Oleh Satria Dharma
Berdomisili di Balikpapan
Dengan begitu banyaknya kelemahan dari UN dan begitu banyaknya penentangan selama bertahun-tahun, apakah Kemendikbud tidak pernah mau mengevaluasi kebijakan UN-nya ini? Bukankah ada begitu banyak pakar, termasuk di bidang evaluasi dan asesmen, di kementrian ini?
Tentu saja mereka sadar dan selalu berupaya untuk berefleksi dan mengoreksi. Para Mendikbud kita itu semua orang pintar dan ahli dan mereka juga dikelilingi oleh para pakar dan ahli juga. Kemendikbud memiliki banyak pakar di bidang evaluasi dan asesmen dan mereka paham benar mengenai hal ini. Tapi mereka tidak berdaya. Ujian Nasional adalah ‘beyond their control’. Seperti yang saya sampaikan bahwa Keputusan UN itu bukan keputusan yang berlandaskan filosofi pendidikan atau bersifat akademis. Keputusan tetap menjalankan UN meski begitu banyak kelemahan dan kerusakan yang disebabkannya adalah keputusan politis.
Meski pun Mendikbudnya tidak ingin mengadakan UN, tapi kalau Wapresnya (Jusuf Kalla) memerintahkan, maka mau tidak mau UN tetap dilaksanakan. JK dua kali menjabat sebagai Wapres. Pertama sebagai Wapres ke-10 periode 2004 – 2009 mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kedua menjadi Wapres ke-12 periode 2014-2019 mendampingi Presiden Joko Widodo. Jadi mereka terpaksa harus melakukannya. Ini bukan masalah akademis lagi, tapi ini adalah keputusan politik yang lebih tinggi ketimbang kekuasaan menteri.
Bambang Sudibyo, Mendiknas, 2004 – 2009
Ujian Nasional (UN) dimulai pada tahun 2005 menggantikan UAN. Peserta UN 2005 harus meraih nilai minimal 4,25 pada setiap mata pelajaran. Siswa dapat mengulang ujian hanya mata pelajaran yang tidak lulus.
Pada UN 2006 mulai terdengar berita kebocoran soal UN. Pelaku yang membocorkan adalah kepala sekolah.
https://regional.kompas.com/read/2016/04/06/13215401/Penjual.Kunci.Jawaban.Ujian.Nasional.Ditangkap.Uang.Rp.8.Juta.Disita
Pada UN 2006 terjadi kasus penganiayaan dari seorang wakil kepala sekolah pada siswa gara-gara bocoran jawaban UN. Peristiwa ini sempat mengundang perhatian Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo. Rencananya, Bambang akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki kasus kebocoran soal ujian akhir nasional di sekolah itu [baca: Kasus Taufiqurahman Akan Diselesaikan Secara Hukum].
https://www.liputan6.com/news/read/124076/tragedi-ujian-nasional
Pada 2006 protes dan kecaman terhadap UN mulai terdengar. Karena soal UN sering bocor, maka hasil UN sebenarnya tidak valid dan tidak bisa dijadikan standar kelulusan.
https://news.detik.com/berita/d-621734/soal-sering-bocor-un-tidak-bisa-jadi-standar-kelulusan
Pada tahun ini juga sejumlah nama pengacara kondang akan menggugat pemerintah akibat UN ini. Mereka yang tergabung di dalamnya di antaranya adalah Hotma Sitompul, Adnan Buyung Nasution, Uli Parulian Sihombing, Daniel Panjaitan, dan Erna Ratnaningsih.”Citizen law suit itu gugatan yang mewakili warga negara untuk menuntut pemerintah mengganti kerugian yang diderita korban dengan mengubah kebijakan,” jelas Gatot.Yang akan digugat terkait UN ini adalah Presiden SBY, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mendiknas Bambang Sudibyo, dan Ketua Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Soehendro.
“38 Pengacara Siap Gugat Pemerintah Soal UN” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-638475/38-pengacara-siap-gugat-pemerintah-soal-un. Tapi setelah itu tidak ada kabarnya.
