Dengarkan Artikel
Membaca Laporan Satu Tahun Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Immanuel Kant
Oleh Paulus Laratmase
Akademisi Berdomisili di Papua
–
Pada akhir Februari, sejumlah kepala daerah di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia: gubernur, bupati, dan wali kota, memaparkan capaian satu tahun kepemimpinan mereka sejak pelantikan 20 Februari 2025 di Jakarta. Laporan itu disiarkan melalui media streaming, baliho-baliho keberhasilan dipasang di berbagai sudut kota, dan promosi capaian disebarluaskan melalui media massa.
Narasi yang dibangun adalah narasi keberhasilan, stabilitas, dan kemajuan. Aparatur struktural dan fungsional dimobilisasi untuk menyukseskan momentum satu tahun kepemimpinan yang mencapai puncaknya pada 20 Februari 2026. Semua ini jelas memiliki makna politis.
Namun di tengah euforia pameran keberhasilan ini, realitas sosial memperlihatkan fakta yang sering kali kontras: kemiskinan struktural yang belum terurai, akses layanan dasar yang belum merata, serta kebijakan yang belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan rakyat kecil. Di sinilah muncul ketegangan antara “apa yang tampak” dan “apa yang dialami.”
Ketegangan ini dapat dibaca secara kritis melalui teori Idealisme Transendental yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dalam karya monumentalnya, Critique of Pure Reason.
Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana pembedaan Kant antara fenomena dan noumena dapat menjadi kerangka epistemologi untuk memahami produksi narasi politik di Indonesia, serta bagaimana “revolusi Kopernikan” Kant membantu kita membaca jarak antara realitas sosial dan representasi kekuasaan.
I. Idealisme Transendental: Revolusi Epistemologis
Dalam Critique of Pure Reason, Kant membedakan secara tegas antara phenomena (fenomena) dan noumena atau Ding an sich (benda pada dirinya). Ia menegaskan bahwa apa yang kita ketahui bukanlah realitas sebagaimana adanya pada dirinya sendiri, melainkan realitas sebagaimana ia tampil dalam struktur kesadaran kita.
Manusia, menurut Kant, tidak pernah mengetahui realitas pada dirinya (noumenon). Yang dapat diketahui hanyalah fenomena, yakni realitas sebagaimana ia muncul dalam kerangka ruang dan waktu, dua bentuk apriori dari sensibilitas manusia. Ruang dan waktu bukanlah sifat objek di luar sana, melainkan cara subjek manusia mengorganisasi pengalaman.
Revolusi epistemologis Kant yang ia ibaratkan sebagai revolusi Kopernikan, mengubah orientasi filsafat pengetahuan. Jika sebelumnya diasumsikan bahwa pengetahuan harus menyesuaikan diri dengan objek, Kant justru menyatakan bahwa objeklah yang harus menyesuaikan diri dengan struktur apriori kesadaran manusia.
Dengan demikian, isi pengetahuan bukan cerminan langsung realitas eksternal, melainkan hasil sintesis antara data inderawi dan kategori-kategori apriori intelek seperti kausalitas, substansi, dan kuantitas.
Inilah yang disebut Kant sebagai Transcendental Idealism: idealisme bukan dalam arti meniadakan dunia luar, melainkan dalam arti bahwa dunia yang kita ketahui selalu telah melalui struktur subjek.
II. Transendentalitas dan Peran Subjektivitas
Dalam tradisi Skolastik, istilah “transendental” merujuk pada konsep-konsep universal seperti ens, verum, bonum, unum, dan pulchrum, kategori yang melampaui klasifikasi khusus objek. Namun dalam sistem Kant, “transendental” tidak lagi menunjuk pada objek, melainkan pada syarat-syarat kemungkinan pengetahuan itu sendiri.
Transendental berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan kondisi apriori yang memungkinkan pengalaman terjadi. Dengan demikian, struktur kesadaran memiliki peran konstitusi terhadap pengalaman. Realitas sebagaimana kita pahami selalu merupakan hasil interaksi antara data empiris dan kerangka apriori subjek.
Konsekuensinya jelas: setiap realitas yang disajikan kepada publik, termasuk laporan satu tahun pemerintahan tidak pernah netral. Ia selalu telah melalui konstruksi kesadaran tertentu, baik kesadaran individual maupun kolektif, baik kesadaran teknokratis maupun kesadaran politis.
III. Fenomena Kekuasaan dan “Noumena Sosial”
Jika kerangka Kant diterapkan pada konteks sosial-politik, maka laporan satu tahun pemerintahan dapat dipahami sebagai fenomena: realitas sebagaimana ia ditampilkan dalam ruang persepsi publik.
Baliho keberhasilan, data statistik yang dipilih, grafik pertumbuhan, dan narasi program prioritas adalah bentuk-bentuk representasi.
Namun, apakah representasi tersebut identik dengan realitas sosial pada dirinya?
Dalam perspektif Kantian, kita memang tidak pernah mengakses Ding an sich. Tetapi dalam analogi sosial, “noumena” dapat dipahami sebagai kondisi riil yang dialami masyarakat: tingkat kemiskinan konkret, kualitas layanan kesehatan di kampung terpencil, mutu pendidikan di kampung-kampung, atau ketimpangan distribusi anggaran yang dirasakan langsung oleh warga.
