Dengarkan Artikel
Oleh: FRIDA PIGNY
Home Education Specialist, Advokat Keberagaman, Publik Speaker, Anggota Aceh Australian Alumni (AAA), dan founder SuperSchool.ing
Pendidikan di Aceh hari ini berdiri di sebuah persimpangan, antara Jakarta dan jiwanya sendiri. Di satu sisi, kurikulum nasional, dari Kurikulum 2013 hingga Kurikulum Merdeka, datang sebagai arahan tunggal dari pusat. Di sisi lain, denyut nilai-nilai kearifan lokal Aceh terus bersuara lirih, menuntut ruang lebih luas di kelas-kelas kita. Qanun Aceh No. 5 Tahun 2008 sejatinya memberi payung hukum untuk integrasi nilai-nilai ini. Tapi pertanyaannya: apakah payung ini benar-benar terbuka saat hujan kurikulum dari Jakarta tak kunjung reda?
Dalam praktiknya, kurikulum di Aceh ibarat mengenakan jas nasional ukuran seragam, padahal tubuh Aceh berbentuk unik dan berlapis makna. Silabus seragam. Buku seragam. Target pun seragam. Seolah Sabang dan Surabaya adalah satu ruang, satu waktu, satu cerita. Padahal, keduanya dunia yang berbeda. Seperti memaksakan peta Jakarta pada jalan-jalan sempit di Lhokseumawe, arahnya mungkin benar, tapi jalurnya bukan untuk kita.
Dipikir bisa menjadi jembatan, kurikulum hari ini lebih sering menjadi tembok. Ia membawa contoh-contoh asing, sejarah yang kering dari konteks lokal, dan narasi yang terlalu sering menyisihkan tokoh-tokoh dari tanah sendiri. Anak-anak Aceh lebih tahu Gajah Mada daripada Cut Nyak Dhien, lebih hafal gempa Palu daripada sejarah Perang Sabil, dan lebih mengerti hutan Kalimantan daripada Danau Laut Tawar di tanah Gayo.
Padahal, pendidikan yang membumi semestinya merawat akar. Tapi apa yang terjadi? Aneuk Aceh tumbuh tanpa cermin untuk mengenali diri. Mereka minim ruang untuk menyelami kebudayaan sendiri, apalagi memaknai identitasnya sebagai generasi pewaris tanah perjuangan. Kurikulum seolah berkata, ‘jadilah anak Indonesia, tapi jangan terlalu Aceh.’
Ya, sih, ada muatan lokal. Tapi porsinya kecil, kadang tak lebih dari tempelan simbolis. Ruang untuk sejarah, bahasa daerah, dan adat hanya muncul sekilas, seringkali tidak berkelanjutan, tidak terintegrasi. Terlalu sibuk mengejar target nasional, kita lupa bahwa anak-anak kita sedang kehilangan kisah mereka sendiri.
Dan di tengah semua ini, siapa yang menanggung beban? Guru.
Tugas Guru bukan sekadar menjadi pengajar di kelas, mereka seharusnya juga penerjemah peradaban. Mereka harusnya mampu menyulap silabus kaku menjadi narasi yang hidup, menyelipkan kisah lokal di sela-sela jam pelajaran, menghidupkan semangat yang hampir padam. Tapi kita semua juga mengerti bahwa guru juga manusia. Terjepit di antara tuntutan administratif dan idealisme, tak semua mampu bertahan jadi lilin di tengah badai.
Saya punya teman-teman guru yang tinggal di Banda Aceh, tapi harus mengajar di luar kota. Setiap hari mereka menempuh perjalanan 1 hingga 3 jam sekali jalan menuju sekolah tempat mereka mengabdi. Dinas memang menyediakan tempat tinggal di kota penugasan, tapi lupa satu hal penting bahwa guru juga punya anak, punya pasangan, punya rumah yang bukan sekadar bangunan, tapi ruang kehadiran. Mereka harus meninggalkan keluarga untuk mengajar anak orang lain, sebuah pengabdian yang diam-diam menggerus fondasi kehidupan mereka sendiri.
Sebagian bertahan. Tapi dalam kesehariannya, banyak yang tanpa sadar menjelma menjadi manusia yang lelah dan mudah mengeluh. Gaji yang tak cukup, tunjangan yang dipangkas, anak yang keteteran, pernikahan yang mulai renggang. Keluhan-keluhan itu seperti nyanyian sunyi yang tak pernah selesai. Bukan karena mereka lemah, tapi karena sistem yang memaksa mereka memilih antara bertahan demi idealisme atau perlahan kehilangan diri sendiri.
