Dengarkan Artikel
Oleh: Dayan Abdurrahman
Selama ini banyak pihak menganggap bahwa persoalan Aceh sudah selesai ketika perundingan damai Helsinki disepakati. Diplomasi menutup babak konflik bersenjata, pembangunan dianggap menggantikan operasi militer, dan Aceh disebut kembali ke normalitas. Namun sejarah tidak bekerja sesederhana itu. Dua dekade setelah damai, Aceh justru memasuki babak baru yang jauh lebih sunyi: babak krisis ekologis. Bencana lingkungan datang tanpa suara tembakan, tetapi menumpuk luka sosial yang tidak kalah dalam.
Aceh adalah wilayah yang hidup dengan memori perang, luka tsunami, dan budaya perlawanan. Tetapi hari ini, Aceh berhadapan dengan musuh yang lebih halus: kerusakan hutan, banjir bandang, tambang yang rakus, abrasi pesisir, musim yang tak menentu, sungai yang mengering, dan pangan yang terancam. Di era pasca-konflik, darah rakyat Aceh tidak lagi ditumpahkan oleh peluru, tetapi oleh kebijakan yang mengabaikan alam dan masa depan hidup rakyatnya. Jika dulu rakyat menderita karena konflik bersenjata, kini mereka menderita karena negara membiarkan alam hancur.
Hampir setiap tahun, Aceh mengalami bencana ekologis yang berulang dan semakin parah. Derita ini tidak datang dalam bentuk statistik kering; ia datang melalui kisah-kisah manusia yang kehilangan tempat tinggal, ladang, dan sumber air. Di Aceh Besar, banjir rutin merendam rumah dan sekolah, memutus akses kesehatan. Di Aceh Barat dan Nagan Raya, hutan gambut yang rusak terbakar, menciptakan kabut asap yang mengancam paru-paru anak dan lansia. Di Aceh Selatan dan Subulussalam, longsor menelan pemukiman dan memaksa keluarga mengungsi ketika hujan berkepanjangan mengguyur. Di Aceh Tenggara dan Gayo Lues, sungai meluap membawa batang kayu hasil pembalakan, menghantam jembatan dan memutus jalur ekonomi desa. Di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie, dan Bireuen, banjir merendam sawah, menghancurkan panen, dan mengancam sumber pangan keluarga petani. Sementara di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara, cuaca ekstrem merusak kebun kopi dan sayur-sayuran, membuat petani terjerat utang karena hasil panen tidak menutup biaya produksi. Kota Meulaboh, Lhoksukon, dan Blangpidie hampir setiap tahun masuk berita nasional sebagai zona banjir parah, seakan menjadi penanda bahwa alam Aceh sedang memberi peringatan keras.
Di balik setiap banjir dan longsor, ada penderitaan manusia yang sering tidak tertulis. Anak-anak tidak bisa sekolah karena jalan putus; perempuan terpaksa berjalan jauh mencari air bersih; petani kehilangan panen dan masuk jurang hutang; lansia menghadapi kelaparan ketika bantuan terlambat; rumah ibadah rusak diterjang air bah; bahkan kuburan ikut terbongkar ketika tanah longsor. Bencana ekologis di Aceh adalah perang baru yang tidak diakui secara resmi, tetapi dampaknya jelas menghancurkan martabat rakyat. Jika dahulu konflik menghantam psikologi kolektif, kini ekologi menghantam fondasi kehidupan rakyat secara perlahan tapi pasti.
Yang menakutkan, semua ini terjadi ketika Aceh justru menganggap persoalan utamanya hanya soal politik. Narasi-narasi lama tentang referendum atau otonomi sering muncul, tetapi narasi baru tentang masa depan alam dan ekologi Aceh masih kurang diperjuangkan. Padahal di era global hari ini, perjuangan melalui isu politik identitas sudah tidak cukup. Dunia kini lebih sensitif pada isu lingkungan, HAM, dan keberlanjutan. Negara-negara pasca-konflik menangkap perubahan ini dan mengubah strategi perjuangannya dengan sangat cerdas.
