Dengarkan Artikel
Oleh Nyakman Lamjame
Pagi itu, di gedung parlemen Jepang yang tertutup kabut tipis musim gugur, Sanae Takaiichi melangkah dengan mantap. Kamera media internasional menangkap setiap gerakannya. Liputan televisi menyorot wajahnya yang tenang, namun tegas. Di banyak kepala berita, ia disebut sebagai “Iron Lady of Japan”.
Sekilas, julukan itu terdengar gagah, seolah menegaskan bahwa perempuan pun bisa menembus puncak kekuasaan dalam dunia politik yang sejak lama dikuasai laki-laki. Namun, di balik kilau ketegasan itu, tersimpan paradoks yang jarang dibicarakan: keberhasilan individu yang dibayar mahal, melalui penyesuaian pada nilai-nilai konservatif dan patriarkis yang membentuk lanskap politik negara itu.
Takaiichi, anak didik Shinzo Abe, menapaki tangga kekuasaan dengan hati-hati, menegaskan loyalitas pada prinsip-prinsip konservatif, dan memastikan langkahnya selaras dengan ekspektasi budaya Jepang yang sangat menghargai hierarki, kesopanan, dan stabilitas sosial.
Dalam sistem seperti ini, perempuan tidak naik melalui oposisi radikal terhadap patriarki. Mereka naik karena mampu memahami dan menavigasi budaya yang membatasi mereka sejak lahir. Label “Iron Lady” bukan sekadar penghargaan, tetapi cermin dari dunia yang menuntut perempuan meniru kekuatan laki-laki agar diterima.
Fenomena ini tak lepas dari cara pendidikan dan budaya membentuk persepsi tentang kepemimpinan. Sejak kecil, anak laki-laki sering didorong untuk berani memimpin, mengambil risiko, dan menonjol. Anak perempuan, sebaliknya, diajari untuk menjaga harmoni, sopan santun, dan kepatuhan.
Nilai-nilai ini bukan hanya terkandung dalam tradisi keluarga, tetapi juga dihidupkan dalam buku pelajaran, film, iklan, dan media sosial. Buku pelajaran sekolah, misalnya, jarang menampilkan perempuan sebagai pemimpin sejarah. Film dan media lebih sering menampilkan tokoh perempuan dalam peran domestik, peduli pada orang lain, dan jarang mengambil keputusan besar.
Di sekolah, debat dan olimpiade sains yang menonjolkan kompetisi sering lebih menarik bagi anak laki-laki. Perempuan belajar untuk menyesuaikan diri, bukan menonjol. Takaiichi, Meloni di Italia, dan Thatcher di Inggris mencontohkan pola ini. Mereka tidak menolak feminisme, tetapi menyesuaikan diri dengan norma-norma yang sudah tertanam di budaya politik. Mereka menampilkan citra “kuat,” bukan karena sistem memberikan ruang bagi mereka untuk berbeda, tetapi karena sistem itu menuntutnya.
Adaptasi ini efektif secara politis, tapi menimbulkan paradoks: semakin terlihat kuat, semakin sistem patriarkis tampak adil, tanpa perlu diubah.
Keberhasilan individu sering disalahtafsirkan sebagai kemenangan kolektif. Dunia melihat seorang perempuan duduk di kursi perdana menteri, parlemen, atau kementerian, dan seolah berkata: “Sudah setara.” Padahal, representasi visual tidak selalu mencerminkan perubahan struktural.
Perempuan lain tetap menghadapi hambatan sistemik: akses pendidikan yang tidak merata, norma budaya yang membatasi pilihan, dan stereotip yang menilai kepemimpinan berdasarkan gender.
Di Inggris, Margaret Thatcher menjadi perdana menteri perempuan pertama. Ia berhasil memimpin dengan tangan besi, tetapi jarang menaruh perhatian pada agenda kesetaraan gender. Thatcher sendiri pernah berkata, “I owe nothing to women’s liberation.”
Pernyataan itu mencerminkan jarak antara pencapaian individu dan perjuangan kolektif. Di Italia, Giorgia Meloni menggunakan identitas keibuannya untuk memperkuat narasi konservatif tentang peran perempuan di rumah dan keluarga.
Di Jepang, Takaiichi mengikuti pola serupa: menjaga nilai-nilai konservatif sambil memproyeksikan ketegasan, namun jarang mendorong reformasi gender substantif. Kehadiran mereka menciptakan simbol kemajuan yang statis. Masyarakat melihat perempuan di puncak kekuasaan, tetapi sistem yang menindas tetap bertahan.
