Dengarkan Artikel
OLEH : RIVALDI
Pasal 34 UUD 1945: Ketika Keadilan Sosial Hanya Jadi Poster di Dinding Negara
Aku menulis ini bukan karena sedang ingin jadi pahlawan kesiangan, tapi karena mataku muak melihat kenyataan yang seolah menampar isi kitab suci konstitusi negeri ini.
Sore itu, di tengah hiruk pikuk kota yang katanya berlandaskan Pancasila, aku duduk di salah satu warkop. Asap kopi dan Rokok mengepul, obrolan tentang politik dan harga sembako berseliweran, harga emas yang mulai membuat takut anak muda di Aceh dan di seberang jalan kulihat seorang ibu bersama anaknya mengemis di lampu merah. Spontan mulutku bergumam, “Apakah Pasal 34 UUD 1945 itu masih berlaku?” Atau jangan-jangan, pasal itu kini hanya sekadar ukiran manis dalam buku pelajaran kewarganegaraan?
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” begitu bunyinya. Kalimat pendek yang seharusnya menjadi janji luhur dari negara kepada rakyatnya. Tapi hari ini, yang kupelihara hanya amarah dan ironi. Negeri ini memang pandai menyusun kata, tapi gagap menunaikan makna. Apa gunanya pasal itu jika masih banyak rakyat yang mengais rezeki dari tumpukan sampah, sementara para pejabat sibuk berdebat soal tunjangan dan proyek?
Keadilan sosial yang dijanjikan Pancasila terasa semakin abstrak. Ia ada di pidato kenegaraan, tapi tidak di trotoar kota. Ia terucap di ruang sidang parlemen, tapi lenyap di gang-gang sempit tempat anak-anak bermain tanpa alas kaki. Negara yang katanya “melindungi segenap bangsa Indonesia” kini seperti penjaga malam yang tertidur saat rakyatnya dicuri kesejahteraannya oleh sistem yang bobrok.
Hukum hari ini tak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat legitimasi kekuasaan. Di atas kertas, semua warga negara sama di mata hukum. Tapi di lapangan, hukum punya mata: ia melihat siapa yang berduit, siapa yang berkuasa, dan siapa yang tak berdaya. Mereka yang berstatus fakir miskin dan anak terlantar tak punya ruang bicara, karena hukum tak mendengar jerit yang tidak viral di media sosial.
Negara hari ini seperti lambang kosong: megah di upacara, hampa di hati rakyatnya. Lambang garuda hanya gagah di dalam ruang pejabat, tapi kehilangan makna di kehidupan nyata. Kita bangga berteriak “NKRI harga mati”, tapi lupa bahwa ada manusia yang “hidupnya hampir mati” karena tak pernah disentuh kebijakan yang berpihak.
Padahal, Pasal 34 bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan ruh moral konstitusi. Ia adalah penegasan bahwa negara punya tanggung jawab aktif, bukan sekadar pasif, dalam menyejahterakan rakyatnya. Tapi kini, tanggung jawab itu seperti bola liar yang dipantulkan dari satu lembaga ke lembaga lain: dari kementerian ke dinas, dari dinas ke program CSR, dan akhirnya berhenti di ruang kosong bernama “anggaran tidak cukup”.
Sungguh ironis, ketika di tengah pembangunan gedung-gedung tinggi dan proyek infrastruktur raksasa, masih ada rakyat yang membangun tenda di bawah jembatan. Sementara itu, para pejabat berbicara tentang “pertumbuhan ekonomi” di televisi, tapi lupa bahwa pertumbuhan tanpa pemerataan hanya memperlebar jurang antara kaya dan miskin. Apa artinya ekonomi tumbuh jika yang miskin tetap lapar dan yang kaya semakin rakus?
Aku melihat wajah bangsa ini di cermin warkop yang buram. Ia lelah, ia letih, dan mungkin mulai kehilangan harapan. Sebab setiap kali rakyat menuntut hak, negara menjawab dengan seribu alasan. “Proses sedang berjalan,” katanya. Tapi entah mengarah ke mana proses itu, sebab nyatanya yang miskin tetap miskin, dan anak-anak terlantar tetap jadi potret di pinggir jalan.
Di saat seperti ini, aku mulai memahami mengapa rakyat semakin apatis. Mereka bukan tidak peduli, tapi sudah terlalu sering dikhianati oleh janji yang tak pernah ditepati. Dari Orde ke Orde, dari kabinet ke kabinet, dari pemilu ke pemilu, yang berganti hanya wajah, bukan watak. Watak kekuasaan yang lupa bahwa di balik setiap suara rakyat, ada perut yang lapar dan masa depan yang sedang menunggu diperhatikan.
Sebagai Mahasiswa yang merdeka, aku percaya bahwa pasal 34 bukan mati, tapi dibunuh perlahan oleh kebijakan yang tak berpihak. Ia tak hilang dari konstitusi, tapi diabaikan dalam implementasi. Negara ini punya hukum, tapi hukum kehilangan nyawa ketika keadilan tak lagi menjadi prioritas. Maka wajar bila rakyat mulai bertanya: untuk siapa negara ini berdiri?
Aku ingin percaya bahwa bangsa ini masih punya nurani. Bahwa di balik ruang-ruang kekuasaan, masih ada segelintir orang yang sadar: merehab kantor dan rumah dinas tanpa membangun keadilan sosial hanyalah bentuk kemewahan di atas penderitaan. Negara yang kuat bukan diukur dari tinggi menaranya, tapi dari sejauh mana ia menegakkan pasal-pasal kemanusiaan dalam praktik nyata.
Sore itu, aku menyeruput kopi terakhirku sambil menatap anak kecil yang tertidur di pelukan ibunya di pinggir jalan. Di kepalaku, bunyi pasal 34 kembali menggema, bukan sebagai teks hukum, tapi sebagai jeritan moral. Jika negara masih punya rasa malu, seharusnya pasal itu bukan hanya dibacakan di upacara, tapi diwujudkan dalam tindakan. Sebab hukum tanpa kemanusiaan hanyalah narasi kosong. Dan negara tanpa nurani, hanyalah lambang tanpa makna.
Maka hari ini, aku menulis bukan untuk menuntut, tapi untuk mengingatkan:
Negara harus hadir, bukan hanya dalam logo dan lagu kebangsaan, tapi dalam perut rakyat yang lapar, dalam tangan anak yang menengadah, dalam hidup manusia yang menunggu keadilan nyata. Jika tidak, maka kita bukan lagi bangsa yang berkonstitusi, melainkan bangsa yang hidup dari kebohongan konstitusional.
Hari ini saya jadi ingat dengan sebuah kutipan Tan Malaka yang mengatakan “ Tujuan pendidikan itu adalah mempekukuh kemauan, serta memperhalus perasaan” lantas dengan berbagai tragedi yang terjadi di setiap sudut kota negara hari ini dengan pejabat-pejabat negara yang memiliki gelar panjang yang melebihi panjang dari harapan-harapan anak bangsa ini, mereka tidak memiliki hati nurani lagi? Atau hanya sekedar gelar tapi lupa dengan tanggung jawab gelar yang mencerdaskan ia dan jabatan ia hari ini.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
