Dengarkan Artikel
Mencari Solusi Bijak atas Isu Dugaan Ijazah Palsu Presiden Jokowi
Oleh Dayan Abdurrahman
Isu dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi), bukanlah sekadar polemik administratif atau kekhilafan pencatatan akademik. Lebih dari itu, ia telah berubah menjadi pertarungan narasi dan pertanyaan mendasar tentang kejujuran, kepercayaan publik, serta konsistensi negara hukum. Isu ini menyentuh simpul paling sensitif dalam kehidupan bernegara: integritas seorang pemimpin dan mekanisme pertanggungjawaban di hadapan rakyat.
Sebagai seorang pengamat, saya melihat bahwa persoalan ini bukan semata mencari benar atau salah secara politis, melainkan menyoal bagaimana kita, sebagai bangsa, menuntaskan keraguan publik melalui pendekatan yang bijak, terukur, dan bermartabat.
Ijazah dan Simbol Legitimasi
Dalam sistem birokrasi modern, ijazah bukan hanya selembar kertas formal. Ia adalah simbol kompetensi, bukti legalitas proses pendidikan, dan sekaligus penguat legitimasi sosial. Terlebih ketika menyangkut jabatan strategis seperti presiden, publik berhak menaruh perhatian lebih pada aspek-aspek dasar yang menopang kredibilitas kepemimpinan.
Pertanyaan tentang keaslian ijazah Presiden Jokowi, sejatinya bisa dijawab dengan langkah sederhana: keterbukaan. Bila benar adanya, maka tidak ada alasan untuk menutupinya. Bila tidak benar, maka perlu ada upaya proporsional untuk meluruskan tuduhan. Dalam hal ini, pembuktian bukan hanya menjadi hak, melainkan keharusan etis dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem demokrasi.
Universitas Gadjah Mada dan Tanggung Jawab Moral Akademik
Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai institusi pendidikan tinggi tempat Jokowi mengenyam pendidikan, memegang peran kunci dalam menyelesaikan polemik ini. UGM bukan sekadar saksi sejarah akademik, tetapi juga institusi moral yang punya tanggung jawab menjaga kredibilitas dunia pendidikan tinggi nasional.
Jika benar Jokowi adalah alumni sah UGM, maka universitas seyogianya mampu menjelaskan proses, dokumen, serta semua rekam jejak akademik secara transparan dan akuntabel. Tidak hanya dengan pernyataan pers satu arah, tetapi melalui dialog terbuka dan dokumentasi lengkap. Sebaliknya, jika ditemukan adanya kejanggalan administratif, maka UGM juga wajib melakukan evaluasi internal dan memberikan klarifikasi jujur sebagai wujud tanggung jawab institusional.
Kita tidak sedang membicarakan kasus individual semata, tetapi menyangkut kehormatan dan integritas sistem pendidikan nasional.
Polisi, Penegakan Hukum, dan Netralitas Demokrasi
Dalam sistem hukum Indonesia, hanya aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan memproses laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen. Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini memegang amanat undang-undang untuk menyelidiki setiap laporan, termasuk laporan dari masyarakat terhadap figur publik sekalipun.
Namun, kita juga harus sadar bahwa keadilan hanya bisa berdiri tegak di atas asas kesetaraan dan netralitas. Tidak boleh ada kekuatan yang bisa membungkam penyelidikan. Negara harus menjamin bahwa hukum bekerja bukan karena tekanan publik atau kekuasaan, melainkan karena panggilan konstitusi.
Bagi pelapor dan masyarakat sipil yang menyuarakan kecurigaan secara terbuka, mereka harus dilindungi haknya. Bukan dimatikan atau diintimidasi. Dalam negara demokrasi, partisipasi publik dalam kontrol sosial adalah pilar utama yang harus dirawat.
Bijak Menyikapi: Dari Konspirasi ke Solusi
Menjadi bijak dalam isu ini bukan berarti menenggang atau membela satu pihak secara membabi buta. Justru kebijakan harus terletak pada kemampuan menahan emosi kolektif, lalu mengedepankan logika penyelesaian yang sehat. Masyarakat kita hari ini terlalu mudah terjebak dalam narasi ekstrem: membela secara mutlak atau menuduh secara mutlak.
Padahal kebenaran itu tidak selalu ditemukan dalam sorak-sorai mayoritas. Ia justru kerap hadir dalam proses yang tenang, sistematis, dan penuh integritas.
Berikut adalah tiga solusi bijak dan terintegrasi yang saya tawarkan:
- Audit Akademik Terbuka oleh Lembaga Independen
Bentuk tim khusus independen yang terdiri dari akademisi lintas kampus, praktisi hukum, dan lembaga pengawas publik. Tim ini bertugas memeriksa kembali dokumen akademik Presiden Jokowi di UGM. Hasilnya diumumkan ke publik secara terbuka. Ini akan menjadi preseden positif bagi dunia pendidikan dan politik Indonesia.
- Klarifikasi Langsung oleh Presiden Jokowi secara Personal
Sebagai negarawan, Presiden Jokowi memiliki modal sosial yang besar. Justru di titik inilah, keberanian moralnya diuji. Klarifikasi langsung, sederhana, dan jujur akan jauh lebih membungkam hoaks dibanding seribu laporan hukum. Masyarakat Indonesia menghargai pemimpin yang rendah hati dan terbuka.
- Penegakan Hukum Tanpa Intervensi
Biarkan proses hukum berjalan. Polisi harus profesional, adil, dan tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan kekuasaan. Setiap laporan harus diproses sesuai prosedur, dan siapa pun yang terbukti menyebarkan kebohongan atau pemalsuan dokumen harus dimintai pertanggungjawaban secara proporsional—baik pelapor maupun terlapor.
Jangan Biarkan Kebenaran Ditunda
Menunda-nunda klarifikasi atau membiarkan isu ini mengambang hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dunia akademik, dan sistem demokrasi kita sendiri. Dalam jangka panjang, jika dibiarkan, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan sistemik yang berbahaya bagi generasi muda yang sedang menata masa depan.
Mereka akan bertanya: apakah negara ini benar-benar menjunjung kejujuran, atau hanya mengatur kepentingan?
Penutup: Jangan Takut pada Kebenaran
Bangsa ini tidak akan runtuh karena satu kesalahan, tapi bisa hancur bila kebenaran terus disembunyikan. Kita tidak sedang mencari kambing hitam, tidak pula sedang berburu kepala. Kita hanya sedang menuntut tanggung jawab dari mereka yang pernah dan sedang berkuasa.
Kebenaran tidak akan lahir dari ruang politik. Ia tumbuh di dalam ruang moralitas dan akuntabilitas publik. Dan hanya dengan itulah, republik ini bisa terus berdiri tegak—dengan kepala jujur dan dada terbuka.
Dayan Abdurrahman
Pengamat Politik dan Kebudayaan
10 Juli 2025
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
