Oleh Dayan Abdurrahman
Pemerhati Peradaban Dunia
Ketika seseorang berkata bahwa ia berasal dari Indonesia, di benak banyak orang di luar negeri sering muncul satu gambaran yang absolut: negara kepulauan yang besar, hidup di atas Ring of Fire, diliputi oleh gempa dan bencana alam, dan memiliki sejarah kolonial sepanjang ratusan tahun. Ketika disebut Timur Tengah atau negara Arab, dunia sering membayangkannya sebagai kawasan konflik, penuh persinggungan antara nilai agama, kekuasaan geopolitik, dan luka sejarah yang belum sembuh. Sebaliknya, sebutlah Amerika atau Eropa: yang muncul bukan gambaran trauma, tetapi pusat industri, kemakmuran, dan simbol modernitas.
Apa yang terjadi di sini bukan sekadar salah tafsir individual — ini adalah narasi global yang telah lama terstruktur, diwariskan, dan diproduksi oleh mereka yang memenangkan perang sejarah besar abad ke-20, terlebih Perang Dunia II dan periode setelahnya. Narasi ini bukan hanya soal representasi atau citra; ia mencerminkan cara dunia membagi peradaban menjadi “kita” dan “mereka,” “negara maju” dan “negara berkembang,” bahkan sering kali “abang besar” dan “adik kelas kedua.” Maka kita perlu bertanya: apakah stigma terhadap Indonesia, Afrika, atau negara Muslim lainnya itu wajar? Apakah ini semata–mata hasil tindakan negara-negara barat? Atau adakah hikmah yang bisa diambil dari sejarah panjang ini sebagai refleksi dan pencerahan?
Untuk memahami asal stigma ini, kita harus melihat kembali bagaimana dunia ini tersusun setelah Perang Dunia II. Konflik besar tersebut selain menghancurkan infrastruktur dan mengubah peta kekuasaan, juga mengokohkan narasi pemenang. Negara-negara Barat — khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat — muncul sebagai penentu aturan main di tatanan internasional yang baru: lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri, sistem keuangan internasional dibentuk, dan ajaran tentang modernitas, pembangunan, serta demokrasi liberal dipromosikan sebagai satu-satunya model universal yang “benar.” Narasi ini kemudian dipadukan dengan konsep pembangunan “negara maju” versus “negara berkembang,” sehingga negara-negara bekas kolonial sering melihat diri mereka sendiri melalui lensa yang dibangun oleh standar barat ini.
Dalam banyak literatur hubungan internasional, hal ini disebut sebagai postkolonialisme atau bahkan neokolonialisme modern — bentuk kekuasaan yang melampaui penjajahan maritim klasik, namun tetap menstrukturkan hubungan internasional lewat ekonomi, hukum, budaya, dan representasi.
Bentuk kekuasaan baru ini tidak perlu kapal perang untuk hadir; cukup melalui lembaga internasional, aturan perdagangan global, media, dan industri budaya. Mereka menjadikan ide-ide tertentu — liberalisme, pasar bebas, demokrasi liberal — sebagai standar tak tertandingi. Ketika budaya Barat diangkat sebagai “superior,” budaya lain kerap diposisikan sebagai inferior atau “belum modern”.
Dari sini, stigma dunia terhadap negara-negara seperti Indonesia, negara-negara di Afrika, atau negara Muslim menjadi lebih dapat dipahami (meskipun tentu tidak dibenarkan): ia adalah bagian dari struktur global yang menciptakan pembangunan yang tidak setara. Indonesia disebut sebagai negara dengan banyak bencana, konflik internal, atau persoalan HAM karena itu sering kali dipadukan dengan indikator yang didefinisikan oleh standar barat — indikator yang tidak mempertimbangkan sejarah panjang kolonial, perjuangan kemerdekaan, maupun ketidaksetaraan struktural dalam sistem internasional.
Hal yang sama terjadi pada Timur Tengah: konflik seperti Palestina bukan sekadar persoalan lokal, tetapi kenyataan sejarah dan geopolitik yang dibentuk oleh intervensi kekuatan besar di masa kolonial maupun pasca-kolonial.