Timor Leste adalah contoh terdekat. Setelah berdaulat, perjuangan mereka tidak berhenti. Mereka membuka babak baru melalui negosiasi minyak dan gas di Laut Timor. Isu lingkungan diangkat sebagai moral legitimacy untuk menekan Australia. Itu bukan perang, bukan referendum, melainkan diplomasi sumber daya yang bertumpu pada moralitas lingkungan dan keadilan distribusi.
Bougainville di Papua New Guinea memperlihatkan pola serupa. Kerusakan tambang Rio Tinto menjadi argumen moral perjuangan bangsa mereka. Plebisit 2019 yang menghasilkan 97,7% dukungan kemerdekaan tidak hanya disokong oleh memori perang, tetapi oleh memori ekologis tentang hutan yang hilang dan tanah adat yang tercemar. Isu lingkungan membuka ruang simpati global yang sulit didapat hanya melalui retorika politik.
Kolombia pasca-perjanjian damai 2016 menyaksikan konflik berpindah dari hutan Amazon ke ruang-ruang diplomasi HAM internasional. Ketika para aktivis lingkungan terbunuh, PBB dan lembaga internasional turun tangan. Dunia mulai melihat bahwa perdamaian tanpa keadilan ekologis hanya ilusi. Dan di Kurdistan-Irak, isu minyak dan kerusakan lingkungan menjadi instrumen diplomasi yang membuat dunia tetap mendengarkan mereka tanpa mereka harus berperang lagi.
Aceh—entah disadari atau tidak—memiliki modal moral yang sangat besar untuk masuk ke arena perjuangan ekologis global. Modal itu terdiri dari tiga lapis: memori konflik panjang, trauma tsunami, dan kekayaan ekologis yang luar biasa. Di atas itu, Aceh memiliki masyarakat adat, ulama kampung, petani kopi, nelayan tradisional, dan perempuan desa yang menjadi penjaga terakhir ruang hidup. Mereka adalah penjaga yang tidak diakui negara, tetapi bertanggung jawab penuh melindungi tanah, air, dan hutan. Mereka juga adalah korban pertama setiap bencana ekologis.
Di sinilah Aceh perlu membaca ulang strategi perjuangannya. Perjuangan ekologis bukan sekadar soal lingkungan; ia menyangkut keadilan sosial, HAM, dan masa depan hidup rakyat. Perjuangan ini juga bersifat inklusif: ia tidak butuh pasukan, tidak butuh elit, tidak butuh ideologi berat. Ia lahir dari dapur-dapur ibu rumah tangga yang kehilangan air bersih, dari petani yang kehilangan panen, dan dari nelayan yang kehilangan jalur tangkap.
Lebih dari itu, perjuangan ekologis membuka ruang komunikasi baru antara Aceh dan dunia. Dunia tidak butuh diterangkan apa itu referendum, tetapi dunia mengerti apa itu banjir, longsor, hutan hilang, dan anak kurang gizi akibat gagal panen. Dunia tidak selalu simpati pada konflik politik, tetapi dunia sangat cepat merespons isu HAM dan lingkungan. Rezim diplomasi internasional sudah berubah: yang dihargai bukan retorika politik, tetapi pembelaan terhadap kehidupan.
Aceh tidak sedang meminta belas kasihan siapa pun. Aceh hanya ingin memastikan masa depannya tidak dihancurkan oleh kerakusan pada hari ini. Damai Helsinki adalah pintu, bukan tujuan. Tujuan sebenarnya adalah kehidupan manusia yang layak, adil, dan berkelanjutan. Jika dulu Aceh berani melawan ketidakadilan melalui konflik, hari ini Aceh harus berani melawan ketidakadilan melalui ekologi.
Perjuangan ini lebih sunyi. Ia tidak menghasilkan headline besar. Namun ia menyelamatkan hidup. Dan justru karena menyelamatkan hidup, perjuangan ini lebih bermartabat daripada perang apa pun.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
