Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
Indonesia kini tengah giat menata wajah kotanya agar tampak modern, bersih, dan indah. Jalan-jalan diperlebar, taman-taman dibangun, trotoar dipercantik, dan pedagang kaki lima digeser dari ruang publik atas nama ketertiban.
Dari luar, semuanya tampak rapi, seolah negeri ini telah benar-benar menuju peradaban maju. Namun di balik kerapian fisik itu, ada kekusutan batin yang belum terurai — yakni ketimpangan sosial, kegelisahan rakyat kecil, dan absennya rasa keadilan yang sejati.
Kerapian kota menjadi simbol kemajuan, tetapi tanpa keadilan sosial, ia hanyalah dekorasi yang rapuh. Sebab, hakikat penataan bukan hanya menyingkirkan yang dianggap semrawut, tetapi menata kehidupan agar setiap warga dapat berdiri di tempat yang layak — baik secara ekonomi, sosial, maupun spiritual. Sayangnya, penataan ruang di negeri ini sering kali menyingkirkan yang lemah atas nama keteraturan, bukan menuntun mereka menuju kehidupan yang lebih bermartabat.
Ketertiban yang Menyisakan Luka Sosial
Pemerintah kerap berpegang pada hukum positif: pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di trotoar atau badan jalan dianggap melanggar aturan tata ruang dan mengganggu estetika kota. Dari segi administratif, tindakan penertiban mereka sah. Namun dari segi moral dan keadilan sosial, hal itu menyisakan luka yang mendalam.
Ratusan bahkan ribuan kepala keluarga menggantungkan hidup dari lapak-lapak kecil yang mungkin bagi sebagian orang tampak “kumuh”, tapi bagi mereka itulah “sekolah kehidupan” tempat anak-anak mereka bisa terus bersekolah, tempat mereka menegakkan harga diri tanpa harus mengemis.
Dalam pandangan hukum positif, negara berhak menertibkan. Tetapi dalam pandangan hukum Tuhan — hukum moral — negara juga berkewajiban melindungi segenap bangsa dari kelaparan dan ketidakadilan. Di sinilah sering terjadi pertentangan batin: antara hukum yang dingin dan nurani yang hidup.
Negara seolah menjadi aparat ketertiban, bukan lagi penuntun kesejahteraan.
Mengusir tanpa Menuntun: Kerapian yang Kehilangan Ruh
Masalah utama dari banyak kebijakan penertiban adalah absennya alternatif kehidupan. Rakyat kecil diusir tanpa diberi jalan keluar. Padahal, setiap tindakan pemerintah seharusnya mencerminkan fungsi ra’iyah — kepemimpinan yang melindungi, bukan menindas.
Ketika para pedagang diusir, ke mana mereka harus pergi? Tidak semua mampu menyewa toko atau kios resmi. Tidak semua bisa beradaptasi dengan cepat di dunia digital untuk berjualan daring. Bagi sebagian besar, trotoar itu adalah panggung terakhir mereka untuk bertahan hidup.
Penataan yang benar seharusnya dimulai dari hati, bukan dari palu kebijakan. Jika pemerintah sungguh ingin menata kota, seharusnya yang ditata terlebih dahulu adalah tata pikir dan tata niat: bagaimana menjadikan kota bukan hanya indah dipandang mata, tetapi juga ramah bagi manusia yang tinggal di dalamnya.
Seperti sabda Rasulullah SAW:
> “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.”
Apakah penertiban yang membuat rakyat kehilangan nafkah termasuk perbuatan yang bermanfaat?
Keadilan Bukan Sekadar Ketertiban
Keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila bukan hanya slogan di tugu peringatan. Ia adalah arah moral dan politik bangsa. Namun sayangnya, dalam praktik, keadilan sering disubstitusi menjadi “ketertiban”. Padahal, dua hal itu berbeda secara fundamental.
Ketertiban hanya menekankan keteraturan visual dan administratif, sedangkan keadilan menyentuh dimensi moral, sosial, dan spiritual.
Ketika negara lebih sibuk menata taman daripada menata kesejahteraan rakyatnya, di situlah terjadi dislokasi moral pembangunan. Kita menjadi bangsa yang bangga dengan “tata kota”, tetapi abai pada “tata hati”.
Kita bangun gedung pencakar langit, tapi membiarkan rakyat kecil tak punya ruang untuk berdiri tegak.
Jika prinsip keadilan sosial benar-benar dijalankan, maka penataan kota seharusnya disertai pemberdayaan ekonomi rakyat kecil — misalnya dengan membuat zona niaga rakyat, pasar kreatif, atau sistem retribusi yang manusiawi. Dengan begitu, kota bisa tetap rapi tanpa harus menyingkirkan warganya sendiri.
Islam dan Amanat Keadilan dalam Tata Kelola
Dalam Islam, keadilan (al-‘adl) merupakan tiang tegaknya peradaban. Al-Qur’an memerintahkan,
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan…” (QS. An-Nahl: 90).
Artinya, penataan kota yang berkeadilan adalah bagian dari ibadah sosial.
Pemerintah, sebagai ulil amri, memiliki tanggung jawab spiritual untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kesejahteraan rakyat kecil. Kerapian fisik tanpa keseimbangan batin adalah kemunafikan pembangunan — tampak indah, tapi menyembunyikan luka.
Negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya tidak hanya menata ruang hidup, tetapi juga menata kehidupan ruhani masyarakatnya. Ketika rakyat kecil dibiarkan terpinggirkan, maka cita-cita “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” menjadi hanya kata-kata tanpa jiwa.
Dari Kerapian Menuju Kebersamaan
Sudah saatnya paradigma pembangunan bergeser dari keteraturan struktural menuju keharmonisan sosial. Kota bukan hanya milik pemodal besar atau penguasa, tetapi rumah bersama bagi seluruh warganya.
Rakyat kecil bukan gangguan, tetapi bagian integral dari denyut ekonomi dan budaya bangsa. Pedagang kaki lima, penarik becak, tukang parkir — mereka adalah wajah nyata Indonesia yang berjuang dengan tangan sendiri untuk bertahan hidup.
Maka, penataan sejati adalah ketika pemerintah mau duduk bersama mereka, mendengarkan suara mereka, dan menuntun mereka menuju kehidupan yang lebih baik tanpa harus mematikan mata pencaharian mereka. Inilah semangat gotong royong yang sejati — bukan menyingkirkan yang lemah, tapi mengangkat mereka agar kuat bersama.
Penutup: Menata Batin Negeri
Indonesia tidak kekurangan program, tetapi sering kekurangan empati.
Kita rajin memperindah kota, tapi jarang memperindah hati.
Kita cepat menertibkan rakyat, tapi lambat menuntun mereka menuju kesejahteraan.
Jika negeri ini ingin benar-benar maju, maka pembangunan harus berakar pada keadilan dan kasih sayang. Kerapian yang sejati bukan sekadar jalan mulus dan trotoar bersih, melainkan rakyat yang hidup tenteram, anak-anak pedagang kaki lima yang tetap bisa sekolah, dan para ibu yang bisa tersenyum karena dapurnya berasap setiap hari.
Mari kita mulai menata negeri ini bukan hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi batin — karena negeri yang rapi di luar tapi kusut di dalam tidak akan pernah mencapai kemerdekaan yang sejati.
—
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
