Oleh Muhammad Abrar
Aceh kembali menangis. Kali ini bukan karena desing peluru yang pernah mengoyak malam-malam sunyi, bukan pula karena derap sepatu lars tentara yang meninggalkan trauma panjang, dan bukan juga karena amukan tsunami yang datang sebagai bencana alam terbesar dalam sejarahnya. Aceh hari ini menangis karena bencana ekologis yang lahir dari keserakahan manusia keserakahan yang bekerja perlahan, sistematis, dan dilegalkan.
Air bah datang menyapu rumah-rumah rakyat, ladang penghidupan, serta harapan yang selama ini dirajut dengan kesabaran. Banjir bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan cermin dari rusaknya relasi manusia dengan lingkungan. Sungai meluap bukan karena hujan semata, tetapi karena hutan telah kehilangan fungsinya sebagai penjaga kehidupan. Bukit-bukit yang dahulu menjadi benteng alam kini telanjang, tak lagi mampu menahan amarah air.
Di balik bencana ini, berdiri para cukong kayu, pengusaha sawit ilegal, dan korporasi yang rakus, yang membabat hutan tanpa nurani. Mereka menebang pohon-pohon tua yang selama ratusan tahun menjaga keseimbangan tanah rencong, menjadikan alam sebagai objek eksploitasi, bukan amanah yang harus dijaga.
Lebih menyakitkan lagi, praktik ini kerap berlangsung dengan perlindungan kekuasaan ketika korporasi dan pejabat saling “bermain mata”, hukum kehilangan wibawanya, dan rakyat kehilangan perlindungan.
Hutan Aceh yang dahulu hijau dan kokoh kini terkoyak oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Bukit-bukit dijarah, tanah dibelah, dan ekosistem dihancurkan atas nama investasi dan pertumbuhan. Yang menikmati keuntungan adalah segelintir elit, sementara yang menanggung akibatnya adalah rakyat kecil mereka yang rumahnya terendam, sawahnya rusak, dan masa depannya semakin tak pasti.
Bencana ekologis ini adalah bentuk pengkhianatan baru terhadap Aceh. Jika dahulu Aceh dikhianati dalam janji politik dan keadilan sejarah, hari ini Aceh dikhianati melalui pembiaran perusakan lingkungan. Negara yang seharusnya menjadi penjaga terakhir justru kerap hadir terlambat, atau lebih buruk lagi, absen dalam pencegahan. Penegakan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, sementara perusak alam terus bergerak tanpa rasa takut.
Tangisan Aceh hari ini bukan hanya ratapan korban banjir, tetapi jeritan bumi yang telah lama dipaksa diam. Ia adalah peringatan keras bahwa pembangunan tanpa etika akan selalu berakhir pada bencana. Bahwa keadilan ekologis bukan pilihan, melainkan syarat mutlak bagi keadilan sosial.
Namun, di tengah puing-puing dan lumpur, rakyat Aceh kembali menunjukkan keteguhannya. Mereka saling membantu, saling menguatkan, dan bertahan dengan martabat. Meski harapan berkali-kali disapu air bah, Aceh belum menyerah. Yang dituntut Aceh bukan belas kasihan, melainkan keadilan, keadilan yang menindak perusak alam, menghentikan kolusi kekuasaan dan korporasi, serta memulihkan kembali hubungan manusia dengan alamnya.
Aceh menangis hari ini agar esok tidak terus-menerus berkabung. Tangisan ini adalah seruan moral: hentikan keserakahan, tegakkan hukum, dan kembalikan alam Aceh sebagai rumah yang aman bagi generasi yang akan datang.
Muhammad Abrar lahir di Seuneubok Pidie, Aceh, pada 2 Desember 1999. Saat ini penulis berstatus sebagai Dosen Luar Biasa (DLB) pada Program Studi Perbankan Syariah, FEBI, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta mahasiswa Program Doktor (S3) Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Penulis aktif mengembangkan kompetensi akademik melalui berbagai sertifikasi dan kegiatan kepenulisan ilmiah. Berlandaskan motto “With hardship, there is ease” (QS. Al-Insyirah: 6), penulis berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini penulis berdomisili di Kota Banda Aceh, simak aktivitas kesehariannya di Instagram @muhammadabrar0212 dan dapat dihubungi melalui email: abrarmhmmd271@gmail.com
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