Namun, di tengah pusaran ini, ada segelintir yang memilih jalan lain. Mereka mulai kreatif mencari celah kehidupan, menciptakan sumber kebahagiaan yang tak ditentukan oleh status PNS atau jadwal dinas. Ada yang membuka usaha kecil-kecilan, ada pula yang berani melompat keluar dari sistem, menanggalkan seragam dan menerima cibiran demi membangun jalan hidup yang lebih merdeka. Dan yang mengejutkan, langkah ini ternyata tidak mengkhianati idealisme.
Hasilnya justru bisa memperkaya kehidupan, memperluas makna mendidik, bukan hanya di kelas, tapi di ruang-ruang kehidupan yang lebih luas seperti menjadi trainer bagi para pekerjanya.
Siapa yang salah? Bukan guru. Bukan murid. Tapi sistem yang terlalu lama mengira kurikulum adalah soal buku dan jadwal—bukan tentang jiwa yang bertumbuh. Sistem yang menempatkan guru sebagai pelaksana, bukan pencipta. Yang lupa bahwa mendidik adalah pekerjaan jiwa, dan jiwa itu tidak bisa bertahan hanya dengan tunjangan dan checklist pelatihan.
Bagaimana jalan keluarnya?
Kita perlu redefinisi. Bukan hanya kurikulum, tapi juga ekosistem kerja guru. Kita butuh sistem yang manusiawi, yang mengakui guru sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya pengantar materi. Pemerataan pendidikan tak boleh meniadakan kemanusiaan para pendidik. Jangan paksakan mobilitas tanpa menyediakan mekanisme keseimbangan hidup. Jika guru adalah fondasi pendidikan, maka wellbeing mereka adalah pondasi dari pondasi. Kita tak bisa berharap sekolah membentuk generasi hebat dari tangan-tangan yang lelah dan hati yang kosong.
Sudah saatnya Aceh melahirkan pendekatan baru, bukan sekadar mendesain ulang silabus, tapi menyusun ulang cara kita memperlakukan pendidik. Kolaborasi tak akan pernah terjadi jika guru terus dipaksa berperan dalam sistem yang tak memberinya ruang untuk tumbuh sebagai manusia seutuhnya.
Untuk banyak guru dan murid di Aceh, kurikulum saat ini lebih ke arah membebani, tentu saja. Beban hafalan, tekanan UN, dan mentalitas kejar tayang membuat proses belajar kehilangan ruh. Sekolah berubah jadi pabrik, bukan taman belajar. Anak-anak menjadi konsumen silabus, bukan pencipta pengetahuan.
Ironisnya, Aceh yang dahulu dikenal sebagai mercusuar peradaban Islam dan diplomasi Asia Tenggara, kini terseok menyesuaikan diri dengan satu template yang bahkan tak mempertimbangkan jejak sejarahnya sendiri. Seperti kata Tgk. H. M. Hasan Krueng Kalee, “Agama dan adat adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.” Tapi hari ini, pendidikan kita hanya menyorot satu sisi koin.
Ada harapan, tentu. Semangat “Banda Aceh Kota Kolaborasi” yang digaungkan oleh Illiza Sa’aduddin Djamal sebagai Walikota terpilih periode 2025-2030 adalah satu langkah simbolik. Tapi kolaborasi sejati bukan hanya soal proyek atau jargon. Kolaborasi harusnya tentang keberanian merangkul keragaman, lintas agama, ras, bahasa, sejarah, bahkan kritik. Dan saat sebagian masyarakat masih lebih sibuk mengukur ketebalan iman orang lain daripada menumbuhkan potensi bersama, kolaborasi akan tetap menjadi kata indah yang tak kunjung berwujud.
Seperti pesan agung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, “Didiklah anakmu sesuai zamannya.” Maka sudah saatnya Aceh merancang ulang kurikulumnya, bukan sekadar menyesuaikan zaman, tapi juga merawat akar dan memerdekakan beragam arah demi kesejahteraan murid, guru, dan orang tua.
Mari kita bentuk kurikulum bukan sebagai produk cetak massal, tapi sebagai warisan hidup tempat sejarah melahirkan harapan dan inovasi. Karena anak-anak Aceh tak butuh peta dari ibu kota. Mereka butuh kompas yang lahir dari akar, sejarah, dan suara hati sendiri. (*)
frida.pigny@gmail.com
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
