Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
Di provinsi yang dijuluki “Serambi Mekkah”, Aceh, kita melihat dua wajah pembangunan yang kontras: di satu sisi muncul pembangunan fisik — jalan, kota yang menerang malam, pusat-kota yang aktif, namun di sisi lain masih tersisa bayangan kemiskinan, ketertinggalan sosial, dan disparitas ruang yang nyata.
Pencapaian pembangunan bukan hanya soal lampu yang bersinar di malam hari, tetapi seberapa banyak rumah tangga yang mampu hidup layak, seberapa merata akses kualitas hidup masyarakat, dan seberapa jauh kebijakan menembus ke akar desa dan nusa-pedalaman.
Menurut data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat 14,45 % atau sekitar 806,75 ribu orang. Angka ini menurun dari 14,75 % pada September 2022. Namun, meskipun ada kemajuan, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional (sekitar 8-9 %) dan menunjukkan bahwa pembangunan masih belum menerangi seluruh sudut Aceh.
Dari perspektif pembangunan manusia, laporan terakhir untuk kota Kota Banda Aceh menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus naik, yang menandakan kualitas hidup warga makin membaik. Namun tantangannya masih besar: banyak wilayah pedalaman yang belum merasakan efek pembangunan secara menyeluruh.
Perspektif Ekonomi & Sosial
Analisis kuantitatif menunjuk bahwa pembangunan ekonomi dan sosial saling berkait erat dengan pengurangan kemiskinan. Sebuah studi di Kabupaten Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi angkatan kerja dan pendapatan per kapita berdampak signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya ketika penghasilan naik dan orang lebih aktif secara ekonomi, maka kemiskinan turun.
Dari perspektif distribusi pembangunan, data menunjukkan bahwa wilayah kota lebih cepat menikmati penurunan kemiskinan dibandingkan desa: misalnya, dari 10,35 % ke 9,79 % di perkotaan, sedangkan di perdesaan dari 17,06 % ke 16,92 % dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan terus berjalan, ketimpangan ruang kota-desa masih nyata.
Perspektif Infrastruktur & Ruang
Di ranah fisik, pembangunan jalan, penerangan, dan fasilitas kota menjadi bagian penting dari kemajuan. Namun sebuah kajian menyebut bahwa di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, infrastruktur malam (night-time attractions) dan fasilitas malam sangat terbatas — dengan hanya sedikit kedai kopi dan hampir tak ada hotel bintang atau kegiatan malam sebagai bagian dari ekonomi pariwisata malam — sebagai akibat dari regulasi sosial budaya dan kebijakan lokal.
Dari sisi lingkungan, kehilangan hutan selama dua dekade terakhir di Aceh juga menunjukkan dampak yang lebih luas: kerusakan ekologis yang pada akhirnya membebani komunitas, memperlebar jurang kemiskinan di kawasan yang paling rentan.
Pembangunan yang tidak memperhitungkan keberlanjutan alam akan kembali ke masyarakat—baik melalui degradasi, bencana alam, maupun kerentanan sosial.
Perspektif Ilmiah & Metodologi
Secara metodologis, sejumlah studi menyebut pentingnya indikator-indikator yang lebih halus untuk menangkap pembangunan yang sesungguhnya, bukan hanya output fisik tetapi kualitas hidup, kedalaman kemiskinan, ketidakmerataan, akses pendidikan/kesehatan. Contoh: indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) di Aceh menunjukkan bahwa bukan hanya banyak yang masih miskin, tetapi jarak mereka dari garis kemiskinan masih cukup signifikan.
Akademisi juga mengingatkan bahwa data satelit seperti iluminasi malam (night-time light) bisa menjadi proxy perkembangan, tapi harus digunakan dengan hati-hati karena tidak langsung menangkap aspek sosial manusiawi.