Dalam pelaksanaan UN 2007 kecurangan semakin marak. Pada UN tahun ini ditemukan puluhan kecurangan yang mayoritas adalah penggandaan soal ujian. Laporan dugaan kecurangan UN SLTA 2007 diperoleh antara lain dari Bandung (Jabar), Jakarta, Padang (Sumbar), Jember dan Ngawi-Jatim.
https://www.liputan6.com/news/read/141094/puluhan-kecurangan-ditemukan-dalam-uan-2007
Apakah tidak ada guru yang merasa gerah dengan kecurangan ini? Ada. Sebanyak 30 guru yang tergabung dalam KAMG itu pada Mei 2007 mengungkap kecurangan pelaksanaan UN di Medan yang melibatkan pihak sekolah dan dilakukan secara sistematis bersama diknas setempat. Apa yang terjadi kemudian? Mereka justru dipecat…! Sungguh tragis. Dari 27 guru yang melapor sebanyak 14 orang dipecat, 13 dikurangi jam mengajar mereka dari sekitar 40 les menjadi 10 les per bulan.
https://www.liputan6.com/news/read/144806/sejumlah-guru-dipecat-lantaran-membongkar-kebocoran-un
Bagaimana dunia pendidikan kita akan menjadi baik, jika justru kejujuran dan Upaya melaporkan kecurangan UN justru diganjar dengan pemecatan?
Akhirnya muncullah protes dengan demo di Sumatra Utara.
Ratusan masyarakat Sumatera Utara mendeklarasikan penolakan terhadap ujian nasional tahun 2008 di Lapangan Merdeka, Medan. Deklarasi ini dihadiri siswa, guru, guru besar, anggota DPRD Sumatera Utara dan Anggota DPD RI asal Sumatera Utara. Aksi ini juga membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 100 meter. Mereka yang hadir, di antaranya Prof. Bungaran Antonius Simanjuntak, Guru Besar Universitas Negeri Medan, Timbas Tarigan, Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Parlindungan Purba, anggota DPD RI asal Sumatera Utara. Dalam deklarasi yang dibacakan Bungaran, masyarakat Sumatera Utara menolak penyelenggaraan ujian nasional karena bertentangan dengan UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen serta UU Otonomi Daerah.Ujian nasional juga dinilai pemaksaan pemerintah pusat terhadap daerah karena sebagian daerah belum memperoleh pembinaan dan fasilitas pendidikan yang layak, adil dan seimbang dari pemerintah.
“Kami berkesimpulan pemerintah telah mengabaikan dampak buruk kecurangan pelaksanaan ujian nasional yang merusak mental siswa,” ucap Bungaran di Lapangan Merdeka, Kamis sore. https://nasional.tempo.co/read/110640/guru-dan-murid-sumatera-utara-tolak-ujian-nasional-2008
Tentu saja suara mereka tidak didengar oleh pemerintah pusat.
Bagaimana dengan UN di tahun 2008? Karena kebocoran UN dianggap sudah berlebihan dan perlu pengawasan lebih ketat, akhirnya pemerintah menurunkan Densus 88, yang sejatinya merupakan Tim Anti Teroris, untuk menjaga agar UN ini agar tidak dicurangi. Mantan Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro sampai heran dan menilai keterlibatan Detesemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri dalam pengawasan Ujian Nasional tersebut tidak wajar. “Guru adalah pendidik bukanlah antek-antek teroris.” Ucap beliau. Tapi siapa yang mau mendengar mantan Mendiknas ini?
Apakah kecurangan berhenti? Tidak. Kecurangan terus terjadi. Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan, Suharsoso, menyatakan telah mendapatkan laporan tentang pelanggaran di sejumlah daerah.
Di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kepolisian Resor Deli Serdang menetapkan 16 guru dan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Lubuk Pakam 2 sebagai tersangka pelaku kecurangan ujian nasional. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Kecurangan UN Mulai Terungkap”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2008/04/25/0137519/index-html.
Dua kepala sekolah dan 13 guru ditahan Kepolisian Resor Kota Makassar, Sulawesi Selatan, karena membocorkan soal UN.
https://www.liputan6.com/news/read/189157/dua-kepsek-ditahan-terkait-bocornya-soal-un
Wakil Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan juga diperiksa.
https://koran.tempo.co/read/nasional/129662/kecurangan-ujian-nasional-polisi-periksa-lima-kepala-sekolah
Mengapa para guru, kepala sekolah dan Disdik harus melakukan kecurangan dengan membantu siswa mereka mengerjakan soal UN? Dengarkan ini agar paham.
