Oleh: Dayan Abdurrahman
Di mata publik, pemerintahan Joko Widodo akan selalu diingat sebagai era “infrastruktur besar-besaran”. Jalan tol, bandara, bendungan, dan rel kereta baru muncul di banyak wilayah. Namun di balik gegap gempita pencapaian fisik itu, terselip satu simbol ambisi yang kini menimbulkan tanda tanya besar: Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), proyek yang awalnya dijanjikan tak akan membebani negara, tetapi kini justru meninggalkan beban keuangan dan politik yang sulit dihindari.
Kini, ketika Jokowi bersiap meninggalkan Istana, publik dihadapkan pada kenyataan pahit: proyek yang dulu dielu-elukan sebagai bukti modernitas kini menjadi cermin persoalan tata kelola, utang, dan akuntabilitas yang rapuh.
- Dari Mimpi Modernisasi ke Realitas Pembengkakan
Kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini lahir dari mimpi besar untuk menyaingi negara maju. Pemerintah menegaskan sejak awal: tidak ada dana APBN, tidak ada jaminan negara, murni kerja sama bisnis antara Indonesia dan China.
Namun waktu membuktikan bahwa mimpi sering kali lebih ringan daripada biaya realisasinya. Estimasi biaya yang awalnya sekitar US$6 miliar melonjak menjadi lebih dari US$7,3 miliar atau setara Rp113 triliun, dan itu pun belum termasuk biaya operasional, bunga pinjaman, serta potensi restrukturisasi utang.
Pembengkakan biaya disebabkan oleh berbagai faktor: pembebasan lahan yang sulit, perubahan desain, kenaikan harga material, hingga pandemi yang menunda pembangunan. Namun di balik alasan teknis itu, ada masalah yang lebih fundamental — perencanaan yang tidak matang dan pengawasan yang lemah.
Proyek ini menempatkan konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebagai pelaksana, dengan komposisi saham 60% Indonesia dan 40% China. Di atas kertas, terlihat seimbang. Tapi dalam praktiknya, banyak keputusan strategis — mulai dari pengadaan hingga manajemen proyek — justru sangat bergantung pada pihak China.
Akibatnya, posisi tawar Indonesia melemah sejak awal. Kita terjebak dalam skema pembiayaan dan pengadaan yang kompleks, sulit diawasi, dan sarat dengan potensi konflik kepentingan.
- Tata Kelola yang Kabur di Balik Euforia Kemajuan
Tata kelola pemerintahan Jokowi dikenal cepat dan pragmatis. Keputusan sering diambil dengan pertimbangan politik pembangunan: “yang penting dikerjakan dulu, masalah diatur kemudian.”
Namun prinsip ini, meski efektif untuk proyek jalan tol, menjadi bumerang untuk proyek sebesar kereta cepat.
Masalah muncul sejak tahap awal: studi kelayakan dilakukan dengan asumsi penumpang tinggi, harga tiket kompetitif, dan investasi kembali dalam waktu singkat. Realitanya berbeda. Volume penumpang jauh di bawah target, tarif tinggi membuat masyarakat menengah ke bawah enggan mencoba, dan jarak Jakarta–Bandung yang relatif pendek membuat banyak orang tetap memilih mobil pribadi.
Selain itu, janji bahwa proyek ini tidak akan melibatkan dana publik terbukti tidak konsisten. Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang membuka ruang jaminan APBN atas pinjaman BUMN untuk proyek ini. Dengan kata lain, publik tetap menanggung risikonya, meski diklaim sebagai proyek “bisnis murni”.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah minimnya transparansi. Dugaan persekongkolan tender pengadaan komponen seperti Electric Multiple Unit (EMU) sempat diselidiki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Walau KCIC membantah keterlibatan langsung, kasus ini memperlihatkan betapa kaburnya batas antara kepentingan bisnis, kepentingan politik, dan kepentingan publik dalam proyek raksasa seperti ini.
