Oleh Tabrani Yunis
Ketika sedang mengedit sebuah tulisan anak yang akan penulis naikkan di majalahanakcerdas.com, tiba-tiba muncul sebuah kisah masa lalu. Sudah cukup lama, ya sekira tahun 2006, kala itu ada sebuah fenomena menarik mengenai kehidupan guru di tanah air Ya, masih segar dalam ingatan penulis tentang fenomena ramainya guru yang kala itu mengejar dan memburu sang pendidikan tinggi, merah sarjana strata satu. Ingatan itu, telah mendorong penulis mengangkat tulisan ini. Mari kita tengadahkan wajah, membayangkan tentang guru-guru kita. Seperti apa posisi guru dan sebagainya.
Posisi guru sebagai juru kunci atau ujung tombak dunia pendidikan, telah membuat guru sangat terbebani. Karena sebagai ujung tombak, guru tidak boleh tumpul. Tidak boleh bodoh dan melempem. Guru harus memiliki kelebihan. Guru harus memiliki sejumlah kualifikasi kualitas yang bagus, bisa menjadi resource people atau sumber yang betul-betul menguasai bidang ilmu yang diajarkannya kepada anak didik.
Bukan hanya penguasaan materi ajaran, tetapi kaya dengan metodologi. Di samping kualifikasi kualitas keilmuan seperti itu, seorang guru juga dituntut berperilaku baik sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Tidak lari dari kode etik (code of conducts) yang telah dibangun.
Pendek kata, kita sebagai konsumen pendidikan yang merasa telah membayar mahal biaya pelayanan pendidikan di mana para guru adalah sebagai pelayannya pendidikan, menggantungkan harapan yang cukup besar kepada guru. Kita menuntut agar guru yang berkualitas, berperilaku ideal serta berpakaian rapi ideal.
Ironisnya, kita sering lupa melihat akan potret guru di Indonesia. Kita hanya melihat guru secara kasat mata. Kita lupa bahwa tidak semua guru born to be a teacher. Guru juga hadir sebagai sebuah output dari lembaga pendidikan yang pada umumnya tidak qualified. Sudah dicetak oleh LPTK-LPTK yang tidak layak, sistem pembinaan guru juga dilakukan sekadar menghabiskan biaya atau anggaran.
Nah, baik buruknya atau berkualitas atau tidaknya para guru tentu tidak bisa dilepaskan dari LPTK yang mencetak mereka. Tidak juga bisa lepas dari sistem pembinaan guru oleh departemen yang mengurus guru yakni dari Departmen Penndidikan sampai ke Dinas di kecamatan.
Bukankah selama ini Departemen Pendidikan hingga ke tingkat Dinas Pendidikan di Indonesia hanya menjadikan kegiatan pembinaan guru sebagai objek dari proyek ? Nah, kalau begini realitas guru, layakkah kita menuntut terlalu banyak pada guru ?
Sementara, persoalan klasik, seperti persoalan tingkat kesejahteraan guru yang rendah, terus pula melilit dan mendera para guru.
Terlepas layak atau tidaknya kita menuntut agar guru yang mengajar di sekolah harus qualified, guru memang harus meningkatkan kualitas dirinya, melakukan self-development agar bisa menjadi guru yang ideal. Namun, sayang, upaya peningkatkan kualitas itu sendiri banyak mengalami distorsi oleh banyak faktor. Baik faktor dari sektor produksi, input serta pasca produksi berupa kesalahan departemen pendidikan dan departemen lain yang mengurus guru yang telah menyhalahkan amanah.
Selama ini, peningkatan kualitas hanya sebuah slogan dan kamuflase. Apa yang terjadi hanyalah sebuah akal-akalan. Tidak banyak orang yang serius meningkatkan kualitas itu.Akibatnya, para guru yang terjepit antara kualitas diri dan kualitas kesejahteraan akhirnya juga bermain dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah. Kita bisa belajar dari banyak contoh kasus.
Ketika dahulu pemerintah bermaksud menaikkan motivasi guru dengan kenaikan pangkat lewat angka kredit ( credit point) yang nota bene bisa merangsang guru berkreasi dan kompetitif dalam menaikan pangkat dan golongan. Buah dari kebijakan tersebut, tidak sedikit guru yang mengumpulkan angka kredit secara Creative manipulative.
Karena dalam realitas banyak guru yang mengejar pangkat dengan cara-cara yang manipulatif,misalnya memalsukan sertifikat dan sebagainya. Kalaupun mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop, konferensi maupun penataran guru, yang lebih diutamakan adalah selembar sertifikat. Tidak semata untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Ketika dahulu, pemerintah meluncurkan program penyetaraan bagi guru lulusan program Diploma secara gratis, banyak guru yang berburu program itu. Apa yang terjadi dengan program penyetaraan itu ? Ternyata, apa yang mendorong mereka mengikuti program penyeteraan tersebut adalah karena, pertama bahwa program itu adalah program yang disubsidi oleh pemerintah, tidak perlu mengeluarkan biaya kuliah. Kedua, dengan memiliki ijasah S1, akan mendapat angka kredit yang lumayan besar. Oleh sebab itu, sejauh dapat memperoleh selembar ijazah, kualitas pendidikan yang diharapkan bisa meningkat, justru terabaikan.
