Dengarkan Artikel
Oleh ReO Fiksiwan
“Each person is to have an equal right to the most
extensive basic liberties compatible with a
similar system of liberty for all.” — John Rawls(1921-2002), Justice as Fairness(1985).
Pagi itu, 1962, di universitas Harvard, Profesor John Rawls baru saja memberi kuliah filsafat politik dan hukum.
Ia tak pernah membayangkan — sebelum menuliskan risalah teori keadilan yang sangat populer itu, A Theory of Justice(1971) — filsafat teori keadilannya hanya akan membentur tembok kekuasaan(politik) yang keji, manipulatif dan jauh dari prinsip „justice as fairness.“
Di kesempatan lain, Rawls jarang diwawancarai — gagap akibat kematian dua saudara laki-lakinya, tertular infeksi darinya, “rasa takut yang luar biasa terhadap sorotan publik” menghinggapi dirinya.
Meski sangat terkenal, ia enggan tampil sebagai intelektual publik dan justru tetap berkomitmen, terutama pada kehidupan akademis dan keluarganya.
Pada tahun 1995, ia mengalami stroke pertama dan kelak berulang serangan beberapa stroke yang sangat menghambat kemampuannya untuk terus berkarya.
Meskipun demikian, ia berhasil menyelesaikan The Law of Peoples, pernyataan paling lengkap tentang pandangannya tentang keadilan internasional.
Selang setahun sebelum kematiannya 2002 di usia 81 tahun, terbit Justice as Fairness: A Restatement sebagai tanggapan atas kritik terhadap A Theory of Justice.
Rawls meninggal karena gagal jantung di rumahnya di Lexington, Massachusetts, pada tanggal 24 November 2002 dan dimakamkan di Pemakaman Mount Auburn di Massachusetts. Ia meninggalkan seorang istri, empat anak, dan empat cucu.
Dasar Teori Keadilan John Rawls, dikutip dari A Theory of Justice, hakikatnya mengedepankan dua prinsip keadilan utama:
/1/Prinsip Kebebasan:
Setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, yang sama dengan kebebasan yang sama untuk orang lain.
Prinsip ini menekankan pentingnya melindungi hak-hak dasar dan kebebasan individu.
/2/Prinsip Perbedaan:
Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga keduanya diharapkan menjadi keuntungan semua individu, dan posisi serta jabatan terbuka untuk semua.
Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi manfaat ekonomi yang adil dan kesempatan yang sama bagi semua.
Sementara, dikutip dari “Justice as Fairness: A Restatement”, Rawls mengemukakan dua prinsip-prinsip keadilan:
/1/Prinsip Kebebasan yang Sama:
„Setiap orang berhak atas hak yang sama atas
kebebasan dasar yang paling luas yang sesuai dengan sistem kebebasan yang serupa untuk semua.”
/2/Prinsip Perbedaan:
„Ketimpangan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi anggota masyarakat yang paling
tidak beruntung, konsisten dengan prinsip tabungan yang adil, dan melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang dalam
kondisi kesetaraan kesempatan yang adil.”
Dalam konteks peradilan, pengadilan dan keadilan di Indonesia, penerapan Teori Keadilan John Rawls harus mengacu pada:
/1/Melindungi Hak-Hak Dasar:
Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak dasar dan kebebasan individu dilindungi, seperti kebebasan berbicara, berkumpul, dan berpolitik.
/2/Distribusi Manfaat Ekonomi:
Pemerintah harus memastikan bahwa distribusi manfaat ekonomi dilakukan secara adil, sehingga semua individu dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.
/3/Kesempatan yang Sama:
Pemerintah harus memastikan bahwa kesempatan yang sama diberikan kepada semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.
Tantangan dalam menerapkan Teori Keadilan
John Rawls terkait dengan kasus yang menimpa dua alumni Harvard yang tuduhannya, beberapa bertentangan dengan prinsip keadilan di bawah ini:
/1/Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi*: Indonesia masih menghadapi masalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang besar, yang dapat menghambat penerapan prinsip keadilan.
/2/Korupsi dan Inefisiensi*: Korupsi dan inefisiensi dapat menghambat penerapan prinsip keadilan dan distribusi manfaat ekonomi yang adil.
Dengan melindungi hak-hak dasar, distribusi manfaat ekonomi yang adil, dan kesempatan yang sama bagi semua, Indonesia dapat mencapai keadilan sosial dan ekonomi yang lebih baik.
Sayangnya, prinsip-prinsip keadilan versi John Rawls, yang tentu telah diajarkan di Harvard, entah apa, justru menjadi petaka bagi dua alumni Harvard, Thomas Tom Lembong(54) dan Nadiem Makarim(42).
Tom Lembong, alumni Harvard di bidang arsitektur dan perencanaan(1994), putra pasangan Yohanes Lembong (Ong Joe Gie), seorang dokter ahli jantung dan THT lulusan Universitas Indonesia asal Manado, dan Yetty Lembong, seorang ibu rumah tangga asal Tuban.
Tom menikah dengan Maria Franciska Wihardja pada tahun 2002 dan dikaruniai 2 orang anak. Eddy Lembong, adik dari ayah Tom, perintis industri farmasi(Century), alumni ITB.
Dengan karir swasta cemerlang, dari Deutsche Bank, Divisi Ekuitas Morgan Stanley di Singapura, BPPN, hingga direkrut jadi Mendag(2015-2016) di periode pertama Presiden Jokowi, Tom Lembong akhir terjebak dalam kebijakan nasional pemerintahan tanpa basis keadilan.
Ringkas cerita, alumni Harvard ini, dijerat pasal-pasal dan delik korupsi yang absurd dan brutal akibat „political evil“ — atau akibat „veil of iqnorance“ dan „original position“, dalam istilah teori keadilan Rawls — dari order politik Presiden Gajah. „Presiden Gak Ada iJazAH,“ plesetan netizen medsos X.
Alumni Harvard kedua, universitas kondang tempat John Rawls pernah jadi pengajar, Nadiem Makarim.
Nadiem Anwar Makarim, putra dari pasangan Nono Anwar Makarim, advokat-intelektual aktivis, dan Atika Algadri. Nadiem memiliki latar belakang yang beragam.
Dari biogen ayahnya, Arab-Minang dan ibunya, Arab-Jawa-Madura, Nadiem dilahirkan.
Ayahnya adalah seorang aktivis dan pengacara terkemuka, sedangkan ibunya merupakan penulis lepas, putri dari Hamid Algadri, salah seorang perintis kemerdekaan Indonesia.
Pada tahun 2006, Nadiem memulai kariernya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company.
Setelah memperoleh gelar MBA, ia terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut ia juga menjabat sebagai Managing Editor.
Hengkang dari Zalora, ia kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer (CIO) Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah ia rintis sejak tahun 2011 dan ikut memomulerkan namanya.
Tercatat, pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar US$550 juta atau sekitar Rp7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSI Ventures, Northstar Group, DST Global, Farallon Capital Management, Warburg Pincus, dan Formation Group.
Meski belum naas dengan tuduhan korupsi ketika menjabat Mendiknas di periode kedua Presiden Jokowi, nasib Nadiem lebih beruntung dari Tom Lembong yang telah divonis hakim 4,5 tahun penjara atas pidana korupsi yang tak ada satu buktipun dari syarat-syarat Mens Rea:
- Niat tidak langsung (indirect intent)
- Kelalaian (recklessness)
- Kelalaian berat (gross negligence)
Karena kata Goethe: “Das Gesetz ist eine ewige Krankheit” – Hukum itu penyakit paling kekal.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
