Dengarkan Artikel
Oleh: Afridal Darmi
Angin masih berhembus di gang-gang sempit perkampungan. Tapi bau dapur yang dulu harum kini berganti dengan aroma kehampaan. Lima bulan berlalu sejak Bapak yang Pintar Berjoget itu menjanjikan rakyat segala janji manis kesejahteraan dan kelimpahan. Tapi di alam nyata rakyat justru disuguhi realita pahit level ekstra.
Bukannya kenyang, yang datang justru kenyataan: harga melambung, penghasilan tak cukup, dan harapan makin jauh ditelan waktu. Ketika nasi bungkus naik harga, tapi lauknya makin mengecil, rakyat tetap disuruh bersyukur. Selamat datang di Indonesia: negara yang katanya maju, tapi dompet rakyatnya jalan mundur.
Lima bulan setelah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dilantik, kabinet yang dibangun atas janji manis seputar kesejahteraan dan pemerataan, kesejahteraan itu sendiri masih seperti asap: menguar tanpa wujud.
Harapan-harapan rakyat tetap menggantung di udara, sementara perut-perut kosong belum juga menemukan jawab. Kenaikan harga bahan pokok, stagnasi penghasilan, dan minimnya akses terhadap layanan publik menjadi masalah utama.
Di televisi, para pejabat bicara tentang investasi, reformasi, dan pertumbuhan. Tapi apa artinya angka-angka itu bagi emak-emak yang harus memilih antara beli beras atau bayar listrik? Apa maknanya istilah “trading halt” atau IHSG minus 6,11 persen bagi bapak-bapak tukang RBT yang dari pagi sampai malam hanya dapat tiga penumpang?
Bagi mereka, ekonomi bukanlah grafik, tapi nyata dalam kebutuhan sepiring nasi, selembar seragam sekolah, dan sebotol minyak goreng yang makin mahal.
Pemerintah baru berbicara tentang pertumbuhan, stabilitas, investasi. Tapi di Simpang Tujuh Ulee Kareng, di Bireuen, di Beutong Ateuh, di Pante Raja, dan di berbagai sudut lainnya di Tanah Indatu, yang tumbuh bukanlah investasi, melainkan utang di warung dan kekhawatiran yang makin menjadi-jadi. Kekhawatiran tak pernah jauh dari itu-itu juga: harga barang naik, jualan sepi, pekerjaan langka dan suara rakyat nyaris tak terdengar di balik megahnya pidato-pidato elite.
Bagi rakyat kecil, lima bulan ini bukanlah awal yang penuh harapan, melainkan lanjutan dari gelap yang tak kunjung usai. Ekonomi adalah kata yang sangat nyata: berarti tak cukup uang untuk membeli beras, penghasilan tak menutup sewa kos, dan pelanggan yang tak kunjung datang.
Ekonomi adalah kepahitan yang dirasa tukang jahit di Kampung Baru yang kini lebih sering melamun dari pada menjahit, menanti pelanggan yang tak datang-datang.
Sebelum krisis ini pun luka lama belum sembuh, kini datang luka baru: skandal BBM. Petinggi Pertamina selama lima tahun mencampur BBM demi keuntungan pribadi, menipu rakyat di kala negara sedang terjepit. Rakyat antre BBM, tapi yang dapat untung justru segelintir pengkhianat.
Pemerintah baru belum juga bersuara. Seolah-olah kejahatan ini adalah masa lalu, padahal luka rakyat masih basah dan menganga.Tak ada penuntasan, tak ada keadilan. Hanya diam yang menggantung di udara. Bagi orang Aceh kasus BBM ini sungguh perih. Rakyat yang pernah digerogoti konflik dan ketidakadilan, kini kembali menjadi korban, bukan peluru, tapi tipu daya dan keserakahan.
Jalan tol diresmikan, kawasan industri dijanjikan, investor disambut dengan karpet merah. Tapi rakyat bertanya: di mana posisi kami dalam pembangunan itu? Kata “efisiensi anggaran” digaungkan, tapi proyek absurd tetap berjalan seperti anak emas. Petani gagal panen karena pupuk mahal, pejabat panen proyek karena lobi lancar. Rakyat disuruh cintai produk lokal, tapi pejabat belanja di luar negeri.
Program kampanye tinggal selebaran lusuh di tiang listrik. Pemerintah seolah buta pada warung kopi yang tutup, pada nelayan yang tak mampu membeli solar, pada petani yang menjual tanah demi menyekolahkan anak.
