Oleh Novita Sari Yahya Penulis dan Peneliti
Tulisan ini saya persembahkan untuk mengenang kakek saya, dr. Sagaf Yahya, pendiri Partai Parindra di Jambi, seorang dokter yang menanamkan pesan sederhana: pahlawan tanpa tanda jasa adalah mereka yang mencintai bangsa dnegan ikhlas.
Dari Ruang RSUD ke Ruang Sidang
Ketika membaca berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Ponorogo beberapa waktu lalu, saya tertegun. Di antara pihak yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat direktur RSUD dr. Harjono, sebagaimana diberitakan oleh . Kasus itu bukan yang pertama. Sebelumnya, sejumlah kepala dinas kesehatan, direktur rumah sakit daerah, bahkan pejabat eselon di Kementerian Kesehatan juga pernah terjerat kasus serupa.
Dalam catatan sejarah hukum, dua mantan Menteri Kesehatan pernah dijatuhi hukuman karena korupsi. Salah satunya Suyudi Swastomo, Menteri Kesehatan pada era Presiden Megawati, yang divonis dua tahun tiga bulan penjara akibat penyimpangan proyek pengadaan alat kesehatan. Kasus itu menjadi simbol bahwa pelanggaran integritas tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga pada puncak birokrasi kesehatan.
Baru-baru ini, KPK memanggil Dirjen Kemenkes sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan RSUD Kola. Fenomena ini memperlihatkan bahwa sektor kesehatan yang seharusnya menjadi ruang kemanusiaan telah bergeser menjadi ruang transaksi.
Korupsi Sektor Kesehatan: Data dan Fakta
Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW, 2023), sektor kesehatan menempati posisi lima besar sektor paling rawan korupsi di Indonesia. Dalam kurun waktu 2018–2023, terdapat lebih dari 300 kasus dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah.
Salah satu yang paling menyedihkan adalah korupsi dana biskuit tambahan nutrisi bagi balita dan ibu hamil. Program yang seharusnya menjadi jaring penyelamat generasi bangsa justru dijadikan ladang korupsi. ACLC KPK (2024) mencatat bahwa penyimpangan seperti ini banyak terjadi di daerah dengan pengawasan lemah dan laporan administrasi ganda.
Dalam penelitian saya berjudul Tantangan Pembiayaan Kesehatan Indonesia: Studi Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, ( 2016 ) ditemukan bahwa kerumitan birokrasi dan laporan ganda menjadi celah utama terjadinya korupsi. Laporan keuangan sering kali tampak rapi di permukaan, namun menyembunyikan manipulasi anggaran di dalamnya.
Dari STOVIA ke Parindra: Etika Dokter Nilai Nasionalisme
Jika menengok ke belakang, kita akan menemukan semangat yang kontras. Sekolah STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen) bukan hanya lembaga pendidikan medis, tetapi juga laboratorium nasionalisme. Dari STOVIA lahir dokter-dokter yang bukan hanya menyembuhkan tubuh rakyat, tetapi juga menyembuhkan jiwa bangsa dari penjajahan.
Lulusan STOVIA seperti dr. Soetomo dan dr. Tjipto Mangunkusumo menjadikan ilmu kedokteran sebagai jalan pembebasan sosial. Dari pemikiran itu pula lahir Partai Indonesia Raya (Parindra) pada tahun 1935, wadah perjuangan kaum terdidik yang menggabungkan ilmu, etika, dan pengabdian kepada rakyat.
Kakek saya, dr. Sagaf Yahya, salah satu pendiri Parindra di Jambi, percaya bahwa profesi dokter tidak boleh berhenti pada keahlian medis, melainkan harus menjadi alat perjuangan sosial dan moral bangsa. Nilai itu yang ia wariskan: ilmu tanpa kejujuran hanya akan melahirkan penyimpangan.