Bidang yang Bisa “Dipotong Jauhkan” — Fokus untuk Transformasi
Untuk membawa pembangunan Aceh ke level yang lebih manusiawi dan merata, saya menawarkan tiga bidang utama yang bisa “dipotong jauhkan” atau diprioritaskan transformasi:
1. Ketergantungan Pusat Kota & Konsentrasi Fisik
Banyak investasi masih terkonsentrasi di pusat kota atau wilayah yang sudah relatif berkembang. Perlu pengalihan fokus ke wilayah pedalaman, desa, kabupaten terpencil agar “cahaya pembangunan” tidak hanya kota-terang tapi juga desa-terang. Dengan demikian, angka kemiskinan perdesaan yang saat ini masih ~16,9 % bisa ditekan lebih cepat.
2. Pembangunan Tanpa Keberlanjutan Lingkungan
Deforestasi yang melaju di Aceh selama dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa pembangunan yang meminggirkan alam akan menciptakan beban untuk masa depan. Salah satu aspek pembangunan etis adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan ekosistem yang pada akhirnya menyokong masyarakat paling rentan.
3. Fokus pada Kualitas Hidup & Distribusi Manfaat, bukan Sekadar Infrastruktur
Infrastruktur fisik penting, tapi jika akses pendidikan, kesehatan, partisipasi ekonomi masih terbatas maka pembangunan tidak sepenuhnya “terang”. Misalnya, studi menunjukkan bahwa institusi kebijakan kota ramah anak di Banda Aceh masih belum optimal karena aspek kelembagaan belum kuat. Upaya menaikkan IPM bukan hanya soal fasilitas tetapi soal kelembagaan sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan perempuan, dan inklusi ekonomi.
Pencerahan untuk Kebijakan & Praktik
Melalui lensa akademik dan sosial, kita dapat menegaskan: pembangunan Aceh harus diarahkan bukan hanya ke “apa yang dibangun” tetapi “siapa yang dibangun”, “di mana”, dan “bagaimana”. Statistik 14,45 % kemiskinan di Aceh (Maret 2023) menunjukkan bahwa sudah ada kemajuan, namun masih banyak yang harus dilakukan.
Kebijakan yang berhasil akan menjadi yang:
Terfokus secara spasial dan kultural: Wilayah pedalaman, desa terpencil, komunitas adat harus benar-benar dilibatkan dalam pembangunan, bukan hanya menjadi objek.
Terintegrasi secara lintas sektor: Ekonomi, lingkungan, sosial, pendidikan dan kesehatan harus berjalan paralel. Pembangunan jalan tanpa kualitas pendidikan atau kesehatan lokal tidak cukup.
Terukur dan transparan: Penggunaan indikator yang mendalam seperti P1, P2, distribusi pendapatan, gini, dan distribusi regional harus dijadikan standar monitoring. Sebagai contoh, gini rasio Aceh pada 2023 tercatat 0,296, menunjukkan pendapatan mulai sedikit lebih merata dibandingkan tahun sebelumnya.
Berorientasi pada manusia: Cahaya lampu kota bisa saja simbol kemajuan, tetapi kemajuan sejati adalah ketika anak-anak di gampong (desa) bisa mengenyam sekolah layak, ketika ibu rumah tangga bisa hidup dengan wajar tanpa kecemasan konsumsi pokok, ketika warga memiliki akses ke ekonomi produktif dan tidak terjebak kemiskinan turun-temurun.
Penutup
Aceh memiliki semua modal: sumber daya alam, budaya kuat, posisi strategis. Namun tantangannya adalah bagaimana modal tersebut dikonversi ke dalam kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga, tidak hanya yang berada di pusat kota. Cahaya pembangunan harus ditularkan ke seluruh wilayah—desas-desus kemajuan kota tidak cukup jika masih banyak bayangan kemiskinan di gampong-gampong. Kita harus melihat angka di balik lampu malam: 14,45 % penduduk miskin, ribuan jiwa yang masih belum menikmati kualitas hidup layak, lembaga sosial yang belum optimal.
Sebagai penutup, saya mengajak semua pemangku kepentingan—pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil—untuk menyinergikan langkah, memotong jauhkan ketimpangan, dan menghadirkan pembangunan yang terang bagi seluruh Aceh: terang fisik, terang sosial, terang manusiawi. Karena pembangunan yang hakiki bukan hanya mengenai kota yang bersinar di malam hari, tetapi rakyat yang yakin akan hidup tinggal-terang dan masa depan yang terang pula.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
