Oleh Rosadi Jamani
Korp baju cokelat sering menuai badai. Desakan masyarakat, polisi harus direformasi. Presiden merespon dengan membentu komite reformasi polisi. Ternyata, Kapolri pun ikut merespon dengan membentuk tim reformasi polisi juga. Dua tim reformasi, mana yang akan didengar presiden? Simak narasinya sambil seruput kopi tanpa gula, wak!
Di satu sisi ada “Tim Transformasi Reformasi Polri” bikinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, dengan 52 perwira tinggi dan menengah yang siap memutar bola kristal Grand Strategy Polri 2025–2045. Di sisi lain, ada “Komite Reformasi Kepolisian” bikinan Presiden Prabowo Subianto, yang dasarnya bukan surat internal ala OSIS, tapi Keppres sakti mandraguna. Dua tim, dua jalur, satu panggung penuh asap kembang api. Rakyat? Duduk di bangku plastik sambil nyeletuk, “Mana nih janji-janji, Bos?”
Tim Kapolri ibarat band kampus yang latihan tiap malam, serius, penuh semangat, tapi penontonnya cuma kucing liar. Mereka bertekad memperbaiki etika, pelayanan, dan profesionalisme, tapi dengan timeline 20 tahun. Artinya, kalau ente sekarang masih bocah SD, baru cucu nuan yang bisa menikmati Polri versi malaikat. Di sisi lain, Komite Presiden tampil bak boyband internasional, ada Mahfud MD, si profesor hukum sekaligus bintang tamu abadi talkshow politik, dan Ahmad Dofiri, eks Wakapolri yang kini jadi penasihat khusus Presiden. Mereka punya mandat merevisi UU Kepolisian, mendesain ulang struktur kelembagaan, dan menyusun rumus baru agar polisi tidak lagi dicap “raja jalanan.”
Tapi jangan lupa, semua ini terjadi setelah darah rakyat tumpah di jalan. Nama Affan Kurniawan, driver ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob dalam demo Agustus 2025, jadi gong besar yang membangunkan kesadaran nasional. Tambahkan sejarah kelam ala Ferdy Sambo, KM 50, dan berderet kasus “salah tangkap tapi pede.” Rakyat akhirnya menuntut, cukup sudah! Reformasi total, atau kami bikin reality show baru, Indonesia’s Next Top Polisi.
Pengamat Cecep Hidayat menegaskan, komite bentukan presiden bukan sekadar main-main. Kalau cuma bikin laporan normatif, rakyat akan merasa ini tak lebih dari tugas akhir mahasiswa hukum, tebal, penuh catatan kaki, tapi ujungnya berdebu di perpustakaan. Bambang Rukminto dari ISESS lebih pedas, tanpa revisi UU Kepolisian, ganti Kapolri 100 kali pun sama saja. Ibarat ganti supir, tapi setir mobil masih patah dan remnya blong.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit tampil adem. Katanya, Polri terbuka pada evaluasi, sudah ada sistem punishment-reward, sudah ada perbaikan kultural. Tapi publik bertanya, reward itu bentuknya apa? Pensiun dini dengan pesangon? Atau sekadar piagam digital yang bisa dipajang di Instagram story?
Mari kita tarik napas dalam-dalam, lalu masuk ke filsafat. Polisi adalah refleksi negara, kalau negara korup, polisinya korup; kalau negara humanis, polisinya ikut-ikutan humanis. Maka dua jalur reformasi ini ibarat dua dewa Yunani yang turun dari Olympus. Kapolri adalah Apollo, dewa musik, sibuk menyusun nada Grand Strategy. Presiden adalah Zeus, pemegang petir, siap menyambar dengan Keppres. Pertanyaannya, apakah kita sedang menyaksikan simfoni perubahan, atau sekadar konser lipsync dengan tiket mahal?
Masyarakat harus bersuara lantang, dukung Komite Reformasi Presiden, dorong revisi UU, kawal proses sampai akar-akarnya. Jangan sampai lagi-lagi kita dijebak oleh jargon manis yang ujungnya basi. Ingat, ketika polisi gagal direformasi, rakyat selalu menemukan jalan alternatif: kamera HP, hashtag Twitter, dan teriakan “Viralkan!”
Mari kita pilih, kawan-kawan, apakah kita mau terus jadi penonton pasif di sirkus absurd ini, atau jadi koreografer baru yang memaksa para pemain menari sesuai irama rakyat? Dua jalur reformasi memang absurd, tapi kalau bersatu, bisa jadi simfoni. Kalau gagal, ya selamat datang di musim baru drama klasik, “Reformasi Polisi, Episode 1001 Alasan Tertunda Lagi.”
Foto Ai, hanya ilustrasi.
camanewak
Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post