Fenomena politik adalah realitas yang telah melalui kategori apriori tertentu, misalnya kategori “keberhasilan,” “capaian,” atau “pembangunan.” Kategori-kategori ini bekerja sebagai struktur konseptual yang membingkai fakta. Data yang sama dapat disajikan sebagai “kemajuan signifikan” atau justru sebagai “ketimpangan struktural,” tergantung pada horizon kesadaran yang membingkainya.
Dengan kata lain, sebagaimana dalam epistemologi Kant, dalam politik pun objek (realitas sosial) sering kali “disesuaikan” dengan struktur narasi subjek (kekuasaan).
IV. Produksi Narasi dan Konstruksi Apriori Institusional
Kategori apriori seperti kausalitas, dalam sistem Kant, memungkinkan kita memahami peristiwa sebagai hubungan sebab-akibat. Dalam politik, kategori serupa hadir dalam bentuk narasi kebijakan: “program X menyebabkan penurunan kemiskinan,” atau “kebijakan Y meningkatkan kesejahteraan.”
Persoalannya bukan semata-mata benar atau salah secara empiris, melainkan bagaimana struktur apriori institusi menentukan apa yang dianggap relevan untuk dipaparkan dan apa yang diabaikan.
Ketika aparatur negara diarahkan untuk memproduksi narasi keberhasilan secara serentak melalui televisi, radio, media cetak, media daring, hingga baliho, yang bekerja bukan saja komunikasi publik, melainkan konstruksi fenomena kolektif. Representasi yang diulang-ulang membentuk horizon persepsi tertentu dalam kesadaran publik.
Fenomena diproduksi secara sistematis.
Dalam situasi demikian, publik tidak pernah berhadapan langsung dengan “noumena sosial,” melainkan dengan fenomena yang telah dikonstruksi oleh sistem representasi kekuasaan.
V. Rasio Kritis dan Etika Publik
Walaupun Kant membatasi pengetahuan pada fenomena, ia tidak meniadakan pentingnya rasio kritis. Dalam bagian“Transcendental Dialectic” dari Critique of Pure Reason, ia menunjukkan bagaimana rasio dapat terjebak dalam ilusi ketika melampaui batas pengalaman.
Dalam konteks sosial-politik, ilusi itu dapat berupa klaim keberhasilan absolut yang tidak membuka ruang evaluasi terhadap realitas empiris yang lebih luas. Rasio kritis publik diperlukan untuk membedakan antara representasi dan kondisi faktual.
Lebih jauh lagi, dalam karya moralnya Groundwork of the Metaphysics of Morals, Kant menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), bukan sebagai alat. Prinsip ini dikenal sebagaiimperatif kategoris.
Jika narasi pembangunan hanya menjadi instrumen legitimasi kekuasaan tanpa sungguh-sungguh memihak pada martabat manusia, khususnya masyarakat yang masih terpinggirkan, maka secara etis ia bertentangan dengan prinsip Kantian.
Pembangunan yang otentik bukanlah pembangunan yang paling banyak dipublikasikan, melainkan yang paling nyata dirasakan oleh manusia sebagai tujuan, bukan sarana.
VI. Revolusi Kopernikan dan Kritik Sosial
Revolusi Kopernikan Kant menempatkan subjek sebagai pusat struktur pengalaman. Dalam konteks pemerintahan daerah, pertanyaan kritisnya adalah: subjek siapa yang menjadi pusat konstruksi realitas?
Apakah rakyat kecil yang hidup dalam bayang-bayangkemiskinan menjadi horizon utama kebijakan? Ataukah subjekkekuasaan yang menentukan kategori “keberhasilan”?
Jika objek (realitas sosial) terus disesuaikan dengan kategori subjek kekuasaan, maka publik hanya akan berhadapan dengan fenomena yang telah dibingkai secara konseptual. Di sinilah filsafat Kant membuka ruang kritik: kesadaran bahwa apa yang tampak belum tentu identik dengan apa yang ada.
Kewaspadaan epistemologis ini penting agar masyarakat tidak terjebak dalam penerimaan pasif terhadap representasi yang terus-menerus diproduksi. Kritik bukanlah sikap oposisi semata, melainkan tindakan rasional untuk menjaga jarak antara fenomena dan kemungkinan realitas yang lebih dalam.
Kesimpulan
Teori Idealisme Transendental Immanuel Kant menyediakan kerangka epistemologis yang tajam untuk membaca ketegangan antara realitas sosial dan representasi politik. Laporan satu tahun pemerintahan daerah dapat dipahami sebagai fenomena realitas sebagaimana ditampilkan dalam struktur narasi kekuasaan.
Namun, sebagaimana ditegaskan Kant, fenomena bukanlah noumena. Apa yang dipromosikan sebagai keberhasilan belum tentu identik dengan kondisi sosial pada dirinya. Di sinilah rasio kritis publik menjadi syarat utama agar masyarakat tidak terjebak dalam ilusi representasi.
Filsafat Kant mengajarkan kewaspadaan epistemologis dan tanggung jawab moral. Ia mengingatkan bahwa di balik setiap tampilan keberhasilan, selalu ada kemungkinan realitas yang lebih dalam, realitas yang menuntut kejujuran intelektual, keberanian moral, dan komitmen etis untuk menempatkan manusia sebagai tujuan utama pembangunan.
Dengan demikian, membaca laporan satu tahun pemerintahan melalui perspektif Kant menjadi sebuah upaya membangun kesadaran kritis publik: bahwa antara fenomena kekuasaan dan realitas sosial selalu terdapat jarak yang harus terus-menerus diuji oleh rasio.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