Namun, menegaskan ini bukan berarti menyalahkan Barat tanpa nuansa. Narasi yang diciptakan oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II memang kuat, tetapi bukan berarti seluruh mute terhadap negara berkembang sepenuhnya ditentukan oleh mereka. Ada kekuatan internal yang turut membentuk bagaimana sebuah negara dipandang — misalnya struktur pemerintahan, kemampuan institusi, kualitas kepemimpinan, dan adaptasi terhadap perubahan global. Tantangan nyata bagi banyak negara di Asia, Afrika, dan dunia Muslim adalah bagaimana membangun narasi sendiri di tengah struktur global yang timpang. Ini bukan sekadar tentang menolak narasi Barat, tetapi tentang menegaskan keberagaman perspektif dan validitas konteks lokal dalam kerangka global yang lebih adil.
Sejarah juga memberikan pelajaran penting. Pergerakan negara-negara Asia dan Afrika setelah Perang Dunia II menunjukkan bahwa stigma bukan tak terbantahkan. Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada tahun 1955 adalah contoh monumental dari usaha kolektif negara-negara bekas kolonial untuk menentukan nasibnya sendiri di panggung dunia. Konferensi ini bukan sekadar reuni diplomatik — ia merupakan deklarasi solidaritas dari negara-negara Global South untuk melawan imperialisme, kolonialisme, dan segala bentuk hegemoni asing. Bandung memberi inspirasi pada Gerakan Non-Blok, organisasi yang menegaskan independensi dan kedaulatan negara berkembang di tengah persaingan blok besar saat Perang Dingin.
Gerakan Non-Blok, pada gilirannya, merupakan refleksi dari realitas bahwa negara-negara bekas kolonial ingin menjadi aktor aktif, bukan objek pasif dari narasi global. Mereka tidak menolak kerja sama internasional, tetapi menolak menjadi bagian dari permainan kekuatan yang hanya menegaskan dominasi satu pihak. Narasi tentang non-blok bukan sekadar posisi politik; itu adalah bentuk kesadaran bahwa keberadaan negara berkembang harus dihormati, bukan dibentuk menurut standar luar yang tidak relevan dengan konteks mereka.
Jika stigma global itu wajar dalam konteks produksi narasi kekuasaan, wajar tidaknya kita menerimanya begitu saja? Di sinilah letak refleksi yang mendalam bagi bangsa seperti Indonesia, negara-negara Afrika, serta negara Muslim. Mereka tidak bisa hanya menolak narasi dominan, tetapi harus menyatukan kekuatan, memperkuat institusi, memperluas kapasitas intelektual dan budaya, dan menyuarakan perspektif Global South sebagai kontribusi sah terhadap peradaban dunia. Keterbukaan terhadap dialog multilateral, pembentukan pola pembangunan yang inklusif, serta pembelajaran dari sejarah — bukan hanya kenangan luka tetapi sebagai basis agenda masa depan — adalah bentuk pencerahan yang sesungguhnya.
Kita harus sadar bahwa dunia modern tidak lagi hanya soal kekuatan militer atau kolonialisme klasik, tetapi tentang kapasitas naratif dan kekuatan interpretatif. Negara-negara Global South harus memanfaatkan ruang diplomasi, kerjasama Selatan-Selatan, dan forum internasional untuk mengangkat narasi mereka sendiri — narasi yang tidak hanya menanggapi stigma, tetapi mengartikulasikan visi alternatif tentang kemajuan, kesejahteraan, serta kehormatan politik yang sejati.
Pada akhirnya, kritik terhadap struktur global bukan berarti meniadakan kapasitas negara berkembang untuk berubah. Sebaliknya, ini mengajak kita untuk melihat secara jernih bagaimana sejarah, kolonialisme, dan hegemoni mempengaruhi posisi sebuah bangsa di dunia. Stigma terhadap Indonesia, Afrika, atau negara Muslim bukanlah nasib yang tak terelakkan — ia adalah produk sejarah yang bisa direnegosiasi melalui kesadaran kolektif, diplomasi cerdas, dan strategi pembangunan yang berakar pada kedaulatan budaya dan ekonomi.
Dengan memahami akar narasi global dan mengambil hikmah dari sejarah seperti Bandung dan Gerakan Non-Blok, bangsa-bangsa Global South dapat bergerak tidak hanya untuk menanggapi stigma, tetapi juga untuk menyediakan kontribusi autentik terhadap peradaban manusia yang lebih adil, beragam, dan bermartabat. Di dunia yang semakin saling terhubung, siapa yang dapat mendefinisikan peradaban bukan lagi hanya mereka yang menang perang, tetapi mereka yang mampu berbicara dalam pluralitas suara, dengan kenyataan sejarah dan harapan masa depan yang sejajar.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
