Bapakisme dan Harga Sebuah Kejujuran

Oleh: Novita Sari Yahya

Pagi itu ruang rapat lantai tiga terasa lebih dingin dari biasanya. Pendingin udara bekerja tanpa henti, tetapi yang membuat suasana membeku bukanlah suhu ruangan. Di ujung meja panjang, seorang kepala dinas duduk tegak dengan wajah datar. Di hadapannya, beberapa staf menunduk sambil membuka berkas masing-masing.

Seorang pegawai muda memegang map berwarna cokelat. Sejak tadi ia membaca ulang angka-angka dalam dokumen pengadaan yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Ada rincian yang tidak masuk akal. Ada selisih yang sengaja dibulatkan. Ia mengangkat kepala, menatap sekeliling. Tidak satu pun rekan kerjanya berani bersuara.

“Kita langsung sahkan saja,” ujar kepala dinas dengan nada tegas. “Semua sudah dibahas sebelumnya.”

Beberapa orang mengangguk serempak. “Siap, Pak.”

Pegawai muda itu menelan ludah. “Maaf, Pak. Ada beberapa item yang menurut saya perlu diklarifikasi.”

Ruangan mendadak hening.

Kepala dinas menatapnya lekat-lekat. “Maksud Anda?”

“Saya menemukan perbedaan angka antara rincian anggaran dan laporan survei lapangan. Selisihnya cukup besar.”

Seorang staf senior menyikut lengannya pelan. Isyarat agar ia berhenti berbicara. Namun ia sudah terlanjur melanjutkan.

“Kalau ini kita setujui, bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.”

Kepala dinas menyandarkan tubuhnya. “Anda meragukan hasil kerja tim?”

“Saya hanya ingin memastikan semuanya sesuai aturan, Pak.”

Nada suaranya bergetar tipis, tetapi kalimatnya jelas.

Rapat ditutup lebih cepat dari jadwal. Tidak ada keputusan yang diumumkan. Para staf keluar satu per satu tanpa menatap wajahnya.

Di lorong kantor, staf senior tadi menghampirinya. “Kamu masih baru. Jangan terlalu berani.”

“Berani untuk apa? Bertanya?”

“Di sini, bertanya bisa dianggap menentang.”

Ia terdiam. Kalimat itu terdengar aneh, tetapi nyata. Sejak hari pertama bekerja, ia sudah merasakan pola yang sama. Atasan adalah pusat keputusan. Ucapannya jarang dibantah. Bahkan ketika jelas keliru, orang-orang memilih diam.

Budaya itu tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari kebiasaan lama. Di rumah, orang tua adalah pemegang kendali penuh. Anak-anak diajarkan patuh tanpa banyak tanya. Di sekolah, guru selalu benar. Di kantor, atasan tidak boleh disanggah. Semua membentuk satu pola yang sama: hierarki yang tak tersentuh.

Malamnya, ia duduk di ruang makan bersama ayahnya.

“Kamu terlihat gelisah,” kata sang ayah sambil melipat koran.

“Ada rapat tadi pagi,” jawabnya pelan.

“Ada masalah?”

Ia mengangguk. “Kalau kita tahu ada yang tidak benar, tapi yang memberi perintah adalah pimpinan, apa yang sebaiknya kita lakukan?”

Ayahnya menatapnya cukup lama sebelum menjawab. “Kamu harus tahu batas antara hormat dan takut.”

“Maksud Ayah?”

“Hormat itu wajar. Takut sampai kehilangan akal sehat itu berbahaya.”

Kalimat itu terpatri dalam benaknya.

Keesokan harinya, ia dipanggil ke ruang kepala dinas.

“Anda merasa paling benar?” tanya kepala dinas tanpa basa-basi.

“Tidak, Pak. Saya hanya menjalankan tanggung jawab.”

“Kita ini organisasi. Ada tata urutan. Kalau setiap orang merasa berhak mempertanyakan, tidak akan ada keputusan yang berjalan.”

“Justru karena ada tata urutan, kita harus menjaga agar keputusan tetap benar.”

Wajah kepala dinas mengeras. “Anda masih muda. Jangan sok idealis.”

Ia menghela napas pelan. “Ideal atau tidak, Pak, angka-angka itu tetap harus bisa dipertanggungjawabkan.”

Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan. Siang harinya, surat tugas baru sudah berada di mejanya. Ia dipindahkan ke bagian dokumentasi, posisi yang jarang dilibatkan dalam proyek besar.

Beberapa rekan menghampirinya dengan wajah cemas.

“Kami sebenarnya setuju denganmu,” bisik salah satu dari mereka. “Tapi kami tidak berani.”

“Kenapa?”

“Kami punya tanggungan. Kalau dimutasi atau dinonaktifkan, bagaimana keluarga kami?”

Ia memahami ketakutan itu. Ia pun memiliki tanggungan. Namun ada hal lain yang lebih berat dari sekadar kehilangan jabatan yaitu kehilangan harga diri.

