Dengarkan Artikel
Oleh: Dayan Abdurrahman
Dalam suasana Republik yang gamang arah, muncul satu pemandangan ironis nan membingungkan: mengapa para jenderal yang masih aktif—dengan bintang tiga atau empat di pundaknya—lebih banyak diam atau bersikap aman dalam menyikapi krisis moral dan etika kepemimpinan nasional?
Namun setelah pensiun, banyak di antara mereka yang tiba-tiba vokal, lantang bersuara, bahkan kadang tampil lebih garang dibanding masa dinas.
Sebagai rakyat biasa, kita jadi bertanya-tanya: apakah para jenderal ini telat sadar? Ataukah ketika mereka masih aktif, lidahnya terikat oleh seragam dan jabatan? Atau, jangan-jangan mereka hanya berani bersuara setelah tak punya kekuasaan karena sebelumnya bagian dari sistem itu sendiri?
Ironi Moral dan Etika Konstitusi
Salah satu contoh paling aktual adalah polemik seputar posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang dianggap oleh sebagian kalangan sebagai hasil dari proses yang cacat secara etik dan moral konstitusi. Banyak suara publik menilai, keterlibatan Mahkamah Konstitusi yang mengubah batas usia capres-cawapres dalam waktu yang sangat politis, serta relasi keluarga antara Ketua MK dan Gibran, menciptakan luka dalam sejarah ketatanegaraan kita.
Namun, lucunya: untuk “mengoreksi” satu figur seperti Mas Gibran—seorang Wapres muda jebolan SMA—muncul ratusan tokoh purnawirawan TNI yang bersatu menyatakan sikap, membuat pernyataan terbuka, bahkan membentuk forum-forum kebangsaan. Seolah untuk satu anak muda ini saja, perlu sepasukan jenderal turun tangan. Padahal, kalau dari awal TNI aktif—sebagai pilar bangsa—berani bersuara dan mengawal etika konstitusi, barangkali kita tak perlu sampai sejauh ini.
Analogi: Jenderal dan Kapal Republik
Bayangkan sebuah kapal besar bernama Republik Indonesia, sedang menghadapi badai karena awak kapalnya mulai kehilangan arah kompas moral. Di dalam kapal itu, ada para jenderal aktif yang sebenarnya memiliki otoritas, kewibawaan, bahkan kemampuan navigasi. Tapi, mereka hanya duduk diam di dek perwira. Mereka tahu badai datang, mereka melihat nahkoda mulai ceroboh, tapi memilih bungkam karena “aturan organisasi” melarang mereka bicara.
Namun, begitu mereka turun dari kapal—pensiun dan jadi purnawirawan—mereka menjerit dari dermaga, menunjuk ke arah kapal dan berkata, “Itu salah arah! Itu berbahaya! Itu tidak sesuai konstitusi!”
Lalu rakyat pun bingung: “Kenapa tidak teriak saat masih di dalam kapal? Saat suara kalian bisa menyelamatkan?”
Apakah karena baru sekarang mereka sadar? Ataukah karena dulu ikut menikmati arah kapal yang salah, dan sekarang ingin cuci tangan?
Netralitas atau Ketegasan Moral?
Dalam doktrin militer, prajurit aktif wajib netral dalam politik praktis. Tapi netral bukan berarti apatis. Netral bukan berarti harus membiarkan ketika moral publik diinjak-injak. Netral bukan berarti tidak boleh bersuara soal kebangsaan. Apalagi ketika bangsa menghadapi krisis etika kepemimpinan.
Kalau kita bicara moral profesional dan ketatanegaraan, TNI sebagai alat negara seharusnya punya sikap terhadap degradasi kepemimpinan yang merusak semangat reformasi. Sebab TNI bukan sekadar penjaga teritori, tapi juga penjaga konstitusi.
Jadi, ketika mereka memilih diam, itu bukan netralitas—itu ketidakberdayaan atau kompromi. Padahal rakyat berharap lebih dari jenderal-jenderal kita. Bukan sekadar keberanian di medan perang, tapi juga keberanian moral di medan kebangsaan.
Kepentingan, Ketelambatan, atau Ketakutan?
Bisa jadi memang ada keterlambatan. Bisa juga ada ketakutan. Tapi tak bisa disangkal, ada juga yang merasa aman bersuara setelah pensiun karena sudah tak punya beban jabatan. Bahkan ada indikasi, beberapa suara purnawirawan muncul karena kecewa tidak dilibatkan dalam kekuasaan.
Kritik setelah pensiun memang sah. Tapi akan jauh lebih mulia jika keberanian itu muncul saat masih punya posisi. Sebab saat itulah rakyat benar-benar butuh keberanian moral seorang jenderal.
Lalu, bagaimana dengan soal Wapres Gibran? Apakah benar cacat konstitusi?
Secara hukum, mungkin tidak melanggar aturan hitam di atas putih. Tapi secara etika publik dan moral konstitusi, publik melihat ada permainan aturan, ada manipulasi tafsir, dan ada pembajakan lembaga. Jika konstitusi bisa “dilenturkan” untuk satu keluarga, maka apa bedanya dengan kerajaan?
Wibawa Jenderal di Atas Sipil?
Tentu tidak etis mengatakan militer lebih hebat dari sipil. Tapi dalam praktik, kita tahu banyak jenderal terlatih dalam kepemimpinan krisis, manajemen konflik, dan ketegasan strategis. Maka ketika rakyat melihat para jenderal tunduk pada politikus muda yang belum matang, muncul perasaan geli, lucu, dan getir sekaligus.
Mereka bertanya-tanya: apakah bintang di pundak hanya simbol? Ataukah para jenderal kita kehilangan arah moral saat menjelang purnatugas?
Kesimpulan: Bangkitkan Kembali Kepemimpinan Moral
Rakyat tidak sedang mencari pemimpin sempurna. Rakyat hanya butuh suara yang jujur, tegas, dan berpihak pada kebenaran. Baik dari kalangan sipil maupun militer.
Para purnawirawan yang kini bersuara keras patut diapresiasi. Tapi akan jauh lebih berarti jika suara itu bisa menjadi budaya baru: bahwa jenderal tak hanya tangguh di medan tempur, tapi juga di medan etika.
Dan untuk TNI aktif, netralitas tidak boleh jadi alasan untuk bungkam terhadap pelanggaran moral konstitusi. Sebab Republik ini tidak hanya butuh senjata, tapi juga butuh keberanian berkata benar.
Kalau tidak, maka rakyat akan terus merasa: untuk menghadapi satu anak muda lulusan SMA, ratusan jenderal pun tak cukup. Bukankah itu menyedihkan?
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