Tersangka pelaku kecurangan ujian nasional (UN) di Sekolah Menegah Atas Negeri 2 Lubuk Pakam menyatakan terpaksa membantu siswanya. Tindakan itu mereka lakukan karena soal ujian Bahasa Inggris terlalu sulit bagi siswa. “Kami kasihan pada mereka. Saat mengerjakan soal Bahasa Inggris pensil mereka tidak bergerak tanda tidak bisa mengerjakan,” ujar Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, Ramlan Lubis saat ditemui di sekolahnya, Jumat (25/4). Rasa kasihan Ramlan bertambah tatkala melihat latar belakang orangtua siswa yang umumnya anak petani dan buruh kebon. Bagi orang Jakarta, lanjutnya, soal UN tidak sulit. “Namun bagi siswa kami soal UN sangat sulit. UN ini terlalu dipaksakan, sehingga kamipun terpaksa membantu siswa,” katanya.
“Kami Terpaksa Membantu Siswa…”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2008/04/25/16195243/regionalsumatera.
Tidak dibantu siswa mati, tapi kalau dibantu guru, kepala sekolah, dan disdik mati. Pilih saja siapa yang harus mati.
Muhammad Nuh, Mendiknas 2009 – 2014
Pada UN 2009 kecurangan terus terjadi. Inspektorat jenderal (Itjen) Depdiknas mencatat 22 kasus selama pelaksanaan ujian nasional (UN) 2009 untuk tingkat SMP, SMP luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SLTA yang meliputi SMA, SMALB, Madrasah Aliyah (MA) dan SMK. https://regional.kompas.com/read/2009/05/04/23143953/~Nasional.
Komunitas Air Mata Guru (KAMG) menemukan beragam bentuk kecurangan pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah pertama di 19 SMP.
https://nasional.tempo.co/read/173641/komunitas-guru-temukan-kecurangan-di-19-smp-medan
https://biz.kompas.com/read/2009/04/22/04213383/praktik.kecurangan.un.diduga.meluas
Pada UN 2010 kecurangan semakin marak sehingga UN 2010 dinilai gagal. Kunci jawaban UN beredar di mana-mana. Posko pengaduan Ujian Nasional (UN) SMA menerima 20 laporan dari 12 kota dan 5 provinsi. perihal pelanggaran dan kecurangan dalam UN. Banyaknya kecurangan dinilai sebagai indikasi gagalnya pemerintah dalam melaksanakan UN.
Ditemukan 900 Kecurangan di UN 2010, dari 900 temuan kecurangan tersebut, 200 di antaranya merupakan temuan mengenai bocoran kunci jawaban UN.
https://www.liputan6.com/news/read/271102/ditemukan-900-kecurangan-di-un-2010
“Kebijakan UN secara dasar, prinsip, filosofi dan genetikanya sudah bermasalah,” kata anggota Aliansi Pelajar & Masyarakat Tolak UN, Muhamad Isnur saat jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/3/2010).
“Banyak Kecurangan dan Pelanggaran, UN 2010 Dinilai Gagal” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-1325446/banyak-kecurangan-dan-pelanggaran-un-2010-dinilai-gagal.
https://nasional.kompas.com/read/2010/03/24/11220433/~Regional~Jawa
Bagaimana dengan UN di tahun 2011? Malah semakin gawat. Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur Zainuddin Maliki menyatakan, kecurangan yang terjadi pada ujian nasional di semua tingkatan pendidikan sudah sangat gawat. Kecurangan begitu sistematis, melibatkan banyak pemangku kepentingan, seperti tenaga pendidik, penyelenggara pendidikan, dan murid. Hal ini sungguh bertentangan dengan harkat dan martabat pendidikan. “Kecurangan Ujian Nasional Sudah Gawat”, Klik untuk baca: https://edukasi.kompas.com/read/2011/06/08/19193829/~Edukasi~News.
Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) membeberkan temuannya terkait kecurangan pada pelaksanaan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas yang digelar pekan lalu. Kecurangan tersebut umumnya terjadi di daerah, seperti DI Yogyakarta, Aceh Utara, Bekasi, Probolinggo, Bengkulu, dan Lampung Tengah. “Dibeberkan, Parahnya Kecurangan UN SMA! “, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2011/04/25/19171563/~Edukasi~News.
Bagaimana tanggapan M. Nuh soal kecurangan ini? Beliau MEMAKLUMI… “Kalau soal kecurangan, masa ngurusin orang 2,4 juta itu masa tidak ada kecurangan. Ini bukan semuanya malaikat, ada yang campur-campur,” kata Mendiknas M Nuh di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (21/4/2011). “Mendiknas: Dari 2,4 Juta Peserta UN Masa Tidak Ada Kecurangan?” selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-1622973/mendiknas-dari-2-4-juta-peserta-un-masa-tidak-ada-kecurangan.