Hari-hari di bagian dokumentasi berjalan lambat. Ia mengarsipkan berkas lama, menyusun laporan yang jarang dibaca orang. Dari balik tumpukan dokumen, ia tetap mengikuti perkembangan proyek yang dulu diperdebatkan.

Suatu siang, seorang pegawai magang datang menghampirinya.

“Pak, boleh bertanya?”

“Tentu.”

“Saya menemukan data yang tidak cocok di laporan ini. Tapi atasan saya bilang tidak usah dipermasalahkan. Apa sebaiknya saya diam saja?”

Ia menatap wajah muda itu. Ada kecemasan yang sama seperti yang pernah ia rasakan.

“Menurutmu bagaimana?” tanyanya balik.

“Saya merasa itu salah.”

“Kalau kamu diam, apakah perasaan itu akan hilang?”

Pegawai magang itu menggeleng pelan.

“Kalau begitu, kamu sudah tahu jawabannya.”

Beberapa bulan kemudian, kabar mengejutkan muncul di berbagai media. Proyek yang dulu disahkan tanpa persetujuannya diperiksa aparat penegak hukum. Ditemukan penyimpangan anggaran dalam jumlah besar. Nama kepala dinas disebut-sebut dalam laporan investigasi.

Di ruang dokumentasi, ia membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada kegembiraan. Hanya kelegaan bahwa ia tidak ikut menandatangani dokumen tersebut.

Suatu pagi, ia kembali dipanggil ke ruang pimpinan. Kali ini, kursi kepala dinas ditempati orang baru.

“Saya sudah membaca riwayat Anda,” ujar pimpinan baru itu. “Anda satu-satunya yang mencatat keberatan dalam rapat waktu itu.”

Ia menunduk. “Saya hanya mencatat apa yang saya temukan.”

Pimpinan itu mengangguk. “Keberanian seperti itu jarang.”

“Banyak yang berani, Pak. Hanya saja tidak semua merasa aman untuk bersuara.”

Pimpinan baru itu terdiam sejenak. “Saya ingin membangun suasana berbeda di sini. Saya butuh orang yang mau berbicara jujur.”

Ia merasakan sesuatu yang lama hilang, kini kembali tumbuh. Harapan.

Namun ia sadar, perubahan tidak cukup dengan pergantian pimpinan. Budaya bapakisme tidak hilang hanya karena satu orang tersingkir. Ia hidup dalam kebiasaan sehari-hari: dalam cara orang menunduk tanpa berpikir, dalam ucapan “siap” yang diucapkan tanpa pertimbangan.

Beberapa minggu kemudian, ia kembali duduk di ruang rapat yang sama. Kali ini, suasananya berbeda.

“Kalau ada yang tidak setuju, silakan sampaikan,” ujar pimpinan baru.

Para staf saling pandang. Keheningan sempat menggantung. Lalu seorang pegawai mengangkat tangan.

“Saya ingin mengusulkan revisi anggaran pada bagian ini.”

Tidak ada tatapan tajam. Tidak ada suara meninggi. Diskusi berlangsung terbuka.

Ia tersenyum tipis.

Usai rapat, seorang rekan lama menghampirinya.

“Kamu dulu benar,” katanya pelan.

Ia menggeleng. “Bukan soal benar. Hanya soal memilih.”

“Memilih apa?”

“Memilih untuk tidak ikut salah.”

Rekan itu terdiam, lalu mengangguk.

Dalam perjalanan pulang, ia memikirkan semua yang telah terjadi. Harga sebuah kejujuran memang tidak murah. Ia harus menerima mutasi, cibiran, dan pengucilan. Namun jika waktu diputar kembali, ia tahu ia akan tetap memilih jalan yang sama.

Di rumah, ayahnya menyambutnya dengan senyum hangat.

“Bagaimana kantor hari ini?”

“Lebih baik,” jawabnya.

“Lihat? Hormat tidak selalu berarti diam.”

Ia tersenyum. “Saya mulai mengerti sekarang.”

Kejujuran bukan sekadar pilihan moral. Ia adalah fondasi yang menentukan arah sebuah institusi, bahkan sebuah bangsa. Selama orang-orang masih memandang atasan sebagai sosok yang tidak boleh disentuh kritik, selama itu pula penyimpangan akan menemukan tempatnya.

Budaya bapakisme mengajarkan kepatuhan tanpa syarat. Namun kepatuhan tanpa nalar hanya akan melahirkan ketidakadilan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ia berdiri di teras rumah, memandang langit senja yang cerah. Tidak ada suara gemuruh, tidak ada drama besar. Hanya ketenangan sederhana karena ia tidak mengkhianati hati nuraninya sendiri.

Harga sebuah kejujuran mungkin berupa kenaikan jabatan yang tertunda atau kenyamanan yang terganggu. Namun imbalannya adalah tidur yang nyenyak dan pandangan yang tegak.

Dan bagi dirinya, itu lebih dari cukup.