Oleh Rosadi Jamani

Setiap daerah punya gaya korupsi yang beda. Kalau untuk Indonesia Barat, udah biasa. Gayanya meras anak buah, fee proyek. Gimana dengan Indonesia Timur, apakah style-nya sama? Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Selama ini kita pikir liga korupsi kelas berat itu markasnya di Indonesia Barat. Skemanya ribet, pemainnya banyak, alibinya macam benang kusut. Jaksa pun kadang pening tujuh keliling. Tapi jangan salah, wak. Di Timur, tepatnya di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, rupanya ada juga pemain lokal yang tak kalah lihai. Bahkan gayanya lebih “efisien” bukan efisien kerja, tapi efisien menilep. Dalam satu tahun anggaran saja, hampir separuh dana bisa “dipangkas” entah ke mana.

Coba kita tengok angkanya. Tahun 2023, total anggaran pengadaan barang dan jasa di Setda Kabupaten Sorong itu sekitar Rp111,2 miliar, dari APBD murni sampai perubahan. Lalu muncullah tiga pendekar keuangan: DYO selaku Kepala Bagian Keuangan, TS sebagai Bendahara Pengeluaran satu periode, dan MS bendahara periode berikutnya. Tiga serangkai ini bukan kaleng-kaleng. Mainnya rapi macam tim bola yang sudah latihan bertahun-tahun.

Mereka mengelola empat rekening dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perintah tertulis jalan, perintah lisan pun gas. Dana? Mengalir deras bak air pas banjir. Anehnya, kegiatan di lapangan macam hilang ditelan bumi. Proyek diduga fiktif, belanja rumah tangga setda tak masuk akal, laporan pertanggungjawaban tipisnya bukan main, lebih tipis dari tisu basah yang kena angin. Hasil audit investigatif BPK RI pun tak pakai basa-basi. Kerugian negara tembus Rp54 miliar. Hampir setengah dari total anggaran lenyap. Kalau ini lomba efisiensi versi maling, mereka juaranya, pace.

Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua Barat di bawah Kasidik Joshua Wanma pun tak tinggal diam. Puluhan saksi diperiksa. Ratusan dokumen disikat. Sampai akhirnya, Rabu malam 15 April 2026, setelah pemeriksaan maraton hampir 12 jam di Kejaksaan Negeri Sorong, ketiganya resmi jadi tersangka. Langsung pakai rompi tahanan, digiring ke Lapas Kelas II/B Sorong untuk masa penahanan awal 20 hari sampai 4 Mei 2026.

Ada satu adegan yang bikin geleng kepala. Salah satu tersangka sempat emosional, sampai menendang petugas saat lihat istrinya. Mungkin baru sadar, hidup enak dari “penghematan kreatif” itu akan berhenti sejenak. Dari kursi empuk ke kasur tipis. Dari rekening gemuk ke jatah makan lapas. Keras juga hukum realitas.

Yang bikin kita muak bukan cuma angkanya, tapi kelakuannya. Koruptor model begini biasanya paling pandai bersandiwara. Di depan rakyat, wajahnya macam pelayan publik. Duduk di kursi keuangan, ngomong soal amanah, transparansi, bla bla bla. Tapi di belakang, keran uang rakyat dibuka lebar untuk diri sendiri.

Rp54 miliar itu bukan angka mati. Itu bisa jadi gaji guru honorer yang tak terbayar. Bisa jadi obat di rumah sakit yang tak pernah datang. Bisa jadi jalan rusak yang tetap berlubang. Bisa jadi sekolah yang atapnya bocor tak pernah diperbaiki. Tapi semua itu dikorbankan demi isi kantong tiga orang. Ini bukan sekadar mencuri. Ini mencuri pakai sistem, pakai jabatan, pakai kewenangan.

Sekarang mereka sedang “liburan” di balik jeruji. Penyidikan masih jalan. Joshua Wanma bilang, kemungkinan tersangka baru masih terbuka. Bisa jadi ada aktor intelektual di belakang layar. Ancaman hukuman? Maksimal 20 tahun penjara plus denda, sesuai UU Tipikor.

Tapi kita pun tahu, pace. Di negeri ini, kadang hukum itu macam karet. Banyak kasus besar ujung-ujungnya vonis ringan. Ada pula yang tiba-tiba sakit, minta “alasan kemanusiaan”, lalu pelan-pelan menghilang dari penjara. Itu yang bikin rakyat makin jengkel. Koruptor macam punya imun, tetap senyum, tetap santai, seolah cuma “ikut arus”, padahal dialah yang buka pintu arus itu.

Kasus Setda Sorong ini jadi pengingat pahit. Tak peduli Barat atau Timur, gaya koruptor tetap sama. Serakah, licik, tak kenal malu. Mereka tertawa saat uang mengalir, sementara rakyat di Sorong harus pajoh sisa-sisa anggaran yang sudah dikikis.

Kalau masih ada yang coba membela, coba pikirkan pelan-pelan. Rp54 miliar dari APBD 2023 itu bukan uang nenek moyang pejabat. Itu uang kita semua. Uang rakyat.

Yang paling menyakitkan, koruptor macam DYO, TS, dan MS ini bukan cuma merampot sistem. Mereka juga bikin kita muak setengah mati pada kenyataan, sistem ini masih saja memberi ruang bagi orang-orang seperti mereka untuk bermain terlalu lama.