Representasi perempuan tidak otomatis diterjemahkan sebagai transformasi struktural. Politik identitas, yang seharusnya menjadi alat pembebasan, kadang justru digunakan untuk memperkuat status quo.
Politik adalah cermin budaya. Di negara-negara yang menilai kekuasaan dari kemampuan menundukkan dan menegaskan otoritas, perempuan yang ingin berkuasa sering merasa harus tampil “keras seperti laki-laki.” Nilai-nilai kolaboratif, empati, dan pendekatan manusiawi—yang seharusnya menjadi kekuatan—sering dianggap lemah.
Budaya Jepang, misalnya, menekankan harmoni sosial, hierarki, dan rasa hormat. Dalam konteks ini, perempuan harus menyeimbangkan ambisi dengan kesopanan. Pendidikan dan norma sosial menuntut mereka menjadi “sempurna”: tegas dalam politik, tetapi lembut dalam interaksi sosial.
Akibatnya, perempuan yang naik ke panggung nasional sering kali harus menelan kompromi budaya: meniru kekuatan laki-laki, dan menunda transformasi feminis. Di sekolah, universitas, dan media, perempuan masih belajar untuk menyesuaikan diri. Dunia politik menjadi ekstensi dari pelajaran itu: untuk diterima, mereka harus menampilkan citra yang sesuai dengan norma lama.
Ini menjelaskan mengapa “Iron Lady” muncul bukan sebagai penantang radikal, tetapi sebagai adaptasi cerdas terhadap sistem patriarkis.
Tantangan terbesar hari ini bukan hanya membuka ruang bagi perempuan, tetapi mengubah cara masyarakat memahami kepemimpinan. Perempuan tidak perlu menjadi “besi” untuk dihormati. Kekuatan sejati muncul ketika kepemimpinan mampu merangkul empati, kolaborasi, dan keadilan—nilai yang selama ini diremehkan dalam politik global.
Pendidikan dan budaya punya peran penting. Ketika anak perempuan diajarkan bahwa mereka dapat memimpin dengan caranya sendiri, ketika masyarakat menerima bahwa kepemimpinan bisa berbeda bentuknya, barulah kita dapat membayangkan generasi pemimpin perempuan yang mampu mengubah struktur, bukan sekadar mengisi posisi.
Di banyak negara, perubahan itu perlahan muncul. Program pendidikan yang menekankan kepemimpinan inklusif, kelompok advokasi perempuan, dan media yang menampilkan pemimpin perempuan sebagai manusia utuh, bukan sekadar simbol, mulai membentuk harapan baru.
Di Jepang, beberapa sekolah mulai menekankan debat, sains, dan kepemimpinan untuk semua gender. Di Italia dan Inggris, diskusi publik tentang kesetaraan gender di ruang kerja dan politik semakin marak. Namun, perjalanan masih panjang. Politik identitas harus berfungsi sebagai alat transformasi, bukan sekadar simbol visual.
Perempuan yang naik ke panggung kekuasaan harus memiliki keberanian untuk memecahkan norma lama, bukan hanya menyesuaikan diri dengan harapan lama. Hanya dengan begitu, simbol “Iron Lady” bisa digantikan oleh pemimpin perempuan yang membebaskan—bukan yang memperkuat status quo.
Suatu hari, istilah “Iron Lady” mungkin tidak lagi relevan. Karena perempuan tidak perlu lagi membuktikan diri dengan menjadi keras seperti besi. Mereka cukup menjadi manusia utuh—memimpin dengan kekuatan yang berbeda: empati, keadilan, dan keberanian untuk mengubah sistem.
Dunia akan melihat: perempuan bisa kuat, tetapi juga manusiawi. Dan dalam kekuatan itu, tersimpan potensi untuk perubahan sejati—bukan sekadar simbol, tapi transformasi struktural yang merata dan membebaskan.
Sanae Takaiichi, Margaret Thatcher, Giorgia Meloni—mereka menunjukkan bahwa perempuan mampu naik ke puncak. Tapi generasi berikutnya akan menunjukkan bahwa perempuan bisa mengubah puncak itu sendiri. Dan ketika saat itu tiba, istilah “Iron Lady” mungkin hanya menjadi kenangan, pengingat akan perjuangan yang harus ditempuh, bukan ukuran sejati kekuatan perempuan.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