Bagaimana di tahun 2012? Baca saja ini. Ada 732 kasus yang diproses.
https://koran.tempo.co/read/nasional/271541/732-kasus-kecurangan-ujian-nasional-diproses
Posko Ujian Nasional (UN) 2011/2012 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat hingga hari pertama pelaksanaan UN jenjang SMA/SMALB/MA/SMK tercatat telah masuk 254 pengaduan. Katanya ini kecurangan tertinggi.
https://www.republika.co.id/berita/m2kvek/inilah-kecurangan-tertinggi-un#google_vignette
Pada UN 2013 ICW yang sebenarnya focus pada masalah korupsi melaporkan kecurangan kepada Itjen. ICW melaporkan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 ke Inspektorat Jendral (Itjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). https://www.republika.co.id/berita/mo68k2/icw-adukan-kecurangan-ujian-nasional-2013
Dalam usaha untuk menghapus Ujian Nasional kami juga menulis buku dengan judul ”Buku Hitam Ujian Nasional” diterbitkan oleh Resist Book di tahun 2012. Yang ikut menulis adalah : Ahmad Rizali, Doni Koesoema, Heru Widiatmo, Elin Driana, Iwan Pranoto, Ahmad Muchlis, Darmaningtyas, Prof Soedijarto, Satria Dharma, HB Arifin, Utomo Dananjaya, Dhitta Puti Sarasvati, Suparman, Daniel M. Rosyid.
Buku ini begitu diterbitkan langsung saya serahkan sendiri kepada Pak Nuh langsung ke tangannya. Tentu saja beliau tahu kritik dan penentangan UN kami. Pak Nuh ketawa-ketawa saja meski tahu buku itu kritik keras pada kebijakan Kemendikbud. Beliau bisa apa kalau perintah dari atasan adalah UN jalan terus. Paling banter yang bisa dilakukannya adalah mengurangi potensi kecurangan pelaksanaan UN. Itu pun gagal karena justru pada eranyalah terjadi peristiwa yang memilukan di mana siswa yang jujur justru ‘ajur’ alias hancur. Seorang ‘whistle blower’ kecurangan UN di SDN 2 Gadel, Tandes, Surabaya pada tahun 2011 bukannya diapresiasi atau dilindungi tapi akhirnya justru sampai terusir dari rumahnya di daerah Tandes, Surabaya, karena melaporkan kecurangan UN di mana anaknya bersekolah. Guru-guru yang bersekongkol melakukan kecurangan mendapat skors tapi masyarakat Gadel justru tidak terima dengan tindakan skorsing yang dijatuhkan pada para guru yang melakukan kecurangan tersebut. Mereka bukan hanya tampil membela para guru yang curang tersebut dan bahkan berbalik mengusir si ‘whistle blower’ dari kampung dan rumahnya sendiri. Sebuah kejadian yang sangat tragis, ironis, dan sangat menampar kesadaran dan hati nurani kita. Sila baca kisahnya di : https://satriadharma.com/2011/06/12/ekses-unas-dan-masyarakat-yang-sakit/
Sadar bahwa menuntut Ujian Nasional dihentikan adalah hampir tidak mungkin karena UN ini adalah perintah dari Wapres JK, maka para tokoh nasional ini kemudian menggalang kekuatan dan membuat sebuah petisi. Nama petisinya adalah “M. Nuh, hapuskan UN sebagai syarat kelulusan!” ini sekedar upaya untuk mengurangi resiko ‘high stakes’nya UN. Peluncuran petisi menuntut Reposisi Ujian Nasional ini dilaksanakan pada hari Minggu, 25 November 2012. Petisi lengkapnya bisa dibaca di https://www.change.org/p/m-nuh-hapuskan-un-sebagai-syarat-kelulusan
Siapa sajakah yang ikut menandatangani petisi ini? Beberapa tokoh nasional yang bukan hanya bergerak di bidang pendidikan ikut serta menandatangani petisi yang diedarkan dari satu tokoh ke tokoh lain. Simak beberapa namanya : Prof. H.A.R. Tilaar, Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, Prof. Adnan Buyung Nasution, Prof. Winarno Surakhmad, Prof. Iwan Pranoto, Prof. Sarlito Wirawan Sarwono, Prof. Bambang Sutjiatmo, Prof. Ahmad Erani Yustika, Prof. Mudjisutrisno, Prof. B.S. Mardiatmadja, Prof. Sam Abede Pareno, Prof. Luthfiyah Nurlaela, Prof. Tommy F. Awuy, Prof. Hendra Gunawan, Prof. Saparinah Sadli, Prof. Mely Tan Giok Lan, , Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Imam B. Prasodjo, Teten Masduki, KH Zawawi Imron, Anies Baswedan, dan puluhan tokoh lainnya yang tidak perlu saya tuliskan semua.