UMKM yang dulu disebut tulang punggung kini dibiarkan patah perlahan, nyaris lumpuh. Warung-warung kecil tutup satu demi satu, pedagang kehilangan pelanggan. Di sudut-sudut pasar, suara-suara itu terdengar: “Lebih baik tak usah jualan hari ini, tak ada yang beli juga.” Tukang bakso dan pedagang gorengan mulai berpindah profesi, tak mampu bersaing dengan kenaikan harga bahan baku. Pekerja informal yang jumlahnya jutaan kehilangan perlindungan.
Ongkos naik, gaji tetap di tempat.
Kenaikan pajak datang sebagai tamparan tambahan. Daya beli melemah, tapi pungutan bertambah. Narasi “keadilan pajak” menjelma menjadi pemerasan, rakyat dipaksa menyetor lebih banyak, tapi yang mereka terima tetap nihil, dan pelayanan publik tetap compang-camping.
Rumah sakit antre panjang, sekolah negeri kekurangan guru, bantuan sosial disunat atas nama efisiensi.
Pembangunan menjulang tinggi, tapi tak lagi menjejak bumi. Ketimpangan makin terasa: satu sisi berpesta, sisi lain berpuasa. Wajar jika rakyat yang semula diam, kini mulai muak. Tapi jeritan mereka tak cukup keras untuk menembus dinding ruang kekuasaan. Mereka orang-orang sederhana dan cinta damai ini sebenarnya tidak menuntut keajaiban, hanya keadilan.
Jika pemerintah benar-benar hendak menjadi harapan, maka lihatlah kenyataan yang sesungguhnya. Bangunlah dari mimpi-mimpi kampanye, dan carikan jalan untuk sekadar menutupi kebutuhan pokok.
Namun rakyat kita bukanlah bangsa yang mudah menyerah. Harapan tetap menyala dalam tindakan sederhana: gotong royong, guru honorer yang tetap mengajar meski gaji tak cair, dan ibu-ibu yang menyiasati bahan seadanya agar dapur tetap hangat. Mereka bukan sekadar kuat, mereka pejuang.
Tapi daya juang itu jangan terus-menerus dibiarkan tanpa dukungan. Jangan sampai kesabaran rakyat berubah menjadi kemarahan. Mereka tak menuntut keajaiban, hanya keadilan. Jika pemerintah hendak dikenang, maka lihatlah kenyataan yang sesungguhnya. Bangun dari mimpi kampanye dan penuhi kebutuhan pokok rakyat.
Rakyat Aceh bukanlah rakyat yang mudah mengeluh. Mereka pernah berdiri dengan senapan di tangan dan darah mengucur di tanah demi harga diri. Tapi kini mereka ditundukkan bukan dengan senjata, tapi oleh kemiskinan yang membatu dan pemerintah yang tak mendengar. Seperti orang tua yang menunggu anak pulang dari rantau, mereka menanti harapan yang tak kunjung datang.
Yang paling menyakitkan bukan krisis ekonomi itu sendiri, tapi diamnya mereka yang berkuasa. Ketika IHSG jatuh dan pasar saham panik, rakyat di pasar Peunayong justru berpikir keras, menghitung kembali berapa banyak beras, ikan asin atau telur yang bisa dibeli dari uang sepuluh ribu.
Saat BBM naik, bukan cuma ongkos becak yang melambung, tapi juga rasa putus asa.
Keadilan sosial bukan sekadar sila dalam Pancasila. Ia harus hidup dalam kebijakan. Ia harus nyata dalam harga sembako, dalam pelayanan kesehatan, dalam perlindungan kerja, dalam rasa aman bagi semua. Jika pemerintah ingin dikenang, maka, bukan pencapaian makro yang harus ditonjolkan, tetapi seberapa jauh rakyat merasa lebih baik di bawah kepemimpinannya.
Waktu terus berdetak, dan rakyat tidak menunggu selamanya. Dalam gelap yang tak kunjung usai ini, harapan adalah penerang terakhir. Tapi cahaya itu harus dijaga, sebelum benar-benar padam. Dan untuk menjaganya, pemerintah harus berjalan bersama rakyat—bukan di atas kepala mereka. Karena suara rakyat, bila cukup lama dikhianati, bisa menjelma menjadi badai. Ingatlah: gelombang besar selalu bermula dari riak yang tenang.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
