Oleh Dayan Abdurrahman
“Apa kita akan terus begini—melompat dari satu krisis ke krisis lain, tanpa arah jangka panjang?” tanya seorang akademisi ekonomi saat diskusi lintas sektor di sebuah kampus negeri. Di seberangnya, seorang birokrat senior tersenyum kecut. “Kami bekerja sekuat tenaga, tapi politik anggaran dan tekanan publik seringkali memaksa kami memilih jalan cepat, bukan jalan bijak.”
Dialog seperti ini makin sering terdengar dalam ruang-ruang diskusi strategis. Indonesia, seperti banyak negara lain, sedang berdiri di persimpangan. Di satu sisi, ada potensi luar biasa—bonus demografi, kekayaan alam, posisi geopolitik yang strategis. Di sisi lain, ada rentetan krisis: pandemi yang menyisakan luka ekonomi, krisis iklim yang mengancam pangan, ketimpangan digital, dan fragmentasi sosial akibat politik identitas.
Dalam konteks seperti ini, satu pertanyaan besar mengemuka: Apakah Indonesia dipimpin oleh negarawan yang visioner, atau oleh manajer krisis yang hanya merespons gejala tanpa menyentuh akar persoalan?
Politik Kekuasaan: Strategi Jangka Pendek atau Misi Peradaban?
Kepemimpinan politik dalam banyak kasus terlihat seperti permainan jangka pendek. Prioritas kebijakan seringkali diarahkan untuk menjawab tekanan popularitas atau menjaga koalisi kekuasaan, bukan menjawab kebutuhan jangka panjang bangsa. Akibatnya, keputusan strategis seperti reformasi pendidikan, transformasi ekonomi digital, atau transisi energi terbarukan kerap terjebak dalam retorika tanpa pelaksanaan yang konsisten.
Padahal, sejarah dunia menunjukkan bahwa krisis bisa menjadi titik balik menuju kebangkitan. Korea Selatan memanfaatkan krisis ekonomi 1997 untuk mereformasi sistem industri dan pendidikan. Selandia Baru menjadikan krisis iklim sebagai pemicu transformasi kebijakan pangan dan energi. Kuncinya: kepemimpinan visioner yang melihat jauh melampaui siklus pemilu.
Ekonomi: Dari Pertumbuhan ke Keadilan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang konsisten di atas 5%, namun apakah pertumbuhan itu inklusif? Angka pengangguran terdidik masih tinggi, indeks gini belum menunjukkan perbaikan signifikan, dan ketergantungan terhadap komoditas mentah belum berhasil diubah secara struktural.
Dalam diskursus ekonomi global, muncul pendekatan baru seperti wellbeing economy, yang menempatkan kesejahteraan manusia dan kelestarian alam sebagai tolok ukur utama, bukan sekadar PDB. Dalam konteks ini, pemimpin visioner adalah mereka yang berani memikirkan kembali cara kita berproduksi, bekerja, dan hidup, bahkan jika itu berarti mengguncang kenyamanan oligarki dan status quo.
Apakah kita siap punya pemimpin yang tidak populer demi keputusan berani dan berjangka panjang?
Akademik dan Intelektual: Kekosongan Visi Besar
Ironisnya, dalam dunia akademik kita, visi peradaban seringkali tenggelam oleh rutinitas administratif. Universitas terlalu sibuk mengejar akreditasi dan publikasi, sementara debat ide besar tentang arah bangsa jarang muncul dari ruang-ruang ilmiah.
Padahal, pemimpin visioner tidak lahir dari ruang kekuasaan semata, tapi juga dari ekosistem intelektual yang subur. Di sinilah pentingnya sinergi antara pemimpin dan kaum cendekia: saling menantang, saling menyuburkan. Tanpa itu, kita hanya akan punya pemimpin reaktif—pemadam kebakaran—yang pandai merespons api tapi tak pernah merenovasi rumah agar lebih tahan bencana.
Spiritualitas: Kompas Moral di Tengah Kekacauan
Dalam tradisi Islam, ada konsep rahmatan lil alamin—kehadiran yang membawa kebaikan universal. Ini bukan sekadar ajaran teologis, tapi prinsip kepemimpinan: menjadi pemimpin yang menghadirkan kemaslahatan, bukan sekadar mempertahankan jabatan. Spiritualitas dalam konteks ini adalah kompas moral yang membedakan antara pemimpin yang mengejar kekuasaan dan pemimpin yang menanggung amanah sejarah.
Dalam sejarah Nusantara, kita mengenal sosok seperti Sultan Agung atau Ki Hajar Dewantara, yang menggabungkan visi kebangsaan, spiritualitas, dan keberanian moral. Mereka tidak sempurna, tapi mereka mengajarkan bahwa menjadi pemimpin adalah mengemban tanggung jawab peradaban, bukan sekadar menanggapi krisis.
Negosiasi Masa Depan: Saatnya Bertanya Lebih dalam
Kita tentu butuh manajer krisis, terutama saat bencana datang. Tapi masa depan Indonesia tidak bisa dibangun hanya oleh pemadam kebakaran. Kita butuh arsitek masa depan—pemimpin yang tidak hanya tahu cara memadamkan api, tapi juga tahu cara membangun rumah baru yang tahan badai.
Negara ini sedang dalam fase negosiasi besar: antara kekuasaan dan kebijakan berjangka panjang, antara ekonomi dan keadilan, antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara kebijakan reaktif dan visi berkelanjutan. Dan dalam setiap negosiasi itu, kita—rakyat, akademisi, tokoh agama, pemuda, jurnalis—harus terlibat. Kita tak boleh diam atau hanya mengeluh dari kejauhan.
Karena pada akhirnya, bangsa ini bukan hanya soal siapa yang memimpin, tapi juga siapa yang bersedia berjalan bersama membangun masa depan.
*Peminat isu sosial budaya
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