Apakah Mentri M. Nuh kemudian melakukan reposisi UN ini? Tidak. Meski dikritik, digoyang, dimaki-maki, Ujian Nasional berlangsung dengan pola yang sama pada tahun 2013 dan 2014.
Anies Baswedan, Mendikbud Oktober 2014 – Juli 2016
Bagaimana setelah M. Nuh turun dan digantikan oleh Anies Baswedan pada 27 Oktober 2014?
Alhamdulillah…! Begitu beliau naik menjadi Mentri Pendidikan dan Kebudayaan, maka agenda Reposisi Ujian Nasional bergulir lagi. Pada 24 Feb 2015 para penandatangan petisi yang berjumlah 19.202 orang pendukung dan dikomandani oleh Bukik Setiawan ini akhirnya bisa bernapas lega. Petisi mereka akhirnya didengarkan. Ujian Nasional dinyatakan bukan lagi sebagai syarat kelulusan dan kelulusan siswa telah dikembalikan pada pemangku wewenang sebenarnya, satuan pendidikan (sekolah dan guru). Kebijakan UN tahun 2015 tidak lagi berfungsi sebagai penentu kelulusan siswa. Sekolah diberikan kewenangan menilai secara komprehensif seluruh komponen pada siswa untuk menyatakan tamat atau tidaknya peserta didik dari jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian diharapkan siswa tidak lagi takut tidak lulus dan dengan demikian mereka (sekolahnya) akan berlaku jujur dalam UN. Anies menekankan nilai bukan lagi menjadi patokan utama dalam UN. Yang terpenting, kata Anies, adalah kejujuran dalam proses mengerjakan soal UN.
Anies mulai mengenalkan Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Katanya, Pendidikan pada dasarnya membangun karakter siswa dengan menekan perilaku curang. Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN) merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kejujuran pelaksanaan UN. Rentang IIUN 100 sampai 0. IIUN 100 berarti dalam melaksanakan UN, sekolah 100% tidak melakukan kecurangan sama sekali. Indeks integritas 80 berarti terdapat 20% indikasi kecurangan saat pelaksanaan UN.
“Dengan adanya indeks integritas itu, UN bukan hanya dilihat hasil ujiannya tetapi juga dilihat hasil kejujurannya. Ada 1.700 sekolah yang mendapatkan piagam integritas dari sekitar 80 ribu sekolah. Jadi kita masih punya PR besar karena baru 11 ribu yang masuk klasifikasi jujur,” sambungnya (yang masih tidak jujur 69 ribu sekolah).
https://news.detik.com/berita/d-3205562/un-tak-lagi-jadi-syarat-kelulusan-menteri-anies-tekankan-pentingnya-kejujuran.
Apakah setelah UN tidak dijadikan sebagai syarat kelulusan dan Indeks Integritas Ujian Nasional diterapkan, maka kecurangan dalam UN hilang?
Ternyata tidak…!
Ujian Nasional 2015 tetap dicurangi dan juga tetap bocor…!
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengakui ada 30 buah paket soal ujian nasional yang bocor di dunia maya. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/15/079658010/Anies-Soal-Ujian-Nasional-Bocor-di-Internet
TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan kasus naskah ujian nasional yang bocor di dunia maya menjadi salah satu tantangan bagi Provinsi Yogyakarta. Sebab, daerah yang dikepalai oleh seorang Sultan itu adalah salah satu daerah yang menggunakan soal yang diunggah melalui Google Drive itu. http://nasional.tempo.co/read/news/2015/04/18/079658628/Menteri-Anies-Soal-UN-Bocor-Tantangan-Bagi-DIY
Apa artinya…?!
