Oleh: Novita Sari Yahya
Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa para pendiri bangsa tidak lahir sebagai pemimpin secara instan. Mereka tumbuh melalui proses panjang yang bertumpu pada pembentukan gagasan, keterlibatan dalam perdebatan publik, serta konsistensi dalam menyampaikan pemikiran melalui media.
Dalam konteks itu, tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka menunjukkan bahwa aktivitas menulis bukan sekadar ekspresi intelektual, melainkan bagian dari kerja politik yang nyata.
Tulisan-tulisan mereka tersebar di berbagai surat kabar, jurnal, dan pamflet pada zamannya. Melalui medium tersebut, mereka tidak hanya menyampaikan gagasan, tetapi juga terlibat dalam polemik terbuka.
Perdebatan itu bukan sekadar adu opini, melainkan proses pembentukan arah pemikiran kebangsaan. Dari sana lahir rumusan tentang nasionalisme, demokrasi, hingga keadilan sosial yang kemudian menjadi dasar dalam perjuangan politik.
Dalam kerangka tersebut, menulis memiliki fungsi yang jauh lebih dalam daripada sekadar aktivitas akademik. Menulis menjadi sarana untuk menguji gagasan, memperjelas posisi ideologis, serta membangun legitimasi di hadapan publik.
Seorang tokoh yang konsisten menulis akan meninggalkan jejak pemikiran yang dapat diuji oleh masyarakat. Dari jejak inilah publik dapat menilai arah, konsistensi, dan kedalaman pemikiran seorang calon pemimpin.
Namun, dalam praktik politik kontemporer, muncul kecenderungan yang berbeda. Menulis tidak lagi dipandang sebagai bagian penting dari proses pembentukan kepemimpinan.
Politik cenderung bergerak ke arah yang lebih pragmatis, di mana popularitas sering kali lebih diutamakan daripada kedalaman gagasan. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan “apakah menulis termasuk kerja nyata” sering muncul, tetapi diajukan dengan cara yang menyederhanakan persoalan.
Pertanyaan tersebut menjadi keliru ketika dilepaskan dari konteks sejarah dan fungsi intelektual dalam politik. Tanpa fondasi pemikiran yang jelas, kerja politik berisiko kehilangan arah. Pemimpin yang tidak memiliki gagasan yang teruji cenderung mengambil keputusan secara reaktif dan pragmatis. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menimbulkan kebijakan yang tidak konsisten dan sulit dipertanggungjawabkan.
Ketiadaan fondasi intelektual juga berdampak pada kualitas demokrasi. Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang tidak transparan. Kandidat pemimpin muncul tanpa rekam jejak pemikiran yang jelas, sehingga publik kesulitan menilai kapasitas dan arah kebijakan yang akan diambil. Dalam kondisi demikian, demokrasi cenderung bergeser dari arena pertarungan gagasan menjadi sekadar kompetisi citra.
Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan politik modern yang semakin dipengaruhi oleh logika pasar. Politik tidak lagi hanya menjadi ruang perjuangan ide, tetapi juga menjadi arena yang melibatkan strategi komunikasi, pengelolaan persepsi, dan pembentukan citra. Dalam banyak kasus, muncul tim profesional yang bertugas membangun popularitas kandidat melalui media, termasuk media sosial.
Fenomena tersebut sejalan dengan kajian dalam ilmu politik modern yang melihat politik sebagai bagian dari praktik “political marketing”. Dalam pendekatan ini, kandidat diperlakukan seperti produk yang harus dipasarkan kepada publik. Strategi komunikasi dirancang sedemikian rupa untuk membentuk persepsi positif, sering kali tanpa diiringi oleh kedalaman substansi.
Akibatnya, popularitas dapat dibangun secara cepat, bahkan dalam waktu yang relatif singkat. Namun, popularitas semacam ini tidak selalu mencerminkan kualitas kepemimpinan. Ada jarak antara citra yang ditampilkan dan kapasitas yang sebenarnya dimiliki. Dalam jangka panjang, ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.
