Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman,
Ketika Popularitas Mengalahkan Integritas
Kita hidup di zaman di mana pemimpin bisa lahir, bukan dari proses panjang pendidikan moral, integritas, dan rekam jejak kinerja, tetapi cukup dari “tayangan yang menyentuh” dan pencitraan media. Politik hari ini bukan lagi soal visi besar atau akal sehat, melainkan soal siapa yang paling sering muncul di layar kaca, trending di linimasa, dan berhasil mencuri simpati publik lewat gaya bicara, pakaian sederhana, dan narasi merakyat. Fenomena inilah yang mengantar tokoh-tokoh seperti Joko Widodo dari panggung media ke kursi kekuasaan.
Sebagai bangsa, kita perlu jujur: terlalu banyak dari kita yang lebih sibuk membahas gaya blusukan daripada menelaah arah kebijakan. Kita lebih cepat memuji gaya pidato dibanding mengkritik substansi pidato. Kita jatuh cinta pada simbol, bukan substansi. Ini penyakit demokrasi yang lahir dari ketidakmampuan kita memilah antara popularitas dan integritas.
Demokrasi dalam Genggaman Industri Citra
Dalam teori politik, demokrasi seharusnya menjamin hak rakyat untuk memilih pemimpin berdasarkan pertimbangan rasional dan informasi yang utuh. Namun, kenyataannya hari ini, demokrasi kita direbut oleh industri citra—oleh para konsultan politik, rumah produksi konten, dan jaringan media besar yang menggiring opini publik dengan narasi yang dikemas manis, namun miskin makna.
Seseorang bisa menjadi presiden bukan karena gagasan besarnya, tetapi karena kameranya tepat menyasar emosi rakyat. Inilah bentuk baru penjajahan nalar publik: demokrasi yang dikuasai layar, bukan akal sehat.
Ketidakadilan dalam Akses Politik
Sementara itu, banyak tokoh berintegritas yang gagal tampil di panggung nasional karena tak punya cukup anggaran pencitraan. Mereka kalah sebelum bertarung. Ini bukan demokrasi. Ini adalah pasar bebas citra yang menyingkirkan keadilan politik.
Siapa pun yang tak bisa menyewa media atau konsultan politik akan dipinggirkan dari panggung. Padahal, bisa jadi mereka adalah pemimpin sejati—yang bekerja diam-diam, membangun dari bawah, dan berpikir jauh ke depan. Tapi sayangnya, tak semua yang bijak itu “layak jual”.
Moral Politik dan Agama yang Tergerus
Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, kita mestinya menolak pemimpin yang dibentuk oleh ilusi media. Agama apapun menekankan bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan dagangan. Tapi yang terjadi hari ini, politik kita seperti pasar malam: gemerlap di luar, kosong di dalam. Pemimpin disulap seperti artis, bukan negarawan.
Apakah ini yang kita wariskan pada anak-anak kita? Demokrasi yang menuhankan tampilan, bukan keteladanan?
Media Sosial: Antara Harapan dan Bencana
Media sosial, alih-alih menjadi ruang dialog yang sehat, justru sering berubah menjadi alat pembunuhan karakter dan propaganda. Figur-figur yang tak sejalan dengan narasi populer kerap dibungkam dengan fitnah, buzzer, dan hoaks. Ini jelas bukan ruang demokrasi, tapi ladang manipulasi.
Ketika media sosial menjadi tolok ukur kelayakan pemimpin, maka kita sedang membiarkan bangsa ini berjalan tanpa arah. Kita menyerahkan masa depan republik ke tangan algoritma, bukan akal sehat.
Budaya Instan dan Lupa Diri
Bangsa ini sedang kehilangan kesabaran. Kita ingin solusi cepat, pemimpin instan, hasil segera. Kita tak lagi menghargai proses. Padahal membangun bangsa adalah kerja jangka panjang, bukan kerja content creator.
Budaya instan inilah yang membuat kita mudah tertipu. Seseorang cukup tampil dengan gaya sederhana dan kalimat menyentuh, lalu kita jatuhkan pilihan politik padanya tanpa kajian mendalam. Inilah budaya malas berpikir yang membuat demokrasi Indonesia rapuh, manipulatif, dan mudah dibajak.
Penyegaran Politik: Saatnya Berpikir Ulang
Sudah cukup kita tertipu oleh wajah kamera. Sudah cukup kita pilih pemimpin karena viral. Pemilu mendatang harus menjadi momen refleksi. Kita harus bertanya: apakah pemimpin kita selama ini benar-benar bekerja atau hanya pandai tampil? Apakah mereka berpihak pada rakyat atau sekadar menghibur publik?
Kita perlu menyegarkan cara berpikir politik. Pendidikan politik harus ditanamkan di sekolah, pesantren, gereja, meunasah, dan kampus. Media harus kembali menjadi kontrol, bukan alat dagang. Tokoh agama dan budaya harus bersuara, bukan diam karena takut kehilangan akses kekuasaan.
Pencerahan Politik untuk Masa Depan
Bangsa ini punya potensi besar. Tapi semua itu akan sia-sia jika kita terus memilih pemimpin dengan logika viral dan citra. Sudah saatnya kita kembali ke nilai-nilai dasar: kejujuran, kapasitas, rekam jejak, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Politik bukan panggung hiburan. Ia adalah ruang penuh tanggung jawab. Jangan serahkan masa depan bangsa hanya kepada mereka yang paling sering muncul di layar, tapi kepada mereka yang paling tulus bekerja dalam senyap.
Penutup
Sebagai warga Aceh Besar yang mencintai republik ini, saya menulis bukan untuk menjatuhkan siapa pun, tetapi untuk menggugah kita semua. Demokrasi bisa menjadi berkah jika dijalankan dengan akal sehat. Tapi ia bisa menjadi bencana jika hanya dijalankan dengan perasaan dan tontonan.
Dari panggung media ke kursi kekuasaan, perjalanan politik seharusnya disaring oleh nurani rakyat. Mari kita pilih pemimpin bukan karena dia terkenal, tapi karena dia layak.
*Penulis adalah pemerhati isu sosial budaya tinggal di Aceh Besar
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
