayaran beberapa juta rupiah, seorang sipir bisa dengan “ikhlas” memasukkan sabu, ekstasi, dan ponsel ke dalam sel. Hasilnya? Bandar di dalam sel tetap bisa menelepon anak buahnya di luar, mengatur pengiriman, melunasi utang, bahkan memesan pembunuhan.
Inilah mengapa kita merasa negara “diam”. Bukan karena presiden atau menteri tidak tahu, tetapi karena virus korupsi ini sudah masuk ke dalam lapisan paling bawah sekaligus paling krusial dalam sistem pemasyarakatan.
Strategi Nusakambangan: Logika di Balik “Pulau Setan”
Berangkat dari keputusasaan itulah, usulan Nusakambangan muncul sebagai “solusi darurat” . Bagi yang belum tahu, Nusakambangan adalah pulau di selatan Cilacap, Jawa Tengah, yang sejak zaman kolonial Belanda memang didesain sebagai penjara alamiah. Dikelilingi lautan dengan ombak ganas, dihuni buaya muara, dan dijaga ketat oleh pasukan bersenjata. Tidak ada warga sipil yang tinggal di sana.
Kini, pemerintah sedang mengubah beberapa lapas di Nusakambangan menjadi Super Maximum Security Prison penjara dengan keamanan super maksimum. Sistemnya brutal tapi logis:
One Man One Cell: Setiap bandar besar dikurung sendirian dalam satu sel. Tidak ada interaksi. Tidak ada ajang jual-beli. Tidak ada “sekolah kejahatan”.
Isolasi Ekstrem: Para napi hanya dikeluarkan dari sel sekitar 1 jam per hari untuk berjemur atau olahraga ringan. Sisanya 23 jam, mereka hanya melihat empat dinding.
Zero Narkoba & Zero Ponsel: Ini adalah harga mati. Setiap hari, petugas berhak melakukan penggeledahan mendadak. Siapa pun yang kedapatan masih mengedarkan narkoba atau memiliki ponsel akan mendapat sanksi berat, termasuk perpanjangan hukuman.
Logika di balik semua ini sederhana: Jika tangan dan mulut bandar diikat, bagaimana ia bisa mengendalikan jaringan dari dalam?
Dan data awal menunjukkan ini cukup berhasil. Beberapa bandar besar yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan mulai kehilangan kendali atas bisnis mereka di luar. Jaringan mereka kacau. Anak buah bingung. Pasokan tersendat. Itu adalah kabar baik.
Namun, Ada Satu “Bocor” Besar: Manusia Di Balik Jeruji Besi
Tapi jangan buru-buru bertepuk tangan.
Sehebat apa pun desain sel super maksimum, sekokoh apa pun tembok Nusakambangan, ia akan bocor jika sipirnya bisa disuap. Ingat, para bandar yang dikurung di sana adalah orang-orang kaya raya. Mereka terbiasa mengatur uang miliaran. Menyuap seorang sipir dengan gaji Rp4-5 juta per bulan adalah hal yang sangat mudah.
Kita sudah melihat buktinya. Puluhan petugas lapas di seluruh Indonesia tertangkap tangan. Mereka ditangkap dengan barang bukti sabu dan uang tunai di dalam mobil dinas. Jika ini terjadi di lapas biasa yang pengawasannya longgar, mengapa kita yakin hal yang sama tidak akan terjadi di Nusakambangan?
Jadi, memisahkan bandar di Nusakambangan tanpa membersihkan “hati” para petugas hanyalah memindahkan virus dari satu tubuh ke tubuh lain. Virusnya tetap hidup. Hanya lokasinya yang pindah.
Inilah yang disebut pakar sebagai “Achilles Heel” atau tumit Achilles dari seluruh strategi pemberantasan narkoba di lapas: integritas petugas. Selama masih ada petugas yang mau disuap, narkoba akan selalu masuk. Tidak ada penjara yang benar-benar kedap.
Yang Sering Terlupakan: Nasib 70 Persen Penghuni Lainnya
Ada satu hal lagi yang sering terlupa dalam diskusi publik: kita terlalu fokus pada bandar, sementara lupa pada pemakai.
Jangan salah. Mayoritas penghuni lapas narkoba adalah pengguna kecil. Mereka adalah anak-anak muda yang salah pergaulan. Korban dari lingkungan yang buruk. Orang-orang yang sebenarnya butuh dokter, psikiater, dan konselor, bukan algojo, jeruji besi, dan palu hakim.