Artinya perkiraan para tokoh nasional tersebut meleset semua. Ternyata meski pun UN telah dibuntungi fungsinya sebagai syarat kelulusan tapi ternyata hal tersebut tidak membuatnya jadi lebih jujur dan tidak dicurangi. Semua daerah MASIH BERLAKU CURANG dalam menghadapi Ujian Nasional 2015 ini. Hal ini bisa dilihat pada Indeks Integritas Ujian Nasional yang skornya masih berada di bawah 70.
VIVA.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kembali merilis Indeks Integritas Ujian Nasional tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Secara umum, indeks integritas nasional tercatat masih cukup rendah atau masih berada di bawah angka 70. http://nasional.news.viva.co.id/news/read/627168-indeks-integritas-ujian-nasional-masih-di-bawah-70
Jadi kiat apalagi yang akan dilakukan oleh Kemendikbud untuk menghentikan kecurangan dan mendongkrak kejujuran sekolah dan siswa dalam menghadapi UN? Mereka memperkenalkan Ujian Nasional yang Computer Based. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah berjalan.
Penyelenggaraan UNBK pertama kali sebenarnya dilaksanakan pada tahun 2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan Luar Negeri. Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 4382 sekolah yang tediri dari 984 SMP/MTs, 1298 SMA/MA, dan 2100 SMK. Jumlah sekolah yang mengikuti UNBK tahun 2017 melonjak tajam menjadi 30.577 sekolah yang terdiri dari 11.096 SMP/MTs, 9.652 SMA/MA dan 9.829 SMK. UN yang Computer Based Test (CBT) dianggap ampuh untuk membuat para siswa dan sekolah untuk berlaku jujur dalam UN. Itu sebabnya semua daerah didorong untuk melakukan UN CBT.
Apakah benar kalau sudah UNBK maka soal ujian tidak akan mungkin bocor? Ternyata tidak juga.
Ternyata soal tetap bocor sebelumnya sehingga soal UN CBT sebenarnya sudah tidak rahasia lagi. Kecurangan terjadi karena tidak serentaknya waktu pelaksanaan UN PBT (Paper Based Test) dan CBT (Computer Based Test), sedangkan soal yang diujikan ternyata sama. Sejak hari pertama sudah terjadi banyak kecurangan. Pada hari pertama pelaksanaan UN (4 April 2016), telah ditemukan bocoran soal dari peserta PBT untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Kimia. Soal-soal tersebut difoto atau dicatat oleh peserta PBT kemudian dibocorkan melalui media sosial kepada peserta CBT. Soal yang dibocorkan tersebut ternyata sama persis dengan yang diujikan kepada peserta CBT keesokan harinya, yaitu Kimia. Kecurangan ini juga terulang di hari-hari berikutnya. Perlu digarisbawahi bahwa isi soal-soal PBT dan CBT yang diujikan adalah sama hanya beberapa urutan diacak. Padahal kemendikbud dan para penyelenggara UN bersikeras mengatakan bahwa tidak ada kesamaan soal antara soal PBT dan CBT. https://www.change.org/p/soal-un-tersebar-revisi-pertimbangan-un-untuk-snmptn-2016
Muhadjir Effendy, Juli 2016 – 20 Oktober 2019
Ketika Anies Baswedan turun dan digantikan oleh Muhajir Effendy pada 27 Juli 2016 wacana penghapusan UN bergulir lagi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi mengusulkan tiga pilihan terkait Ujian Nasional, yakni penghapusan UN dari sistem pendidikan, penghentian sementara UN mulai 2017, atau tetap menjalankan UN dengan teknis pelaksanaan diserahkan kepada daerah. Mendikbud Muhadjir Effendy lalu memutuskan untuk menghapus Ujian Nasional (UN). Keputusan ini tinggal menunggu Instruksi Presiden (Inpres). “Dimoratorium, di tahun 2017 ditiadakan,” kata Muhadjir saat dihubungi, Jumat (25/11/2016). Ujian akhir bagi siswa sekolah akan didesentralisasi. Pelaksanaan ujian akhir bagi siswa SMA-SMK dan sederajatnya diserahkan ke pemerintah provinsi. Untuk level SMP dan SD sederajatnya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
Muhadjir mengatakan UN akan kembali digelar jika level pendidikan di Indonesia sudah merata. Sembari memoratorium UN, Kemendikbud akan mengupayakan peningkatan kualitas pendidikan agar merata se-Indonesia.