Salah satu indikator dari persoalan tersebut dapat dilihat dari berbagai kasus korupsi yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan bahwa tidak sedikit pejabat publik yang sebelumnya memiliki citra baik, tetapi kemudian terbukti menyalahgunakan kekuasaan. Data dari Transparency International juga mengindikasikan bahwa tantangan dalam tata kelola pemerintahan masih cukup besar.
Tentu saja, tidak tepat jika seluruh persoalan tersebut disederhanakan hanya sebagai akibat dari lemahnya tradisi intelektual. Faktor lain seperti sistem politik, pengawasan kelembagaan, dan budaya organisasi juga berperan. Namun demikian, ketiadaan fondasi pemikiran yang kuat jelas memperbesar risiko terjadinya penyimpangan dalam penggunaan kekuasaan.
Oleh karena itu, penting untuk mengembalikan politik pada akar intelektual dan moralnya. Politik tidak semestinya dipahami semata sebagai alat untuk meraih kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bersama yang didasarkan pada nilai dan gagasan yang jelas. Dalam konteks ini, tradisi menulis, berdiskusi, dan berdebat perlu dihidupkan kembali.
Menulis bukan hanya soal menyampaikan pendapat, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Melalui tulisan, seseorang menunjukkan cara berpikirnya, cara memahami persoalan, serta cara merumuskan solusi. Tulisan juga memungkinkan masyarakat untuk menilai konsistensi pemikiran dari waktu ke waktu. Dengan demikian, penilaian terhadap seorang calon pemimpin tidak hanya didasarkan pada citra sesaat.
Selain itu, tradisi intelektual berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Gagasan yang disampaikan ke ruang publik akan diuji, dikritik, dan diperdebatkan. Proses ini penting untuk menjaga kualitas pemikiran yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa mekanisme ini, ruang politik berpotensi didominasi oleh narasi tunggal yang tidak sehat bagi demokrasi.
Pengalaman para pendiri bangsa menunjukkan bahwa perdebatan yang sehat justru memperkuat fondasi negara. Diskusi tentang bentuk negara, sistem ekonomi, dan arah kebudayaan dilakukan secara serius dan terbuka. Dari proses tersebut lahir kesepakatan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks kekinian, upaya untuk menghidupkan kembali tradisi tersebut bukanlah romantisme masa lalu, melainkan kebutuhan yang mendesak. Politik yang berwawasan menuntut kejelasan arah, kedalaman pemikiran, serta komitmen terhadap nilai yang diperjuangkan. Hal ini tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan dan pengalaman.
Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan ini. Publik perlu lebih kritis dalam menilai calon pemimpin. Popularitas tidak cukup dijadikan ukuran utama. Yang lebih penting adalah gagasan yang ditawarkan, rekam jejak pemikiran, serta konsistensi dalam memperjuangkan nilai tertentu.
Pada akhirnya, politik yang berakar pada pemikiran dan idealisme akan menghasilkan kepemimpinan yang lebih kokoh. Pemimpin tidak hanya mampu mengelola kekuasaan, tetapi juga memahami arah dan tujuan dari kekuasaan tersebut. Dari sini dapat dipahami bahwa kekuasaan tanpa gagasan akan mudah goyah, sementara gagasan tanpa tindakan akan berhenti sebagai wacana. Keduanya harus berjalan seiring agar tujuan bersama dapat benar-benar terwujud.
Daftar Referensi
Buku Karya Tokoh Nasional Indonesia
Mohammad Hatta. (1980). Indonesia Merdeka. Jakarta: LP3ES.
Sutan Sjahrir. (2010). Perjuangan Kita. Jakarta: Komunitas Bambu.
Soekarno. (1965). Di Bawah Bendera Revolusi. Jakarta: Panitia Penerbit.
Tan Malaka. (2014). Madilog. Jakarta: Narasi.
Buku Teori Politik dan Media
Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Doris A. Graber., & Johanna Dunaway. (2010). Mass Media and American Politics. Washington, DC: CQ Press.
Samuel P. Huntington. (1968). Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press.
Jennifer Lees-Marshment. (2001). Political Marketing and British Political Parties. London: Routledge.
Laporan dan Indeks Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi. (Berbagai tahun). Laporan Tahunan. Jakarta: KPK.
Transparency International. (Berbagai tahun). Corruption Perceptions Index. Berlin: Transparency International.
Diskusi