Oleh Azmul Atia
Mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Jaminan sosial adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar setiap masyarakat, agar layak sebagai bentuk perwujudan perlindungan sosial.
Jaminan sosial juga merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada masyarakat guna menjamin kesejahteraan hidup mereka, terutama dalam menghadapi risiko sosial seperti sakit, kecelakaan kerja, pengangguran, atau hari tua.
Sebagai warga negara yang baik, tidsk salah bila kita mau mencari dan berbagi informasi mengenai BPJS. Paling kurang, kita memahami pelaksanaan program jaminan sosial di Indonesia, khususnya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dikembangkanlah sistem jaminan sosial nasional oleh negara, agar kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat terjamin. Dalam Pasal 6 undang-undang tersebut, yang secara khusus disebutkan bahwa “Dewan Jaminan Sosial Nasional dibentuk dengan undang-undang ini untuk melaksanakan sistem jaminan sosial nasional”.
Upaya sistem jaminan sosial di negara Indonesia memiliki beberapa upaya yang dilakukan dalam sistem jaminan sosial. Ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Pensiun (JSP), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Asuransi Kecelakaan Kerja, dan Program Ketenagakerjaan.
Nah, program jaminan sosial (JPS) yang ada di Indonesia seperti berikut ini. Pertama, BPJS Kesehatan. Memberikan layanan kesehatan dasar hingga lanjutan bagi seluruh masyarakat. Kedua, BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Selama ini, kepesertaan aktif cukup tinggi, namun masih banyak masyarakat di sektor informal yang belum terdaftar. Padahal, manfaat jaminan kesehatan sangat dirasakan, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Ini artinya ada banyak kendala yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan BPJS. beberapa kendala yang terjadi di antaranya, Kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial masih rendah. Kedua, adanya keluhan terkait pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan rujukan. Ke tiga, proses klaim jaminan ketenagakerjaan terkadang memakan waktu lama. Mungkin masih ada kendala lain, misalnya kondisi keuangan masyarakat yang terbatas, hingga menganggap belum perlu menggunakan BPJS.
Mengingat pentingnya memanfaatkan BPJS dan adanya kendala yang dihadapi, perlu ada upaya yang ekstra untuk menghadapi kendala-kendala teraebut di atas. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan banyak keguatan edukasi kepada masyarakat, baik melalui media sosial, maupun penyuluhan langsung. Kedua, melakukan upaya peningkatan kualitas layanan dengan integrasi data digital. Walau diakui bahwa sistem jaminan sosial di Indonesia telah berjalan dengan baik, terutama dalam membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan dan perlindungan kerja. Namun, perlu dilakukan peningkatan, terutama dalam hal edukasi, perluasan kepesertaan, dan efisiensi pelayanan.
Selain itu, pemerintah perlu menggencarkan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat lewat BPJS. Sementara pihak BPJS sendiri harus terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk menjangkau pekerja sektor informal. Dengan cara ini, diharapkan akan bisa mengatasi masalah dan kendala dalam meningkatkan jumlah pengguna BPJS di Indonesia.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post