Dengarkan Artikel
Oleh Rosadi Jamani
Setelah kita berkenalan dengan Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Kerry Chalid, koruptor elite di tubuh Pertamina,
yok kenalan lagi salah satu sang jenius finansial yang ikut menggarong uang rakyat. Kali ini bukan di Pertamina, melainkan di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Lembaga yang penuh rayuan cuan.
Dialah Dwi Wahyudi. Nama yang dulu terdengar gagah di dunia keuangan. Dia Direktur Pelaksana I LPEI. Lulusan Universitas Airlangga. Gelar MBA dari Oklahoma City University. Seseorang yang, di atas kertas, adalah jenius finansial. Orang yang seharusnya menjaga aliran dana negara, memastikan pembiayaan ekspor berjalan mulus, mengantarkan Indonesia ke masa depan ekonomi yang gemilang.
Sayangnya, alih-alih menjadi pahlawan ekspor, Dwi Wahyudi memilih peran antagonis dalam drama keuangan negara.
Sebanyak Rp 988,5 miliar, hampir satu triliun rupiah, lenyap akibat kebijakan kredit yang absurd. Duit rakyat, duit pajak, duit yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, jembatan, atau setidaknya menambal jalanan bolong di depan rumah. Uang itu malah diberikan kepada PT Petro Energy, sebuah perusahaan yang, kalau diibaratkan manusia, kondisinya lebih parah dari pasien ICU. Rasio keuangan mereka lebih mirip peringatan merah daripada laporan bisnis yang sehat. Dengan current ratio di bawah 1, tepatnya 0,86, sudah jelas perusahaan ini tidak layak mendapatkan pinjaman sepeser pun.
Tapi, entah bagaimana, mereka tetap mendapat kredit dalam tiga termin. Tanpa inspeksi jaminan, tanpa evaluasi mendalam, tanpa ragu. Seakan-akan ini bukan duit negara. Seakan-akan ini warisan keluarga. Seakan-akan mereka adalah penguasa absolut yang bisa membagi-bagikan triliunan rupiah seperti uang jajan.
Seperti yang sudah bisa ditebak oleh siapa saja yang masih waras, PT Petro Energy gagal membayar. Utang menumpuk. Kerugian negara pun melesat, dari ratusan miliar menjadi Rp 11,7 triliun. Ya, triliun. Jumlah yang cukup untuk membangun ratusan rumah sakit, membiayai pendidikan ribuan anak, atau memberikan subsidi listrik selama bertahun-tahun. Tapi, semua itu lenyap begitu saja, masuk ke kantong para pencoleng berdasi yang tersenyum lebar di balik meja direksi.
Dwi Wahyudi tidak sendirian. Seperti perampokan besar yang membutuhkan komplotan andal, ia ditemani oleh empat nama lain yang kini juga berstatus tersangka. Arif Setiawan, Direktur Pelaksana IV LPEI, yang seharusnya menjaga agar kebijakan kredit tetap sehat, malah ikut berkonspirasi dalam drama penggembosan negara. Jimmy Masrin, Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy, yang berada di balik layar pergerakan dana haram ini. Newin Nugroho, Direktur Utama PT Petro Energy, yang menikmati aliran dana tanpa beban. Susi Mira Dewi Sugiarta, Direktur Keuangan PT Petro Energy, yang ikut memuluskan transaksi ajaib ini.
Modus mereka sangat khas. Klise. Basi. Tapi, entah kenapa, selalu berhasil. Kredit dicairkan tanpa inspeksi jaminan. Kontrak palsu dijadikan dasar pengajuan kredit. Pembayaran tersendat, tapi tetap diberi pinjaman tambahan. Seakan-akan ini adalah sirkus, bukan lembaga keuangan negara. Seakan-akan hukum hanya berlaku bagi rakyat kecil, sementara para pejabat bisa berakrobat seenaknya.
Kini, para tersangka mulai menikmati babak baru dalam hidup mereka. Dulu, mereka duduk di ruang rapat ber-AC, menyesap kopi mahal sambil berbicara tentang “pembangunan ekonomi nasional.” Sekarang, mereka duduk di ruang interogasi, menjawab pertanyaan penyidik dengan wajah yang tiba-tiba penuh penyesalan.
Sementara mereka bersiap menghadapi persidangan, rakyat Indonesia kembali memikul beban. Kita yang kerja keras tiap hari, membayar pajak, mengencangkan ikat pinggang saat harga naik, tetap harus menanggung akibat ulah mereka. Kita disuruh hidup sederhana, hemat listrik, hemat air, jangan boros. Tapi, mereka? Hidup mewah, menikmati uang haram, baru menunduk ketika terjaring operasi hukum.
Mari kita berikan penghormatan terakhir untuk Dwi Wahyudi dan kawan-kawan. Mereka telah berhasil membuktikan satu hal, bahwa kecerdasan akademik, jabatan tinggi, dan kepercayaan negara tidak ada artinya kalau moral sudah busuk dari akarnya. Kini, dari direktur pelaksana, mereka resmi menjadi pelaksana hukuman. Selamat menikmati babak baru di balik jeruji. Jangan lupa ajak teman-teman lain yang masih berkeliaran di luar sana.
camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