Memasukkan mereka ke sel super maksimum bersama bandar sama saja dengan memasukkan anak TK ke dalam penjara kelas berat. Akibatnya:
Biaya negara membengkak karena harus membangun lebih banyak sel.
Penjara makin sesak, melebihi kapasitas hingga 200 persen.
Angka residivis (kambuh) tetap tinggi karena mereka keluar sebagai lulusan “universitas kejahatan”, bukan sebagai orang yang sembuh.
Oleh karena itu, usulan yang lebih cerdas sedang digodok di DPR saat ini: Jangan penjara untuk pemakai. Mereka harusnya direhabilitasi, bukan dipidana. Sementara itu, penjara superketat seperti Nusakambangan hanya diperuntukkan bagi bandar dan pengedar besar yang benar-benar berbahaya.
Bayangkan seperti memisahkan sampah organik dan anorganik. Kalau dicampur, semuanya busuk. Kalau dipisah, sampah organik bisa jadi kompos (manusia produktif kembali), sampah anorganik bisa didaur ulang (bandar dihukum berat). Ini bukan sekadar wacana. Beberapa negara maju sudah menerapkannya dan berhasil menurunkan angka kejahatan narkoba secara signifikan.
Bukan Kiamat, Tapi Operasi Besar
Jadi, setelah semua analisis ini, mari kita kembali ke pertanyaan awal: Apakah memisahkan bandar di Nusakambangan bisa mengurangi bahaya narkoba secara signifikan?
Jawabannya: BISA. Sangat bisa. Bahkan ini adalah langkah yang paling rasional dan mendesak untuk dilakukan saat ini. Memutus rantai komando bandar dari balik penjara adalah prioritas nomor satu.
Namun, ada dua syarat mutlak yang harus dipenuhi. Jika tidak, semua usaha ini hanya akan menjadi sandiwara besar yang menghabiskan uang rakyat.
Bersihkan “Tikus Berjas” di Dalam Lapas. Lakukan operasi besar-besaran. Pecat, tangkap, dan hukum seberat-beratnya setiap petugas yang terbukti terlibat. Ganti mereka dengan orang-orang yang teruji integritasnya. Beri mereka gaji yang layak dan pengawasan ketat 24 jam. Tanpa ini, Nusakambangan hanya akan menjadi hotel berbintang bagi bandar kaya.
Hentikan Kebiasaan Memenjarakan Pemakai. Segera ratifikasi dan implementasikan kebijakan rehabilitasi wajib bagi pengguna narkoba. Bangun pusat-pusat rehabilitasi yang manusiawi di setiap provinsi. Libatkan psikolog, dokter, dan tokoh agama. Jangan tambah semak belukar; bersihkanlah akarnya dari dalam tanah.
Apakah perasaan kita bahwa ini sudah seperti “kiamat” itu salah? Tidak. Itu wajar. Melihat angka 15.000 generasi muda meninggal per tahun, melihat lapas yang meledak seperti bom waktu, rasanya putus asa itu manusiawi.
Tapi jangan menyerah dulu. Fakta bahwa kita sekarang ramai-ramai membahas Nusakambangan, merevisi undang-undang narkotika, membentuk panitia khusus DPR, dan mendesak pemerintah untuk bertindak adalah bukti bahwa negara tidak diam. Mereka sedang bertarung. Mungkin lambat, mungkin sering terseok, tapi denyut perang melawan narkoba masih terasa.
Kita sebagai masyarakat juga punya peran yang tidak kalah penting: berhenti menjadi konsumen. Selama masih ada yang beli, selama itu pula akan ada yang jual. Memenjarakan bandar di pulau terpencil itu penting, tapi memenjarakan nafsu kita untuk mencoba barang haram adalah benteng pertahanan paling utama, yang dimulai dari diri sendiri, dari keluarga kita, dari lingkungan sekitar.
Selamatkan generasi. Selamatkan Indonesia. Karena perang ini bukan hanya tugas polisi, jaksa, atau hakim. Ini perang kita semua.
Pulau Nusakambangan boleh jadi tembok terakhir. Tapi benteng pertama ada di hati kita masing-masing.
Batu 10 April 2026
Diskusi