Dengarkan Artikel
Oleh Yani Andoko
Akhir-akhir ini, publik Indonesia kembali digemparkan oleh serangkaian perilaku para pejabat publik yang terkesan arogan dan kehilangan orientasi. Mulai dari pamer gaya hidup mewah di media sosial, tertawa lepas usai ditetapkan sebagai tersangka korupsi, hingga menggunakan jabatan untuk melindungi kepentingan pribadi dan kelompok.
Di tengah tontonan memilukan itu, sebuah dialog dari film lawas berjudul Naga Bonar Jadi 2 (2007) tiba-tiba viral kembali di linimasa. Seorang jenderal ditegur oleh tokoh utama, Naga Bonar, saat memberi hormat kepada pejabat sipil yang korup. “Jenderal, turunkan tanganmu… Tidak semua dari mereka pantas kau hormati,” tegas Naga Bonar.
Viralnya kembali dialog tersebut bukan tanpa sebab. Masyarakat seolah mencari pembenaran atas kegelisahan mereka terhadap realitas sosial-politik hari ini, dan mereka menemukannya dalam sebuah karya fiksi berusia lebih dari tiga dekade.
Naga Bonar (1987) arahan sutradara M.T. Risyaf dan penulis skenario Asrul Sani, serta sekuelnya, bukanlah sekadar film komedi nostalgia. Ia adalah teks budaya yang terus relevan, sebuah cermin yang dengan setia merefleksikan wajah bangsa yang tak kunjung beranjak dari masalah-masalah fundamentalnya. Di tengah kegersangan keteladanan, film ini menawarkan lebih dari sekadar hiburan; ia menyediakan nalar kritis yang membumi.
Kekuatan utama Naga Bonar terletak pada pendekatannya yang tidak menggurui. Di permukaan, film ini adalah komedi jenaka tentang seorang preman Medan, Naga Bonar (diperankan dengan memukau oleh Deddy Mizwar), yang terseret arus revolusi dan menjadi seorang pemimpin gerilya. Humor lahir secara organik dari situasi dan karakternya, seperti adegan ikonik Naga Bonar yang sangat patuh pada ibunya atau frasa “Apa kata dunia?” yang kemudian melekat di budaya populer.
Namun, di balik tawa itu, terselip kritik tajam yang struktural. Tokoh Lukman, sang intelektual sekolah tinggi, adalah personifikasi dari penyakit birokrasi yang paling akut. Ia adalah simbol para elite terdidik yang justru menjadi agen korupsi, mengkhianati amanat perjuangan demi kepentingan pribadi.
Sindiran ini tidak disampaikan melalui khotbah panjang, melainkan melalui aksi dan dialog yang cerdas. Penonton diajak melihat sendiri bagaimana korupsi dijalankan dengan rapi dan sistematis, bahkan oleh mereka yang seharusnya menjadi garda terdepan moralitas. Inilah bukti bahwa Naga Bonar mempercayai kecerdasan penontonnya untuk menarik kesimpulan sendiri.
Realitasnya yang tak kunjung usai
Jika kita menarik garis lurus dari film ini ke kondisi bangsa saat ini, korelasinya sangat nyata dan mengkhawatirkan. Tiga dekade setelah film pertama rilis, dan hampir dua dekade setelah dialog ikonik dalam sekuelnya menggema, kita masih berkutat dengan masalah yang sama.
Pertama, budaya korupsi yang seakan tanpa rasa malu. Para koruptor era reformasi tak kalah “canggih” dari Lukman. Mereka justru kerap tampil percaya diri, seolah apa yang mereka lakukan adalah hal yang lumrah dalam “bagaimana negara ini bekerja”.
Penghormatan publik dan aparat lebih mudah diberikan kepada jabatan dan kekayaan (“roda empat”), bukan kepada integritas. Nasihat Naga Bonar kepada sang jenderal seharusnya menjadi evaluasi bagi seluruh aparat penegak hukum dan elite politik: kepada siapa sebenarnya kita harus memberi hormat?
Kedua, krisis kepemimpinan dan tergerusnya nilai. Naga Bonar, seorang mantan pencopet, mampu menunjukkan naluri kepemimpinan yang lebih manusiawi dan berpihak pada rakyat kecil. Ironisnya, di era digital yang serba canggih ini, kita justru menyaksikan banyak pemimpin yang gagap menghadapi realitas sosial, lebih sibuk membangun pencitraan di dunia maya dari pada menyelesaikan masalah konkret di dunia nyata. Nilai-nilai luhur seperti kejujuran, kesederhanaan, dan keberpihakan kepada rakyat yang secara sederhana ditunjukkan Naga Bonar kini terasa asing di tengah gemerlap pragmatisme politik.
Ketiga, hegemoni cara pandang asing. Konflik antara Naga Bonar dan anaknya, Bonaga, dalam sekuel film, adalah metafora sempurna dari benturan nilai lintas generasi. Bonaga, dengan pendidikan Barat dan logika kapitalisnya, mewakili arus modernitas yang pragmatis dan seringkali mengabaikan sejarah serta akar budaya.
Ia menganggap cara ayahnya “ketinggalan zaman”. Realitas ini kita saksikan setiap hari, di mana solusi-solusi instan dan nilai-nilai asing lebih diutamakan dari pada kearifan lokal dan perjuangan mempertahankan identitas bangsa. Kekuasaan tidak lagi dijalankan dengan paksaan, tetapi dengan membuat cara pandang kapitalis dan pragmatis diterima sebagai sesuatu yang “masuk akal” dan “profesional”, sementara mempertahankan nilai dan sejarah dianggap “emosional”.
Naga Bonar bukanlah film ramalan, melainkan film dengan nalar sejarah dan sosial yang kuat. Para pembuatnya berhasil membaca karakter bangsa dan memproyeksikan problematikanya ke dalam sebuah narasi fiksi yang abadi. Fakta bahwa film ini terpilih sebagai wakil Indonesia di ajang Academy Awards (Oscar) tahun 1988 adalah bukti pengakuan atas kualitasnya, tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai karya seni yang berbicara banyak hal.
Kini, di tengah krisis keteladanan yang akut, kita seperti merindukan sosok Naga Bonar. Bukan berarti kita ingin dipimpin oleh preman, melainkan kita merindukan pemimpin yang membumi, jujur pada kata hati, dan tidak kehilangan orientasi pada kepentingan rakyat kecil. Kita rindu pada pemimpin yang kelakuannya tidak perlu dipertanyakan, yang tutur katanya tidak menyakiti, dan yang prioritasnya jelas: bangsa, bukan diri sendiri dan kelompoknya.
“Apa kata dunia?” mungkin hanya sebuah plesetan humor dari Naga Bonar. Namun, di balik kelucuannya, ia menyimpan pertanyaan etis yang mendalam: sudahkah tindakan kita sebagai bangsa ini layak untuk ditiru, layak untuk dihormati, dan layak untuk dikenang? Selama korupsi merajalela, nilai tergerus, dan keteladanan miskin, maka kita akan terus menerus memutar ulang film ini, mencari-cari jawaban yang tak kunjung tiba dari para pemimpin kita.
Batu, 3 Januari 2026🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
