Dengarkan Artikel
Oleh Dikdik Sadikin
Jauh sebelum Kartini lahir di Jawa, para perempuan Indonesia di luar Jawa telah dimuliakan. Mereka memiliki hak adat, memimpin masyarakat, bahkan menjadi komandan laskar perang. Emansipasi telah selesai. Hanya saja, tidak seperti Kartini, mereka tak sempat menulis kepada kerabatnya di Belanda. Masih layak kah kita setiap tahun merayakan hari kelahiran Kartini?
“MENULIS adalah bekerja untuk keabadian,” kata Pramoedya Ananta Toer. Maka kita pun abadi mengingat Kartini. Bukan karena ia mengangkat senjata. Bukan pula karena ia memimpin pasukan. Tapi karena ia menulis. Tentang gelap di balik kerudung perempuan Jawa, tentang cita-cita yang ingin terbang bebas meski sayapnya dikurung adat dan kolonialisme.
Namun sejarah bukan hanya kisah mereka yang mencatatkannya dengan pena. Ada yang menorehkannya dengan pedang. Di ujung barat Nusantara, Cut Nyak Dhien memimpin gerilya melawan Belanda ketika para lelaki telah gugur atau menyerah. Ia tak menulis sepucuk surat pun untuk pemerintah kolonial. Tapi tubuhnya sendiri adalah narasi yang bersuara lantang: perempuan bukan hanya ibu, tapi bisa pula menjadi pemimpin perlawanan.
Begitu pula Laksamana Malahayati, perempuan yang memimpin “Inong Balee”, armada janda-janda perang di Kesultanan Aceh. Mereka menggempur kapal-kapal Belanda di abad ke-16. Bahkan bangsa yang menulis sejarahnya sendiri pun tak sanggup melupakan kejutan itu: seorang perempuan yang bukan hanya berdiri di samping laki-laki, tapi di depannya, sebagai pemimpin.
Di Aceh, perempuan tak sekadar diperlakukan setara, mereka dimuliakan. Dalam adat yang hidup hingga kini, laki-laki yang menikah akan tinggal di rumah pihak perempuan atau “po rumoh”. Perempuan menjadi poros keluarga, dan martabatnya dijaga sebagai lambang kehormatan.
Di Minangkabau, garis keturunan disusun matrilineal. Rumah, sawah, dan ladang diwariskan kepada anak perempuan. Laki-laki adalah “sumando”, alias tamu yang harus menjaga diri dalam rumah istri. Dalam adat Minang, seorang perempuan adalah penentu arah, bukan hanya pelengkap perjalanan.
Maka tak heran jika pemimpin, cendekia, hingga perantau besar banyak lahir dari rahim adat yang mengutamakan perempuan sebagai pilar kehidupan.
Dan bukan hanya di Aceh dan Sumatera Barat. Di tanah Bugis dan Makassar, kita mengenal sosok We Tenri Abeng, Arung Palakka perempuan yang disegani karena kepemimpinan dan kebijaksanaannya. Dalam struktur sosial Bugis, perempuan bisa menjadi Arung, pemimpin komunitas, bahkan Sugi, penguasa ekonomi.
Di Maluku, perempuan dikenal sebagai penjaga nilai dan tradisi, dengan peran penting dalam musyawarah adat.
Di Papua, tradisi suku-suku tertentu menempatkan perempuan sebagai pemegang hak atas tanah ulayat, yang diwariskan dari ibu ke anak perempuan.
Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Sabu dan Rote, sistem sosial mengenal perempuan sebagai pemilik rumah dan lahan. Lelaki datang membawa belis (mas kawin), namun yang menetapkan sah atau tidaknya pernikahan tetap berada di tangan keluarga perempuan. Bahkan dalam struktur adat tertentu, perempuan bisa menjadi kepala suku, bila garis keturunan menunjukkan hak tersebut.
Maka, apakah benar bahwa perjuangan emansipasi perempuan di Indonesia baru bermula dari sebuah surat perempuan Jawa ke sahabat kolonialnya di Belanda?
Jawabannya mungkin bisa kita cari dalam bayangan gelap yang tak tersentuh arsip.
Kartini menjadi ikon karena ia punya teks. Ia menulis. Dan tulisan, sebagaimana dikatakan Roland Barthes, adalah tindakan menunda kematian, karena ia bisa dibaca kembali, berulang kali, bahkan setelah pengarangnya tiada.
Maka wajar jika negara, yang selalu lebih menyukai dokumen, lebih memilih merayakan Kartini. Ia bisa dijadikan hari libur nasional. Bisa dicetak dalam buku pelajaran. Bisa dirayakan setiap 21 April dengan parade kebaya.
Tapi dalam upacara yang seragam itu, adakah ruang bagi para perempuan yang tak sempat menulis? Adakah tempat bagi mereka yang berbicara dengan strategi perang, bukan dengan surat kepada sahabat Eropa?
Sejarah Jawa pada abad ke-19 memang memperlihatkan wajah perempuan yang ditundukkan oleh adat dan feodalisme. Kartini lahir dalam sistem sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Itu sebabnya, tulisan-tulisannya, yang sederhana namun jujur, menjadi revolusioner. Tapi di luar Jawa, dunia perempuan tak selalu begitu. Mereka bukan sekadar subjek sejarah: mereka adalah pencipta sejarah.
Namun kita tidak harus mempertemukan mereka dalam pertarungan simbolik. Kartini tidak harus dikalahkan agar Cut Nyak Dhien dimenangkan. Laksamana Malahayati tidak harus dibenturkan dengan kebaya Kartini. Mereka semua adalah wajah dari mozaik besar perjuangan perempuan Indonesia.
Kartini tetap perlu kita rayakan. Bukan karena ia paling hebat. Tapi karena ia membuka pintu baru dengan bahasa. Ia memulai percakapan yang tak selesai. Dan seperti dikatakan Simone de Beauvoir, filsuf feminis Prancis (“The Second Sex, 1949) “perempuan tidak dilahirkan, melainkan menjadi”. Bahwa identitas sebagai “perempuan” bukan sekadar hasil dari jenis kelamin biologis. Ia merupakan hasil dari proses sosial, budaya, dan sejarah yang membentuk seseorang menjadi “perempuan”, dalam pengertian peran, harapan, dan posisi di masyarakat.
Dan proses “menjadi” itu selalu menuntut ingatan dan peringatan.
Kartini adalah peringatan. Cut Nyak Dhien adalah keberanian. Malahayati adalah kekuasaan. Perempuan Minang adalah sistem yang lebih adil. Perempuan Bugis adalah pemimpin adat. Perempuan Papua adalah penjaga tanah. Maka jika kita ingin sungguh merayakan emansipasi, jangan berhenti di tanggal 21 April. Jangan berhenti di Jawa.
Sebagian sejarah ditulis dengan pena. Sebagian lagi, dengan darah. Sebagian lagi, hanya tertulis dalam tubuh perempuan yang diam-diam membangun bangsa ini.
Bogor, 15 April 2025
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