“Ujian Nasional tetap akan saya lakukan sesuai dengan AMANAH MAHKAMAH AGUNG kalau semua pendidikan di Indonesia sudah bagus. Makanya nanti akan pemetaan saja. Nanti kita lihat apakah perbaikan di 2017 cukup signifikan,” ujar Muhadjir.
Apa maksud Muhajir ini? Kok menyebut-nyebut Mahkamah Agung segala?
Mungkin Masyarakat lupa bahwa sebenarnya UN ini sudah pernah digugat di pengadilan. Masyarakat pernah mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung untuk meminta Pemerintah menghentikan UN yang tidak adil dan sewenang-wenang ini lewat gugatan Kristiono. Kristiono bersama mantan guru Amir Hamzah yang terdaftar sebagai bagian dari 58 penggugat kebijakan UN, didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, hingga awal Mei 2012 tetap setia hadir di PN Jakarta Pusat. Gugatan yang dilayangkan pada tahun 2009 tersebut meminta pemerintah meninjau ulang sistem ujian nasional dan gugatan ini dimenangkan oleh masyarakat. Mahkamah Agung MELARANG Ujian Nasional yang digelar Departemen Pendidikan Nasional (Kemendikbud). Alasannya, para tergugat, yakni presiden, wakil presiden, menteri pendidikan nasional, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan telah lalai memenuhi kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru. Karena tidak terima dengan kekalahan tersebut pemerintah kemudian mengajukan kasasi. Kasasi yang diajukan oleh Pemerintah melalui Kemdiknas tersebut ternyata ditolak oleh MA, yang artinya Kemdiknas harus tetap menghentikan Ujian Nasional tersebut selama belum memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan fasilitas yang memadai.
Anehnya, meski kasasinya ditolak pemerintah masih saja ngotot menyelenggarakan UNAS setelah putusan MA tersebu. Benar-benar pelanggaran hukum yang nyata. Jadi Keputusan Mahkamah Agung pada 2009 inilah yang dijadikan alasan oleh Muhajir untuk memoratorium UN.
Lalu bagaimana dengan tahun 2018, apakah akan ada UN? “Hampir pasti belum ada. Itu kan tidak bisa setahun dua tahun (peningkatan kualitas sekolah secara merata sesuai putusan MA),” ujar Muhadjir. “Sekolah-sekolah kita yang di atas standar nasional sekarang hanya 30 persen, itu yang harus kita treatment,” imbuhnya. (Maksudnya mungkin yang masih di bawah standar nasional, yang 70%, itu yang akan ditingkatkan dulu mutunya).
Tapi FAKTANYA UN TETAP DILAKSANAKAN di tahun 2018 mau pun di tahun 2019. Hanya kali ini UNBK yang diperbanyak. Pokoknya UN ini benar-benar sakti mandraguna tak mempan dibacok.
Ujian Nasional SMP dan SMA/SMK sederajat tetap diselenggarakan tahun 2018 dengan meningkatkan penyelenggaraan berbasis komputer. Selain itu, peningkatan mutu soal juga terus dilaksanakan. ”Kajian dari BSNP, ujian nasional/UN masih tetap diperlukan. Dengan ujian nasional berbasis komputer/UNBK, integritasnya makin baik. Selain itu, bank soal UN jadi kaya. Ke depan, UN tidak satu kali setahun,” kata anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Teuku Ramli Zakaria, dalam konferensi hasil UN SMP 2017 di Jakarta, Kamis (15/6).
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad mengatakan, untuk SMP, pelaksanaan UNBK tahun 2018 ditargetkan sekitar 70 persen. Tahun ini baru berkisar untuk 32 persen siswa.
Sebanyak 1.812.565 atau 91 persen siswa jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) di 18.353 sekolah mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari ini. Ujian Nasional (UN) jenjang SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 9 April s.d. 12 April 2018, dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran pilihan jurusan.
Apakah kalau sudah UNBK sudah sebanyak itu lantas kebocoran soal UN menghilang? Ternyata tidak. Masih tetap ditemukan kebocoran di mana-mana.
https://metro.tempo.co/read/1076658/soal-ujian-usbn-2018-bocor-anies-baswedan-usulkan-strategi-baru
https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-3938850/soal-ujian-dan-kunci-jawaban-usbn-2018-di-jabar-diduga-bocor
Muhadjir Effendy menyatakan penyelanggaraan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP, SMA dan (SMK) tetap dilaksanakan pada 2019 mendatang.
