Dengarkan Artikel
Ditulis oleh Muhamad Ihwan
Suasana ruang Zoom Meeting itu sederhana, wajah-wajah peserta berjejer rapi di layar. Meski hanya virtual, Diklat Ideologi Pancasila yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bekerja sama dengan ANRI terasa hidup.
Para pengajar maheswara, begitu istilahnya tak hanya menyampaikan materi, melainkan mengajak kami merenung. Salah satu kalimat yang menancap: “Ekonomi Pancasila adalah jalan tengah: bukan kapitalisme yang rakus, bukan sosialisme yang mengebiri inisiatif.”
Kalimat itu mengiang lama, terutama bagi saya yang sudah lima tahun lebih bertugas di Aceh. Sebab di tanah ini, Pancasila bukan sekadar jargon. Ia hidup dalam tradisi kenduri, gotong royong pasca-tsunami, budaya minum kopi, hingga cara masyarakat menjaga alam dan memuliakan tamu. Aceh adalah laboratorium kecil bagaimana Pancasila menemukan wujud paling konkritnya.
Kenduri dan Gotong Royong: Ekonomi Pancasila di Meja Makan
Setiap bulan Rabiul Awal, masyarakat Aceh punya tradisi: Kenduri Maulid. Mereka yang mampu dianggap tabu bila tidak ikut serta. Seekor kerbau atau sapi dibeli bersama, dipotong, lalu dimasak jadi kuah beulangong yang beraroma rempah. Semua orang, tanpa pandang status, duduk bersila menyantap hidangan.
Ini bukan sekadar pesta kuliner. Kenduri Maulid adalah wajah asli sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kaya berbagi, yang kurang mampu mendapat tempat, semua merasa terhormat. Di Aceh, gotong royong bukan istilah di buku pelajaran, tapi laku sehari-hari yang terus diwariskan.
Aceh Pasca-Tsunami: Pancasila yang Menyelamatkan
Ketika gempa dan tsunami 2004 meluluhlantakkan Aceh, ribuan nyawa melayang, arsip berharga hanyut, rumah-rumah rata dengan tanah. Namun, dari puing-puing itu lahir kembali semangat gotong royong. Masyarakat bahu-membahu membangun gampong, mendirikan kembali meunasah, membersihkan jalan, bahkan menolong tetangga yang kehilangan segalanya.
Data BRR NAD-Nias mencatat lebih dari 140 ribu rumah dibangun kembali dalam waktu relatif singkat berkat kolaborasi masyarakat, pemerintah, dan dunia internasional. Inilah sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang menemukan makna paling nyata.
Syariat Islam dan Ketuhanan yang Maha Esa
Aceh juga punya corak khas dalam menerjemahkan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Syariat Islam berlaku di ranah publik bagi Muslim, sementara non-Muslim dihormati untuk tetap menjalankan keyakinannya.
Ketaatan itu tampak nyata di jalan-jalan kota. Saat azan Magrib berkumandang, toko, warung kopi, dan roda bisnis berhenti serentak. Aktivitas ekonomi tunduk pada panggilan Tuhan. Di titik inilah ekonomi dan iman saling berpelukan: keuntungan duniawi tak boleh mengalahkan kewajiban ukhrawi.
Warung Gampong dan Ekonomi Lokal
Jika di kota-kota besar orang lebih senang ke supermarket, masyarakat Aceh punya kebiasaan lain: belanja di warung gampong. Warung kecil bukan sekadar tempat membeli gula atau minyak, tetapi juga ruang interaksi sosial, tempat gosip politik hingga musyawarah kecil tentang sawah dan laut.
Data BPS Aceh menunjukkan, lebih dari 70% aktivitas perdagangan ritel di wilayah pedesaan masih ditopang oleh warung lokal. Inilah wujud nyata sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang mengalir sampai ke ruang ekonomi.
Alam dan Budaya: Menjaga Kehidupan Bersama
Aceh masih asri. Di subuh yang hening, burung-burung melintas di langit Lhokseumawe, udara segar berhembus dari hutan di Gayo. Penduduknya ramah, memuliakan tamu peumulia jamee seperti pepatah yang mereka pegang teguh: tamu adalah raja.
Budaya minum kopi yang menjamur di setiap sudut kota adalah simbol lain keterbukaan. Warung kopi bukan sekadar tempat menyeruput robusta Ulee Kareng, melainkan forum musyawarah. Di sana politik dibicarakan, ekonomi dirundingkan, dan silaturahmi dirawat.
Dari Seulawah untuk Republik
Sejarah juga mencatat peran Aceh di masa awal Republik. Tahun 1948, Presiden Soekarno datang ke Banda Aceh bukan sekadar mencari simpati, melainkan dukungan nyata. Rakyat Aceh, yang kala itu hidup sederhana, mengumpulkan emas, uang, dan harta benda untuk negara. Dari sumbangan itu lahirlah Pesawat Dakota Seulawah 1, cikal bakal Garuda Indonesia Airways.
Tak berhenti di situ, emas dari masyarakat Aceh juga turut menopang pembangunan Monumen Nasional (Monas), simbol kejayaan bangsa yang berdiri di jantung Jakarta. Gotong royong Aceh melampaui batas wilayah, menyatu dengan sejarah bangsa.
Demokrasi Politik di Gampong
Dalam politik, demokrasi di Aceh menemukan bentuk paling akar rumput. Kepala gampong (keuchik) dipilih langsung oleh masyarakat, bukan ditunjuk oleh pemerintah daerah. Di sini, sila keempat tidak berhenti di teks konstitusi, tapi hidup dalam praktik sehari-hari: musyawarah, pemilihan, dan tanggung jawab kolektif.
Menjaga Pancasila di Tengah Globalisasi
Kini, di tengah arus globalisasi dan integrasi ekonomi dunia dari BRICS hingga pasar bebas ASEAN Indonesia ditantang untuk tetap setia pada Pancasila. Aceh memberi pelajaran: bahwa global bisa diterima tanpa kehilangan lokal. Warung gampong tetap hidup meski minimarket masuk, syariat tetap berjalan meski pariwisata tumbuh, gotong royong tetap lestari meski kapitalisme merayap.
Penutup: Pancasila dari Aceh untuk Indonesia
Mengikuti Diklat Pancasila secara online, saya tersadar: nilai-nilai Pancasila bukan sekadar wacana akademik. Ia hidup, bekerja diam-diam di gampong-gampong, di meja kenduri, di warung kopi, di jalanan yang lengang ketika azan berkumandang, dan bahkan dalam sejarah besar ketika Aceh menyumbang pesawat dan emas untuk Republik.
Aceh adalah cermin kecil bagaimana Pancasila bisa tetap relevan. Dari ruang Zoom ke warung gampong, dari masjid ke meja musyawarah, dari Seulawah hingga Monas semuanya bersuara lantang: Pancasila bukan sekadar dasar negara, ia adalah napas bangsa.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