Ketika Godaan Mengalahkan Nurani
Kini, semangat itu seperti memudar. Dana triliunan rupiah yang mengalir ke sektor kesehatan setiap tahun menciptakan godaan besar. Dari proyek pengadaan alat medis, vaksinasi, hingga pembangunan rumah sakit, semuanya berpotensi menjadi ladang penyalahgunaan.
ACLC KPK (2024) menyoroti lemahnya pengawasan internal dan budaya birokrasi yang permisif. Di ruang sidang pengadilan korupsi, kita menyaksikan oknum pejabat kesehatan yang menyerah pada godaan amplop dan proyek, melupakan sumpah profesi dan janji pelayanan publik.
Warisan Tiga Generasi.
Saya lahir dari keluarga dokter selama tiga generasi. Kakek saya mendirikan Parindra Jambi dengan cita-cita menjadikan ilmu sebagai alat pembebasan. Ayah saya, dr. Enir Reni Sagaf Yahya, pernah menjadi komandan pasukan tentara mahasiswa PRRI dan ajudan Sjafruddin Prawiranegara, sosok yang berjuang melawan ketidakadilan pusat terhadap daerah.
Kini, perjuangan itu saya lanjutkan melalui penelitian dan tulisan. Bagi saya, dunia kesehatan adalah cermin moral bangsa. Ketika birokrasi semakin rumit dan moral menjadi relatif, pejabat kesehatan yang lemah integritasnya akan mudah tergelincir.
Padahal, nilai dasar profesi ini selalu sama: kejujuran, empati, dan keberanian moral.
Refleksi: Dari Parindra ke Kementerian
Dulu, Parindra menjadi wadah kaum terdidik yang percaya bahwa kemerdekaan sejati hanya lahir dari kejujuran. Kini, oknum pejabat di kementerian maupun daerah lebih sibuk menyiapkan laporan serapan anggaran daripada menilai dampak program terhadap masyarakat.
Revolusi etika yang dulu dikumandangkan oleh dokter-dokter pejuang kini seolah terhenti di meja administrasi.
Rakyat masih menghadapi pelayanan kesehatan yang lambat, biaya yang tinggi, dan distribusi tenaga medis yang tidak merata.
Nasionalisme STOVIA yang dulu menjadi dasar perjuangan kini seolah berhenti di penjara KPK.
Bangsa yang dulu disembuhkan dari penjajahan kini sakit karena korupsi.
Penutup: Menyembuhkan Bangsa dari Penyakit Korupsi yang Kronis.
Korupsi di sektor kesehatan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga krisis moral dan empati. Setiap rupiah yang diselewengkan berarti hilangnya kesempatan rakyat untuk hidup sehat. Setiap laporan fiktif berarti hilangnya nyawa yang bisa diselamatkan.
Jika dahulu para dokter STOVIA menyembuhkan bangsa dari penjajahan, kini bangsa ini memerlukan dokter moral yang berani menyembuhkan sistem dari korupsi.
Harapan belum padam.
Masih banyak tenaga medis dan pejabat jujur yang bekerja dalam senyap. Mereka adalah penerus sejati semangat STOVIA adalah mengabdi, bukan memperkaya diri.
Implikasi Kebijakan Publik: Membangun Sistem yang Sehat untuk Bangsa.
Korupsi di sektor kesehatan bukan hanya kesalahan individu, melainkan gejala sistemik dari lemahnya tata kelola. Maka, penyembuhannya tidak cukup dengan operasi tangkap tangan atau hukuman pidana, tetapi harus menyentuh akar: sistem pengawasan, transparansi, dan budaya birokrasi yang sehat.
Kebijakan publik di bidang kesehatan selama ini cenderung berorientasi pada output berapa rumah sakit dibangun, berapa alat medis dibeli, atau berapa vaksin disalurkan. Padahal, persoalan integritas tidak selalu dapat diukur dengan angka. Kementerian Kesehatan perlu bergeser dari paradigma “proyek” menuju paradigma “kepercayaan publik.”
