Oleh Darmaningtyas
Banjir bandang yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) sejak tanggal 26 November telah meluluhlantakkan banyak infrastruktur di ketiga wilayah tersebut, baik transportasi, pendidikan, kesehatan, jaringan listrik, dan internet.
Penuturan sejumlah warga di Aceh, bencana banjir ini jauh lebih dahsyat dampaknya dibandingkan dengan tsunami 26 Desember 2004, karena banjir bandang tahun ini menimpa hampir semua wilayah Kabupaten/Kota di Aceh. Hanya tiga wilayah saja yang terhindari dari bencana banjir, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang.
Bila tsunami 2004 hanya mengena sejumlaah daerah dan tidak memutuskan infrastruktur transportasi, tapi banjir kali ini memutuskan infrastruktur transportasi. Banyak jembatan putus sehingga akses dari Banda Aceh menuju Medan via darat pun terputus.
Dampaknya banyak sekali, karena distribusi barang menjadi terganggu sehingga menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok meningkat tajam. Harga telor satu kilogram bisa mencapai Rp. 90.000,-. Sayangnya, masyarakat seperti tidak memiliki pemimpin, harus bejalan sendirian. Respon Pemerintah Daerah maupun Pusat terasa amat lamban.
Kehancuran infrastruktur tidak hanya terjadi pada infrastruktur transportasi saja, tapi juga infrastruktur pendidikan banyak yang hancur. Bahkan sejumlah sekolah yang sedang dilakukan rehabilitasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dengan matinya Listrik dan jaringan internet, jalannya pendidikan juga terganggu. Ironisnya, jaringan internet yang pulih lebih dulu di Aceh adalah Starlink, bukan Telkomsel yang milik pemerintah.
Menurut PNPB, jumlah korban meninggal akibat bencana banjir bandang tersebut hingga 30 November mencapai 303 jiwa. Mengingat luas wilayah yang terkena bencana, banyaknya jumlah korban, dan dampaknya yang amat luas; maka beberapa masukan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah Adalah sebagai berikut:
- Secepatnya Presiden Prabowo perlu meninjau langsung ke lapangan agar mengetahui yang senyatanya dan sekaligus memberikan dukungan moral kepada warga Aceh, Sumut, dan Sumbar yang terkena bencana secara massif.
- Secepatnya Pemerintah Pusat menetapkan Sumatra sebagai Bencana Nasional, tidak usah berdebat kriteria, tapi didasarkan pada kondisi lapangan saja. Dengan ditetapkan sebagai Bencana Nasional akana mempermudah koordinasi dan mempermudah mobilisasi bantuan karena tidak saling lempar tanggung jawab.
- Pemerintah perlu segera membentuk Badan Khusus untuk percepatan pemulihan Sumatra dari kondisi bencana agar semua infrastruktur transportasi, telekomunikasi, listrik, pendidikan, dan ekonomi normal kembali. Badan yang dimaksudkan itu seperti BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi) Aceh dan Nias paska tsunami dulu. Badan tersebut amat penting karena melalui badan khusus itulah mobilisasi sumber daya dan dana untuk memulihkan infrastruktur dapat dilakukan. Semua rencana Pembangunan infrastruktur yang semula dirancang di Jawa, seperti misalnya Pembangunan kereta cepat Bandung – Surabaya – Bayuwangi dapat dialihkan ke Sumatra yang lebih mendesak. Tanpa ada Badan Khusus, sulit rasanya memobilisasi sumber daya dan dana dari berbagai K/L untuk diarahkan ke Sumatra dengan alasan tidak sesuai dengan RJPMN 2025-2030. Tapi dengan adanya Badan Khusus, ada justifikasi yang kuat untuk relokasi penggunaan anggaran.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
