Dengarkan Artikel
Oleh Khairul Hasni
Pemerintah dan rakyat di Indonesia mengalami ketegangansignifikan pada 2025 periode ppresiden Prabowo Subianto, terutama protes massal terhadap kebijakan pemerintah Prabowo Subianto-Gibran.
Kritik keras mencakup isu hak asasi manusia, kesejahteraan buruh, dan tunjangan legislator, dengan ribuan korban kekerasan apparat pada saat demontrasi. Protes dimulai sejak Februari 2025 di berbagai kota, memuncak pada Agustus, dengan demonstrasi ribuan mahasiswa, buruh, dan aktivis di Jakarta terhadap tunjangan DPR Rp 50 juta dan outsourcing.
Kekerasan aparat menyebabkan 5.538 korban, termasuk 10 tewas dan 12 aktivis ditahan atas tuduhan penghasutan (Amnesty Internasional, 2025). Kebijakan seperti program makan gratis yang kotradiksi sebagian orang, dianggap populis membebani anggaran tanpa menyentuh akar kemiskinan, sementara outsourcing dan upah minimum rendah memicu tuntutan buruh semakin tinggi.
Ditambah dengan bencana hidrometeorologi sejak akhir November 2025 di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara dan Aceh yang telah menyebabkan hancurnya lingkungan, ekonomi dan ribuan korban jiwa.
Bencana Ekologi Sumatera
Banjir akhir November 2025 di Sumatera berasal dari akumulasi kerusakan ekologis di daerah aliran sungai bagian hulu, di mana kawasan yang gundul tidak mampu menahan air saat hujan ekstrem. Deforestasi juga memperparah dampak iklim, seperti menarik badai tropis ke daratan dan menciptakan pulau-pulau panas di daratan. Jelasnya, penggundulan hutan di Sumatera telah memberikan kontribusi signifikan terhadap bencana seperti banjir dan tanah longsor.
Hilangnya hutan secara luas di 3 provinsi telah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga memperburuk kerentanan terhadap cuaca ekstrem. Sayangnya, ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah yang telah memberi izin dalam membuka lahan baru di hutan Sumatra.
Aceh kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan sejak tahun 1990 hingga 2020, sementara tutupan hutan di Sumatera Utara turun menjadi sekitar 29% pada tahun 2020, dengan sisa-sisa hutan yang terfragmentasi di kawasan seperti ekosistem Batang Toru.
Sumatera Barat mengalami hilangnya 740.000 hektar tutupan pohon antara tahun 2001 dan 2024 termasuk 32.000 hektar pada tahun 2024, dan meningkatkan risiko tanah longsor (Global Forest Watch, 2022),.
Di ketiga provinsi tersebut, 1,4 juta hektar hutan mengalami deforestasi dari tahun 2016 hingga 2025 karena 631 perusahaan terlibat dalam proyek pertambangan, kelapa sawit, dan energi.
Bencana Sumatra serangkaian banjir bandang, luapan sungai, dan longsor dahsyat, dipicu curah hujan ekstrem dari siklon tropis, diperparah degradasi hutan hulu sungai.
Per 21 Desember 2025, BNPB mencatat 1.090 orang tewas, 186 hilang, dan 6.698 terluka, dengan lebih dari 3,3 juta jiwa terdampak serta 1 juta pengungsi di 50 kabupaten/kota. Aceh paling parah dengan 456 tewas dan 556.016 mengungsi Kabupaten Agam (Sumbar) 194 korban jiwa.
Bencana di Aceh bagaikan tsunami ke 2 dengan jumlah korban terbanyak tercatat di Aceh Utara (169 jiwa) dan Aceh Tamiang (77 jiwa), dengan lebih dari 50% desa terdampak. Dampak bencana di Aceh memengaruhi 225 kecamatan dan 3.658 gampong, merusak 37.546 rumah, serta menyebabkan krisis pangan, listrik mati, dan komunikasi terputus, jembatan penghubung Aceh juga menjadi rusak sehingga transportasi terhenti melalui darat.
Namun, kondisi ini menjadi masalah baru dalam pengendalian bencana seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, di beberapa desa terisolasi karena tidak bisa terjangkau karena jalannya terputus.
