Dengarkan Artikel
Oleh: Muhammad Syawal Djamil*
Jika kita mau ingat-ingat, dua puluh tujuh tahun yang lalu, jalan-jalan di Indonesia berubah menjadi panggung perlawanan. Mahasiswa, buruh, petani, dan rakyat dari berbagai penjuru negeri bersatu dalam satu barisan –dan juga satu tuntutan, yakni: Reformasi sekarang juga!
Kala itu, krisis ekonomi telah mengguncang fondasi negara kita. Nilai tukar rupiah terhadap dolar anjlok dari Rp 2.575 ke Rp 16.000 hanya dalam hitungan bulan. Harga kebutuhan pokok naik drastis, PHK terjadi di mana-mana, dan rakyat dipaksa bertahan di tengah gejolak yang mengoyak isi dapur.
Namun demikian, di balik krisis itu, justru tumbuh satu harapan. Adalah tiga tuntutan utama masa itu yang menjadi buah dari perlawanan dan perjuangan menggema: suksesi kepemimpinan nasional, penghapusan dwi-fungsi ABRI, dan pemberantasan korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Ketiganya bukan sekadar daftar perubahan, tapi simbol dari keinginan untuk lahirnya Indonesia yang baru yang lebih adil, lebih terbuka, dan lebih berpihak pada rakyat.
Akhirnya, Soeharto mundur. Era reformasi dimulai. Demokrasi diperkenalkan kembali. Pemilu langsung dilaksanakan. Harapan tumbuh. Tapi kini, saat kita menoleh ke belakang dan menatap ke depan, satu pertanyaan yang sering mengganjal muncul di benak kita: kemana sebenarnya bangsa ini hendak dan sedang berjalan?
Secara formal, demokrasi Indonesia hari ini terlihat semarak: partai politik menjamur, pemilu berlangsung rutin, dan media sosial dipenuhi perdebatan politik. Namun, di balik keramaian itu, ada kenyataan yang tak bisa disangkal—demokrasi kita mahal.
Biaya politik yang tinggi membuat banyak pemimpin lahir bukan dari kepedulian, tapi dari modal dan koneksi. Jeffrey Winters (2011), dalam bukunya Oligarchy, menyebut bahwa demokrasi Indonesia telah “ditawan” oleh oligarki, di mana segelintir elite ekonomi memiliki pengaruh luar biasa terhadap proses politik. Untuk mencalonkan diri saja, seorang kandidat harus “membeli tiket” dari partai, menyewa konsultan, mencetak baliho, dan membangun jaringan yang transaksional. Akhirnya, suara uang mengalahkan suara rakyat.
Dwi-Fungsi Oligarki?
Salah satu pencapaian awal reformasi adalah dihapusnya Dwi-Fungsi ABRI. Militer yang dulu mengisi banyak jabatan sipil, dikembalikan ke barak. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil belum sepenuhnya usai. Rencana revisi Undang-Undang TNI yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan sipil kembali menuai kritik karena dianggap membuka jalan “rehabilitasi” peran militer dalam birokrasi sipil (The Jakarta Post, 14 Oktober 2023).
Di sisi lain, kekuasaan ekonomi-politik hari ini bukan lagi di tangan militer, tetapi oligarki. Seperti dicatat dalam laporan Indonesia Corruption Watch (2022), pengaruh pemilik modal sangat besar dalam menentukan arah kebijakan, dari pilkada hingga distribusi anggaran. Mereka tak berseragam, tapi punya kendali atas ruang-ruang penting: dari parlemen, kementerian, hingga proyek infrastruktur.
Penyakit Lama yang Belum Sembuh
Korupsi adalah luka lama yang terus menganga. Dulu, kita bermimpi bahwa reformasi bisa menyapu bersih praktik-praktik busuk ini. Namun realitanya, korupsi tetap menjadi berita harian. Dari korupsi bansos hingga proyek BTS, dari pejabat daerah sampai lembaga penegak hukum—semuanya seperti deja vu.
Penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia dari 38 menjadi 34 dalam laporan Transparency International (2023) menunjukkan kemunduran serius. Bahkan lembaga penegak hukum seperti KPK pun kini kehilangan taji, setelah sejumlah revisi UU dan intervensi politik melemahkan independensinya (Tempo, 28 Januari 2023).
Yang lebih mengkhawatirkan, publik kini mulai apatis. Banyak yang berkata, “cit ka lagenyan”, “sudah biasa,” atau “memang sistemnya begitu.” Dan ketika masyarakat berhenti marah, dan menganggap korupsi sebagai kenormalan, maka bahaya sesungguhnya telah tiba—bukan lagi korupsi itu sendiri, tapi kehilangan harapan terhadap perubahan.
Kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional setiap bulan Mei. Tapi yang sering terjadi, kebangkitan itu hanya terasa di podium dan spanduk upacara. Sementara di meja makan rakyat, tak ada yang bangkit –meskipun ada MBG. Harga beras tetap naik, minyak goreng menghilang lalu muncul dengan harga tinggi, dan subsidi dikurangi di tengah tekanan ekonomi rumah tangga.
Pertanyaan lagi, apa makna kebangkitan nasional jika rakyat terus repot soal nasi, sementara elite rebutan kursi?
Data BPS (2024) menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem masih ada di beberapa daerah, dan ketimpangan pendapatan tetap tinggi. Di sisi lain, proyek-proyek besar seperti IKN terus didorong, meski suara rakyat di daerah-daerah miskin nyaris tak terdengar.
Pertanyaan ini bukan hanya untuk pemerintah, tapi juga untuk kita semua: mau ke mana sebenarnya bangsa ini?
Reformasi pernah membawa harapan. Tapi hari ini, harapan itu seperti kabur oleh kabut kompromi politik, hegemoni modal, dan praktik kekuasaan yang semakin jauh dari rakyat. Kita tidak bisa terus berjalan tanpa arah. Karena kalau tidak, kita hanya akan berputar dalam lingkaran kegagalan yang sama, dengan nama dan wajah yang berbeda.
Untuk siapa sebenarnya reformasi ini dibuat?
Reformasi bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah proses panjang yang harus terus dijaga dan dipertanyakan arahnya. Kita tidak bisa membiarkan cita-cita itu mati pelan-pelan hanya karena kita lelah atau apatis.
Kita harus kembali bertanya: untuk siapa sebenarnya reformasi ini dibuat? Untuk siapa demokrasi ini dijalankan?
Kalau jawabannya bukan “untuk rakyat,” maka kita harus berani mengatakan bahwa kita salah jalan. Di luar sana, masih banyak orang tua bingung bayar uang sekolah anak. Masih banyak petani tak tahu ke mana menjual hasil panennya. Masih banyak pemuda kerja serabutan tanpa jaminan masa depan.
Dan mereka semua hanya ingin satu hal: hidup yang lebih layak, lebih adil, dan lebih manusiawi.
*Pembelajar aktif dan menyukai kajian seputar isu pendidikan, politik, dan sosial budaya.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
