Dengarkan Artikel
Budaya Konsumtif, Ekonomi Elitis, dan Agama sebagai Komoditas Politik
Oleh: Dayan Abdurrahman
“Apakah demokrasi masih menjadi harapan, atau telah menjadi panggung sandiwara kekuasaan yang dibayar mahal oleh rakyatnya?”
Itulah pertanyaan mendasar yang kini muncul dari berbagai penjuru negeri—dari ruang kelas di pedalaman Aceh hingga seminar kampus di Jakarta, dari warung kopi di Solo hingga ruang diskusi diaspora Indonesia di Berlin.
Demokrasi yang Gagal Mendidik
Demokrasi di Indonesia hari ini menghadapi kontradiksi fundamental. Ia seharusnya menjadi sarana pembelajaran kolektif: mendidik rakyat menjadi subjek aktif dalam pembangunan, bukan objek pasif yang hanya dikerahkan lima tahun sekali untuk mencoblos. Namun kenyataannya, sistem demokrasi kita kian menjauh dari cita-cita Pancasila dan UUD 1945.
Hasil survei Indikator Politik Indonesia (2024) menunjukkan bahwa hanya 38% masyarakat yang merasa suaranya benar-benar berpengaruh dalam kebijakan publik. Ini bukan sekadar angka, tapi alarm sosial. Demokrasi kita pincang karena tidak diiringi dengan pendidikan politik yang membebaskan, melainkan dikungkung oleh logika transaksional dan komodifikasi suara.
Pendidikan dalam Bayang Kapital dan Identitas
Pendidikan hari ini tak lagi menjadi medan pembentukan kesadaran kebangsaan. Ia dirampas oleh agenda ekonomi dan pasar kerja, bukan oleh nilai-nilai keadilan, budaya luhur, atau visi kebangsaan. Pendidikan dirancang untuk mencetak “tenaga kerja”, bukan “warga negara”.
Dalam pendekatan sosiologis, kita bisa menyebutnya sebagai alienasi institusional. Siswa dan mahasiswa merasa terasing dari isi pembelajaran karena tidak mengakar pada realitas sosial mereka. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa seperti Aceh, Maluku, atau Papua, kurikulum nasional tidak merepresentasikan kearifan lokal. Data Kemendikbudristek tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 21% konten pendidikan dasar memuat muatan lokal secara bermakna.
Di sinilah letak ironi kita: dalam masyarakat yang katanya demokratis, pendidikan justru kehilangan demokratisasi. Seharusnya, pendidikan menjadi arena dialektika antara budaya, agama, ekonomi, dan demokrasi itu sendiri.
Budaya Konsumtif dan Ekonomi Elitis: Dua Sisi Mata Uang Kapitalisme
Secara antropologis, budaya Indonesia mengalami pergeseran dari masyarakat komunal menjadi masyarakat konsumtif yang terfragmentasi. Budaya gotong royong digantikan oleh budaya “ikut tren”, budaya membaca digantikan oleh budaya scroll media sosial tanpa refleksi.
Kapitalisme digital membungkus gaya hidup dan keinginan menjadi identitas palsu. Lalu lintas algoritma menelan nalar kritis. Secara statistik, lebih dari 70% generasi muda Indonesia lebih banyak mengakses hiburan daripada konten edukatif di internet (BPS, 2023).
Ironisnya, di saat budaya konsumtif merajalela, ekonomi menjadi elitis. Akses terhadap kekayaan dan sumber daya semakin terkonsentrasi. Laporan Oxfam tahun 2024 menyebutkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai lebih dari 45% kekayaan nasional. Ini bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi ketimpangan moral, spiritual, dan sosial yang mendalam.
Agama sebagai Komoditas Politik
Dalam dimensi spiritualitas, agama yang seharusnya menjadi pedoman moral dan penyejuk kehidupan berbangsa kini seringkali disulap menjadi alat legitimasi politik. Polarisasi identitas atas nama agama menjadi praktik umum dalam kontestasi kekuasaan.
Padahal, semangat keumatan dalam Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal di Indonesia mengajarkan nilai yang sama: keadilan, kasih, toleransi, dan keberpihakan pada yang lemah. Tapi dalam praktik politik, agama sering digunakan bukan untuk menyatukan, melainkan memecah belah.
Sejarah Indonesia membuktikan bahwa kekuatan agama dan budaya adalah perekat bangsa. Lihat bagaimana para ulama dan tokoh adat bersatu dalam kemerdekaan. Namun kini, agama dan budaya dijadikan bahan kampanye dan iklan politik murahan.
Menata Ulang: Visi Kolektif Bangsa
Lantas, ke mana arah kita? Jawabannya tidak bisa sederhana. Kita perlu pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sejarah, sosiologi, antropologi, pendidikan, dan spiritualitas. Menata ulang negeri ini berarti mengembalikan roh demokrasi ke tempatnya—sebagai ruang dialog, bukan dominasi.
Kita butuh pendidikan yang kontekstual dan humanis, bukan sekadar penghafal modul. Kita butuh ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, bukan konglomerasi dan kartel. Kita perlu budaya yang membebaskan, bukan budaya imitasi. Kita butuh agama yang membina, bukan menghasut. Dan kita butuh demokrasi yang membangkitkan kesadaran kolektif, bukan menyedot energi rakyat.
Menuju Indonesia untuk Semua
Tulisan ini bukan sekadar kritik, tetapi ajakan. Ajakan untuk membuka ruang refleksi: bagaimana bangsa ini akan kita wariskan kepada anak cucu? Akankah kita mewariskan sistem yang timpang dan penuh ilusi, atau sistem yang adil dan penuh harapan?
Bagi dunia internasional, Indonesia adalah cermin dari dinamika negara demokrasi besar yang multikultural dan multireligius. Bagi Aceh dan daerah-daerah lain, tulisan ini adalah pengingat bahwa otonomi dan keunikan lokal tidak boleh dikorbankan dalam nama “keseragaman nasional”. Bagi bangsa lain, Indonesia adalah pelajaran tentang bagaimana demokrasi bisa jatuh jika tidak ditopang oleh pendidikan kritis, ekonomi berkeadilan, budaya luhur, dan spiritualitas yang inklusif.
Penutup: Menjadi Rakyat yang Merdeka
Demokrasi bukan hanya hak memilih, tapi juga hak mendidik, hak mengakses ekonomi, hak mengembangkan budaya, dan hak menjalankan keyakinan tanpa takut ditunggangi kepentingan. Kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga itu—guru, mahasiswa, petani, pejabat, ulama, wartawan, hingga rakyat biasa. Karena kalau tidak, kita hanya akan menjadi penonton dari reruntuhan negeri sendiri.
Indonesia bukan hanya milik penguasa. Indonesia adalah milik semua. Saatnya kita bicara, berpikir, dan bergerak sebagai bangsa yang sadar dan merdeka.
Dayan Abdurrahman
Peneliti Pendidikan Sosial Budaya – aktif dalam kajian interdisipliner di bidang pendidikan kritis, antropologi keumatan, dan demokrasi lokal-global.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