Terbatasnya penangganan krisis pangan dan air bersih dan kebutuhan lainnya, dan dampaknya bisa jangka panjang dalam normalisasi masyarakat. Ditambah dengan trauma berkepanjang, perubahan ekonomi, dan pola adaptasi dalam relokasi. Apakah itu akan selesai dalam waktu 3 bulan seperti kata presiden Prabowo Subianto, atau hanya menjadi sebuah harapan belaka untuk masyarakat.
Kritik dan Respons Pemerintah
Masyarakat sipil Aceh mendesak penetapan status bencana nasional karena pemerintah daerah mengaku tidak sanggup tangani sendiri. Ditambah dengan distribusi bantuan dinilai tidak merata dan akses evakuasi sulit. Dengan beratnya tantangan dan kondisi bencana hidrometeorologi telah menimbulkan rasa kecewa terhadap pemerintah dalam penangganan bencana di Aceh.
Penangganan bencana pemerintah Indonesia menunjukkan kontradiksi kebijakan dalam menangani bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatra melalui klaim sumberdaya memadai sambil menolak status nasional dan bantuan asing, meskipun daerah mengaku kewalahan.
Penyataan dari pemerintah yang membuat rasa kecewa masyarakat, kunjungan simbolis, yang dianggap tidak sebanding skala bencana membuat kehilangan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, sehingga timbul berbagai gejolak khususnya di Aceh, munculnya isu kemardekaan Aceh.
Ketegangan ini mencerminkan perdebatan apakah banjir harus ditetapkan sebagai bencana nasional untuk akses dana lebih cepat, dengan mengsinergi satu pikiran antara pemerintah dan masyarakat. Semuanya bagaikan angin lalu, pemerintah tetap pada pendiriannya dan mempertahankan gengsi untuk menerima bantuan asing, pada saat sangat dibutuhkan oleh maasyarakat.
Kementerian Luar Negeri menolak bantuan asing atas nama kemandirian nasional, meski BNPB dan pemerintah daerah Aceh laporkan kampung terisolasi serta warga kibarkan bendera putih. Langkah yang diambil oleh pemerintah, bertentangan dengan Perpres 18/2020 tentang Percepatan Penanganan Bencana yang izinkan bantuan luar jika darurat melebihi kemampuan nasional.
Inkonsistensi muncul dari Pernyataan Mensesneg tolak status nasional sedangkan laporan BNPB melebihi skala daerah, sehingga harmonisasi lintas kementerianpun menambah masalah dalam pengambilan keputusan. Kritik terus muncul mencakup isu koordinasi antarinstansi, lemahnya kepedulian pemerintah dan kurangnya political will dalam penangganan bencana.
Di balik itu, telah muncul solidaritas yang tinggi situasi bencana Sumatra berbuat “rakyat untuk rakyat” ini adalah kembalinya semangat gotong royong masyarakat khususnya Aceh dalam menangani dampak banjir bandang dan longsor, di mana warga saling bantu menyelesaikan masalah mereka tanpa kehadiran langsung pemerintah.
Dengan kekuatan dan kebersamaan dalam bencana, masyarakat di Aceh Tengah bergerak mencari kebutuhan mareka untuk hidup, walaupun menempuh perjalanan 6 jam berjalan kaki. Ini hal yang nyata terjadi di lapangan. Ditambah dengan pejabat publik di Indonesia kerap menyampaikan komentar tidak konsisten yang memicu kritik publik dan melemahkan kepercayaan terhadap pengambilan kebijakan bencana.
Inkonsistensi ini mencakup perubahan narasi dari penyangkalan situasi darurat hingga permintaan maaf, serta perbedaan antara pusat dan daerah. Hal ini memperburuk respons kemanusiaan di Aceh. Berbagai pengalaman dan rasa sedih yang menyelimuti perasaan korban banjir, kepuasan masyarakat dalam penangganan bencana yang mereka rasakan tidak maksimal telah memperpanjang harapan dan kesulitan mereka.
Berbagai organisasi yang bekerja untuk lingkungan hidup dan masyarakat menekankan tanggung jawab pemerintah atas kerusakan lingkungan yang memicu bencana. Protes sosial muncul karena banjir dilihat sebagai akibat kebijakan buruk, hilangnya hak dan kekuatan masyakat adat terhadap wilayah hutan.
Sayangnya, media dan social media. Selain itu, pembatasan sistematis melalui intimidasi media, dan penghapusan konten di beberapa media nasional terkait dengan bencana banjir.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