- Utang yang Tumbuh di Tengah Euforia Keberhasilan
Pemerintah berulang kali menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menjadi “jebakan utang” seperti yang sering dituduhkan terhadap investasi China. Namun kenyataannya, sebagian besar biaya proyek dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga dan tenor yang menekan arus kas konsorsium.
Kini, KCIC menghadapi dilema berat: pendapatan dari penumpang belum cukup untuk menutup beban bunga, sementara biaya operasional terus berjalan. Pemerintah pun mulai membahas restrukturisasi utang, memperpanjang tenor, atau menambah penyertaan modal BUMN.
Semua langkah ini pada akhirnya bermuara pada hal yang sama: risiko fiskal jangka panjang bagi negara.
Ketika Jokowi sudah tidak lagi memegang kendali, pemerintahan berikutnya akan mewarisi beban yang tidak kecil. Bukan hanya berupa utang, tetapi juga tekanan publik dan tantangan kredibilitas di mata investor internasional.
- Di Balik Kecepatan, Ada Keheningan Moral
Pertanyaan paling penting sebenarnya bukan soal berapa besar biaya proyek ini, melainkan apa yang kita pelajari dari cara proyek ini dikelola.
Apakah ini sekadar persoalan finansial, atau cerminan dari budaya pemerintahan yang lebih luas — di mana percepatan sering mengorbankan kehati-hatian, dan pencitraan menutupi pengawasan?
Pemerintahan Jokowi memang berhasil mendorong pembangunan fisik secara cepat, tapi sering kali meninggalkan ruang kosong dalam hal governance dan accountability.
Di balik beton dan rel yang berkilau, kita melihat betapa rentannya sistem pengambilan keputusan di negeri ini terhadap logika kecepatan tanpa perencanaan matang.
Kita bisa kagum pada kereta yang melesat 350 km per jam, tapi tak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa utang sosial, ekonomi, dan moral yang ditinggalkan juga berlari dengan kecepatan yang sama.
- Apa yang Harus Diperbaiki ke Depan
Proyek KCJB harus menjadi cermin koreksi nasional. Bukan untuk menyalahkan Jokowi semata, tetapi untuk memperbaiki pola pikir pembangunan.
Setidaknya ada tiga hal yang bisa dipetik:
- Transparansi dan akuntabilitas publik harus menjadi syarat utama dalam proyek infrastruktur besar. Tidak boleh ada proyek “nasional strategis” yang tertutup dari audit publik dan media.
- Manajemen risiko harus direncanakan secara realistis, bukan berdasarkan optimisme politik. Proyeksi penumpang, biaya operasional, dan risiko finansial harus dievaluasi dengan disiplin ekonomi, bukan euforia pembangunan.
- Kemandirian teknologi dan posisi tawar diplomatik perlu diperkuat. Bergantung pada satu mitra luar negeri membuat kita rentan dalam negosiasi dan pengambilan keputusan.
Pemerintah selanjutnya harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap skema pembiayaan, termasuk utang, bunga, dan dampaknya terhadap APBN. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi.
- Penutup: Kecepatan Tak Selalu Berarti Kemajuan
Sejarah mungkin akan mencatat Jokowi sebagai presiden yang membawa Indonesia berlari. Namun dalam setiap lari cepat, ada risiko tersandung jika pandangan hanya tertuju pada garis akhir tanpa memperhatikan pijakan.
Kereta cepat Jakarta–Bandung bukan sekadar proyek transportasi; ia adalah metafora dari cara kita memahami kemajuan.
Apakah kemajuan hanya berarti bergerak cepat, atau justru mampu berjalan mantap dengan arah yang jelas dan beban yang seimbang?
Kini, ketika rel telah terpasang dan utang telah menumpuk, pertanyaan itu menjadi semakin relevan.
Karena dalam sejarah bangsa, bukan kecepatan yang menentukan masa depan, melainkan kearifan dalam mengelola setiap langkah menuju sana.
✍️ Dayan Abdurrahman
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post