Salah satu langkah konkret adalah memperkuat mekanisme pengawasan berbasis digital dan partisipatif. Transparansi data pengadaan obat, alat medis, dan pembangunan infrastruktur harus dapat diakses publik tanpa batasan birokratis. Aplikasi pengawasan daring yang memungkinkan pelaporan langsung dari masyarakat atau tenaga medis lapangan dapat menjadi mekanisme kontrol sosial baru yang efektif.
Pendidikan moral dan etika profesi juga perlu diperkuat sejak masa pendidikan kedokteran dan keperawatan. Nilai-nilai yang dulu diajarkan di STOVIA tentang nasionalisme, empati sosial, dan tanggung jawab moral perlu dihidupkan kembali dalam bentuk kurikulum antikorupsi berbasis kasus nyata di lapangan. Mahasiswa kedokteran tidak cukup diajarkan tentang penyakit manusia, tetapi juga tentang “penyakit sistem” yang melumpuhkan pelayanan publik.
Dalam jangka panjang, pemerintah perlu menata ulang struktur insentif dan karier pejabat kesehatan agar tidak hanya didasarkan pada loyalitas politik atau administratif, melainkan pada kinerja dan integritas. Pengangkatan pejabat rumah sakit dan dinas kesehatan daerah seharusnya dilakukan melalui sistem merit dan uji kelayakan publik, bukan hasil kompromi politik.
Sebagaimana kata Bung Hatta, korupsi tidak akan hilang hanya karena takut pada hukum, tetapi karena malu pada hati nurani. Maka, langkah kebijakan apa pun harus disertai dengan revolusi etika dan penegakan integritas yang konsisten.
Jika semangat nasionalisme STOVIA dulu mampu melahirkan dokter pejuang yang mengobati bangsa dari penjajahan fisik, maka kebijakan publik masa kini seharusnya melahirkan birokrat dan dokter yang menyembuhkan bangsa dari penjajahan moral.
Membangun sistem kesehatan yang bebas korupsi bukan sekadar proyek administratif, melainkan bentuk tertinggi dari pelayanan kemanusiaan. Karena bangsa yang sehat bukan hanya mereka yang tubuhnya kuat, tetapi juga yang jujur dalam berpikir dan adil dalam bertindak.
Daftar Referensi
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2018). Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi.
https://repositori.kemendikdasmen.go.id/7432/1/SEJARAH%20KEBANGKITAN%20NASIONAL%20DAERAH%20JAMBI.pdf - Kompas.com. (2020). Sejarah Partai Indonesia Raya (Parindra).
https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/25/195547569/sejarah-partai-indonesia-raya-parindra - Universitas Wirabuana. (2023). Partai Indonesia Raya (Parindra): Sejarah, Tujuan, dan Perjuangan.
https://wirabuana.ac.id/artikel/partai-indonesia-raya-parindra-sejarah-tujuan-dan-perjuangan/ - ICW. (2023). Tren Penindakan Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan 2018–2023.
https://kbr.id/articles/indeks/icw__sektor_kesehatan_rentan_korupsi - ACLC KPK. (2024). Menengok Akar Infeksi Korupsi Sektor Kesehatan.
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240605-menengok-akar-infeksi-korupsi-sektor-kesehatan - Kompas.com. (2025). KPK Panggil Dirjen Kemenkes Terkait Kasus Korupsi RSUD Kolaka.
https://nasional.kompas.com/read/2025/11/05/11572431/kpk-panggil-dirjen-kemenkes-jadi-saksi-terkait-kasus-korupsi-rsud-kolaka - Liputan6. (2007). Dua Tahun Tiga Bulan Penjara untuk Suyudi.
https://www.liputan6.com/news/read/273920/dua-tahun-tiga-bulan-penjara-untuk-suyudi - ACCH KPK. (n.d.). Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud. https://jurnal.kpk.go.id/integritas/article/view/127
- Kompas.id. (2023). Selesai Jalani Hukuman Penjara, Eks Menkes Dibebaskan.
https://www.kompas.id/artikel/selesai-jalani-hukuman-penjara-eks-menkes-dibebaskan
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