“Karena tahun depan target kami 80 persen SMP sudah pakai UNBK. Syukur jika mencapai 90 persen karena sekarang SMA/SMK sudah hampir 100 persen,” kata Muhadjir (25/4/2018)
https://nasional.tempo.co/read/1093137/menteri-muhadjir-targetkan-90-persen-smp-gelar-unbk-pada-2019
Apakah UNBK di tahun 2019 bebas dari kebocoran? Tidak.
https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01309422/kunci-jawaban-dan-soal-unbk-2019-beredar-di-internet?page=all
https://news.detik.com/berita/d-4539834/126-siswa-curang-saat-unbk-2019-kemendikbud-otomatis-nilai-nol
Luar biasa kan ajaibnya UN ini. Lha wong ujian dijaga oleh Densus 88, yang semestinya adalah tim Anti Terorisme, saja masih bocor. Mosok Kopassus, BIN, BAIS, Kopaska, Denjaka, Kopasgat semua perlu diturunkan sih? 😎
NADIEM MAKARIM, Mendikbudristekdikti, 23 Oktober 2019– 21 Oktober 2024
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim naik menggantikan Muhadjir Effendy pada 23 Oktober 2019. Belum lama ia menjabat dunia dihajar oleh pandemi Covid. Gelombang pertama kasus Covid-19 di Indonesia terjadi pada Januari-Februari 2020. Seluruh dunia melakukan lockdown, Indonesia melakukan social distancing. UN secara massal jelas tidak bisa dilakukan karena bahkan pembelajaran di sekolah pun dilakukan melalui sistem online. Nadiem secara resmi menyampaikan pembatalan Ujian Nasional (UN) tahun pelajaran 2019/2020. Peniadaan UN berlaku untuk satuan pendidikan jenjang SMP/sederajat dan SMA/SMK/sederajat di Indonesia dengan mempertimbangkan keamanan dan kesehatan peserta didik di tengah pandemi Covid-19. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease. Jadi tidak ada UN di tahun 2020.
Mendikbud menyebutkan, dalam masa darurat penyebaran Covid-19 syarat penentu kelulusan siswa bisa dengan mengadakan ujian sekolah (US), dengan syarat US tidak mengumpulkan siswa secara fisik atau US bisa dilakukan secara daring. Jika sekolah tidak siap mengadakan US daring, US dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya.
“Jadinya yang dilaksanakan masing-masing sekolah adalah US, dan US ini ada beberapa opsi yang kita berikan, tapi itu adalah haknya sekolah,” kata Mendikbud dalam konferensi video daring bersama media pada kegiatan Bincang Sore, Selasa (24/3/2020). https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/un-2020-dibatalkan-ini-syarat-kelulusan-siswa
Jadi sebenarnya yang menghentikan Ujian Nasional adalah virus Corona. Para mentri Pendidikan sebelumnya tidak mampu menghentikan ujian nasional yang menyebabkan banyak kerusakan moral dan mental bangsa itu. Mungkin itu sebabnya Tuhan perlu menurunkan Covid agar UN bubar.
Bagaimana dengan tahun 2021 dan seterusnya?
Jawab:
Mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara nasional.
Mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN?
Jawab:
Pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan Abad 21, sebagaimana tercermin pada Kurikulum 2013.
Kedua, UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Asesmen kompetensi pengganti UN akan dirancang memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan penalaran, bukan hafalan.
Ketiga, UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Karena dilangsungkan di akhir jenjang, hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dan memberi bantuan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut.
Itu yang ngomong Kemendikbud sendiri lho ya. Jadi mereka PADA AKHIRNYA juga mengritik ujian nasional yang selama belasan tahun mereka laksanakan sendiri.
Sila lihat di sini. https://www.kemdikbud.go.id/main/tanya-jawab/tanya-jawab-ujian-nasional
Nah, kira-kira Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti akan mempertimbangkan UN agar Kembali lagi atau tidak? Perlu diketahui bahwa salah satu Mendikbud, yaitu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Satryo Soemantri Brodjonegoro, dulu juga ikut menandatangani Petisi UN Bersama dengan Anies Baswedan.
Sekian dulu kisah tentang perjalanan Ujian Nasional ini. Semoga memberikan gambaran yang komprehensif dan memberikan pemahaman yang utuh bagi pembacanya.
Surabaya, 7 Nopember 2024
Satria Dharma