Kala itu juga, sehubungan dengan adanya tuntutan program sertifikasi guru sebagai konsekwensi dari lahirnya undang-undang guru dan dosen. Peluang untuk memburu ijazah strata satu, kembali menjadi realitas yang menarik untuk diulas. Kendati undang-undang guru dan dosen belum diimplementasikan, para guru kita sudah kelihatan euforia. Tanpa mempelajari RPP Guru, atau tanpa menganalisis Undang-Undang Guru secara valid, banyak guru yang terlompat riang mengejar LPTK untuk memburu ijazah Strata S1. tanpa terlalu banyak pertimbangan seperti halnya pertimbangan biaya, waktu, tenaga yang dimiliki serta kemampuan ekonomi guru yang selama ini masih morat-marit.
Namun karena hanya ingin mengejar legalitas sertifikasi, para guru kita sudah mulai berburu LPTK-LPTK yang bisa memberi mereka selembar ijazah S1. Ini bukan lagi sebuah fenomena, tetapi adalah sebuah realitas kekinian para guru kita.
Buktinya, kala itu Harian Kompas 17 Mai 2006 memberitkan bahwa tuntutan Program Sertifikasi Abaikan Pertimbangan Kualitas-Relevansi. Kompas memberikan beberapa contoh kasus, misalnya apa yang dilakukan bu guru Aisyah (46) yang guru olah raga di SD Negeri Gedong 01 Jakarta. Bayangkan saja, bu guru olah raga ini rela memilih jurusan yang tidak ada relevansi dengan bidang pelajaran yang diajarkannya, demi mengejar ijazah untuk sertifikasi di tahun 2007. Atau juga seperti yang dilakukan oleh Pak Ujang Sonjaya (46) dan guru-guru yang lain yang sudah memburu LPTK tanpa melihat kualitas LPTK serta relevansi pendidikan.
Kiranya, perburuan para guru untuk merubah nasib lewat berbagai cara memang belum usai, termasuk lewat paradigma sertifikasi ijazah yang ditelurkan oleh pemerintah. Sertifikasi tersebut dilihat dari perspektif peningkatan kualaitas guru yang bermuara pada peningkatan kualitas pendidikan adalah baik.
Namun, apakah dengan membuat sertifikasi tersebut akan ada jaminan bahwa pendidikan kita akan baik ? Belum tentu bukan ? Alasannya cukup banyak. Salah satunya adalah kita sudah cendrung menggandrungi budaya instant.
Budaya yang membuat kita memilih jalan pintas. Oleh sebab itu, sertifikasi dikhawatirkan bukannya mendongkrak kualitas guru naik, akan tetapi kian merusak mentalitas. Karena ijazah bisa diperoleh dengan mudah. Bukankah selama ini banyak industri gelar yang mengeluarkan ijazah mulai dari Diploma, sarjana dan pasca sarjana ? Ini adalah sebuah realitas yang memilukan bukan ?
Kita saat itu juga khawatir, kalau sertifikasi guru yang bakal diberlakukan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh serta tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka akan banyak guru yang menjadi korban perburuan ijazah.
Sehingga yang terjadi nanti, bukannya peningkatan kualitas, tetapi sebaliknya pemunduran yang ditandai oleh kecurangan-kecurangan yang mungkin saja sangat dibenci oleh philosofi pendidikan kita.
Para guru bukan akan meraih kenaikan kesejahteraan, tetapi malapetaka. Karena sudah mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga, lalu ijazah yang mereka peroleh tidak ada relevansi dengan bidang ilmu yang diajarkannya. Haruskah kita biarkan para guru lelah dan frustasi dalam ” memburu ijazah strata S1” ? Atau haruskah kita membuat para guru di tanah air tergagap-gagap dalam mengejar sebuah ilusi ?
Selayaknya, Pemerintah yang telah mengeluarkan RUU Guru, mensosialisasikan RUU Guru secara jelas kepada para guru, agar mereka tidak lagi secara tergesa-gesa mengejar sesuatu yang belum pasti. Kalau ini tidak dilakukan segera, maka akan banyak guru yang menjadi korban dari sebuah kebijaksanaan pemerintah.
Jangan biarkan bertambahnya guru yang menjadi korban dari sebuah kebijakan pemerintah. Akibatnya, penderitaan guru semakin dalam dan panjang. Masih banyak cara untuk meningkatkan kualitas guru, tanpa harus mengorbankan guru. Misalnya membangun sistem capacity building bagi guru dalam paradigma baru. Asal mau saja, pasti bisa. Pertanyaan terakhir kita adalah ketika para guru sudah memiliki ijazah S1, apakah secara serta merta telah meningkat kualitas diri mereka dan pendidikan yang mereka kelola? Bila tidak, maka muncul pertanyaan yang paling akhir, akankah kita setuju dengan ungkapan bahwa Guru berkualitas masih sebatas harapan ?
Tabrani Yunis
Direktur Center for Community Development and Education (CCDE) Banda Aceh.
Diskusi