Mitos Dan Fakta: Ketika Dolar Naik, Siapa Yang Sebenarnya Terkena Dampaknya?

Oleh Yani Andoko 

“Orang Rakyat Di Desa Enggak pakai dolar kok.”

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di tengah pelemahan rupiah yang tembus Rp17.600 per dolar AS ini sontak menjadi perbincangan hangat. Dalam logika yang sangat sederhana, kalimat itu terdengar masuk akal. Ibu-ibu di pasar tentu tidak menghitung belanjaannya dalam denominasi greenback. Petani di sawah jelas tidak menerima hasil panennya dalam bentuk dolar AS.

Namun, apakah benar mereka dan kita semua tidak terpengaruh?

Bagi jutaan warga kelas menengah ke bawah di negeri ini, pertanyaan itu bukan sekadar perdebatan akademik. Ini adalah persoalan hidup sehari-hari: Apakah pelemahan rupiah akan membuat harga tahu tempe naik? Apakah ongkos transportasi ikut membengkak? Dan yang lebih mencemaskan, apakah ini akan berujung pada hilangnya mata pencaharian?

Mari kita bedah satu per satu mitos dan fakta di balik pernyataan yang menggegerkan publik itu.

“Rakyat Desa Tidak Pakai Dolar, Jadi Tidak Terpengaruh”

Faktanya, walau masyarakat desa tidak memegang dolar AS secara fisik, dampak pelemahan rupiah menjalar melalui berbagai jalur ekonomi yang tak terelakkan.

Ambil contoh sederhana: tahu dan tempe. Indonesia masih harus mengimpor sekitar 2,5 juta ton kedelai per tahun. Itu berarti pabrikan tahu dan tempe membeli bahan baku dalam mata uang dolar. Ketika rupiah jatuh ke level Rp17.600, biaya impor kedelai melonjak drastis. 

Akibatnya, pedagang kecil terpaksa menaikkan harga jual. “Jangan dikira pelemahan rupiah terhadap dolar AS yang sudah Rp17.600, tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik, sampai ke level desa,” tegas ekonom Bhima Yudhistira. 

Harga tahu dan tempe sudah mulai menunjukkan kenaikan di tingkat produsen sejak akhir April 2026 dan diperkirakan akan terus merambat ke konsumen dalam beberapa bulan ke depan.

Bukan hanya tahu tempe. Mi instan, gandum, bawang putih, gula, hingga pakan ternak semua komoditas yang bahan bakunya diimpor ikut terdampak. Para ibu rumah tangga yang selama ini pandai mengatur keuangan pun akan merasakan bahwa dengan uang yang sama, mereka harus membawa pulang lebih sedikit kebutuhan pokok.

“Kenaikan Itu Hanya Sementara, Tidak Akan Berpengaruh Ke Harga Kebutuhan Pokok”

Faktanya, mekanisme inflasi impor (imported inflation) bekerja seperti bom waktu yang perlahan, tapi pasti meledak. 

Pakar Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Fatkur Huda, menjelaskan bahwa dampak paling besar akan dirasakan oleh petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga pekerja informal.

Mengapa? Karena kenaikan kurs dolar memicu lonjakan harga pupuk, pakan ternak, bahan bakar minyak, hingga biaya transportasi. Seorang petani di desa mungkin tidak pernah memegang dolar, tetapi ketika harga pupuk subsidi terbatas dan pupuk nonsubsidi melambung karena sebagian bahan bakunya berasal dari impor, biaya produksinya membengkak. 

Hasilnya? Ia harus menjual panen dengan harga lebih tinggi, atau bahkan rugi jika harga di pasaran tidak naik bersamaan.

Data resmi dari BPS menunjukkan bahwa pada April 2026, inflasi tahunan mencapai 2,42 persen. Meski angka itu terbilang terkendali, komoditas seperti minyak goreng, beras, dan transportasi telah mulai menyumbang tekanan inflasi yang tidak bisa diabaikan. 

Lebih mengkhawatirkan, efek paling kuat dari pelemahan rupiah biasanya baru terasa dalam 2–3 bulan ke depan. Artinya, kita belum melihat puncak dampaknya.

“Ini Cuma Masalah Pedagang Besar, Pekerja Kecil Tidak Kena PHK”

Banyak yang mengira bahwa pelemahan rupiah hanya berdampak pada perusahaan besar yang bergantung pada impor. Namun faktanya, ketika biaya produksi membengkak dan daya beli masyarakat merosot, perusahaan baik besar maupun kecil terpaksa melakukan efisiensi. Efisiensi yang paling “mudah” dilakukan adalah mengurangi jumlah pekerja.

Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan gelombang PHK sudah mulai terlihat jelas. Pada Maret 2026 saja, klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan melonjak Rp1,85 triliun atau naik 14,1 persen secara tahunan. 

Sementara itu, klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bahkan naik hingga 91 persen. Peningkatan ini didorong langsung oleh meningkatnya frekuensi klaim pekerja yang terkena PHK.

Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan otomotif menjadi yang paling rentan. Beberapa pabrik sepatu pemasok merek global di Tangerang dilaporkan telah melakukan PHK terhadap ribuan karyawan. Para pekerja ini yang tadinya menggantungkan hidup dari upah bulanan kini harus berjuang mencari nafkah di tengah harga kebutuhan yang terus melambung.

“Ekonomi Kita Tumbuh Kuat, Tidak Ada Masalah Serius”

Memang benar bahwa secara statistik, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 cukup impresif, didorong oleh belanja musim Lebaran dan pemberian THR. Namun, para ekonom sudah memberi peringatan keras bahwa momentum ini tidak akan bertahan.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 4,9% hingga 5,7%, sementara Bank Dunia lebih konservatif dengan proyeksi 4,7%. Yang mengkhawatirkan, perlambatan ini terjadi di saat yang bersamaan dengan meningkatnya tekanan biaya hidup dan ancaman PHK. 

Jika rupiah terus melemah di level Rp17.000-an, para ekonom memperingatkan pertumbuhan ekonomi bisa tertahan di bawah 5 persen, bahkan dalam skenario terburuk menyentuh angka 2,5 persen.

Angka-angka ini bukan sekadar statistik di koran. Perlambatan ekonomi berarti terbatasnya lapangan kerja baru, tertekannya anggaran negara untuk subsidi dan bantuan sosial, dan yang paling terasa oleh masyarakat kecil: semakin sempitnya ruang untuk bernapas.

Siapa Yang Paling Terdampak?

Yang paling terpukul dari tekanan ini adalah kelas menengah bawah dan masyarakat desa. Mengapa? Karena kelompok ini memiliki sedikit bantalan ekonomi untuk menghadapi guncangan. 

Sebagian besar pendapatan mereka habis untuk kebutuhan pokok, sementara penghasilan cenderung tetap. Ketika harga kebutuhan naik, mereka tidak bisa “menaikkan gaji sendiri”.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, bahkan memperingatkan potensi arus balik massal pekerja dari kota ke desa. Ratusan ribu orang akan kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan dan penghasilan. Ini bukan hanya beban bagi perekonomian desa, tetapi juga bisa memicu masalah sosial baru.

“Ini tinggal menunggu waktu aja gitu ya, sampai harga-harganya nanti akan menekan masyarakat di pedesaan,” pungkas seorang pengamat ekonomi dalam analisisnya mengenai dampak rupiah terhadap ekonomi desa.

Antara Mitos Dan Realitas

Ungkapan bahwa rakyat desa tidak menggunakan dolar AS memang benar secara harfiah. Tidak ada seorang ibu pun di pasar yang membayar sayur dengan dolar. Namun, logika semacam itu mengabaikan realitas ekonomi modern yang rumit dan saling terhubung.

Harga tahu naik karena kedelai impor. Ongkos angkutan membengkak karena BBM terkait harga global. Pekerja kehilangan pekerjaan karena perusahaan gulung tikar akibat biaya produksi yang melonjak dan permintaan yang merosot. Semua ini adalah rantai dampak yang berawal dari pergerakan kurs valuta asing yang terlihat “jauh” dari kehidupan sehari-hari.

Pelemahan rupiah bukan sekadar berita ekonomi makro. Ini adalah tekanan yang merembet ke dapur, ke piring makan, ke kantong, dan pada akhirnya ke kehidupan jutaan keluarga di negeri ini. Mengatakan bahwa rakyat desa tidak terpengaruh bukan hanya keliru secara ekonomis—tetapi juga mengabaikan penderitaan mereka yang justru paling rentan.

Kita semua baik di kota maupun di desa, kaya maupun tidak hidup dalam satu ekosistem ekonomi yang sama. Dan dalam ekosistem itu, ketika dolar naik, rupiah turun, maka yang merasakan dampak paling keras bukanlah mereka yang punya tabungan dalam dolar atau investasi di luar negeri. Melainkan mereka yang setiap pagi harus menghitung-hitung apakah uang di dompet cukup untuk membawa pulang lauk hari ini.

                   Batu, 15 Mei 2026