Ketika Negeri Kafir Lebih Tertib: Kritik atas Gagalnya Internalisasi Nilai Religius dan Ideologi di Tanah Air

Oleh Dayan Abdurrahman

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang religius. Azan berkumandang lima kali sehari, ceramah-ceramah memenuhi masjid dan televisi, bahkan kurikulum pendidikan nasional menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” di atas segala ilmu. Pancasila mengajarkan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Tetapi apa yang kita lihat hari ini?

Kriminalitas merajalela, korupsi seakan tidak ada habisnya, pelayanan publik sering menjadi ladang pungli, dan rakyat dibiarkan terhimpit dalam kemiskinan struktural. Ironisnya, banyak negara yang kita labeli “kafir” justru lebih tertib, lebih manusiawi, bahkan lebih makmur. Mereka minim retorika agama, tetapi konsisten menegakkan hukum dan disiplin sosial.

Lalu kita bertanya: di mana letak kesalahan kita? Apakah ini cobaan dari Allah, pilihan keliru manusia, atau buah dari sistem yang memang kita biarkan rusak? Mari kita lihat dari berbagai sudut pandang.

1. Perspektif Agama: Lantang di Mimbar, Kosong di Keteladanan

Islam menekankan keseimbangan antara iman dan amal. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdakwah lewat kata, tapi juga lewat akhlak dan keteladanan. Sayangnya di Indonesia, dakwah sering berhenti di lisan. Umat disuguhi khutbah, ceramah, bahkan doa panjang di televisi, tetapi di sisi lain kita saksikan pejabat yang berkorupsi, aparat yang menyelewengkan wewenang, dan birokrat yang mementingkan kantong sendiri.

Kasus demi kasus terjadi:

Korupsi dana bantuan sosial ketika rakyat terhimpit pandemi.

Dana haji yang mestinya untuk ibadah, malah dipakai untuk investasi yang merugikan.

Kepala daerah yang ditangkap KPK, padahal baru seumur jagung menjabat.

Tidakkah ini menyayat hati? Di satu sisi kita diajak untuk berdoa dan berdzikir, tetapi di sisi lain teladan justru merusak iman masyarakat.

Sementara di negara-negara Eropa atau Jepang, walaupun mereka tidak menggaungkan nama Tuhan setiap hari, pelayanan publik bisa dipercaya, uang pajak dikelola transparan, dan pemimpin mundur jika terbukti gagal atau terlibat skandal kecil. Mereka mungkin tidak shalat, tetapi tidak berani mengkhianati rakyatnya.

2. Perspektif Sosial: Sistem yang Lumpuh, Rakyat yang Menderita

Kejahatan di Indonesia sering lahir dari sistem yang rusak. Layanan publik menjadi ladang “uang pelicin”: untuk membuat KTP, mengurus SIM, bahkan mengakses bantuan sosial, rakyat harus menyogok. Hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

Contoh nyata:

BUMN merugi triliunan rupiah, tetapi direksi tetap mendapat bonus dan fasilitas mewah. Maskapai kebanggaan negara bahkan sempat nyaris bangkrut karena salah urus.

Kasus pelayanan rumah sakit di mana pasien miskin ditolak dengan alasan administrasi, padahal UUD menjamin hak kesehatan.

Proyek infrastruktur yang anggarannya bocor ke mana-mana, meninggalkan rakyat hanya dengan jalan berlubang atau jembatan rapuh.

Rakyat menanggung akibat. Harga sembako naik, biaya listrik mahal, pengangguran melonjak. Di pedesaan, banyak keluarga terjebak kemiskinan turun-temurun. Generasi muda sulit keluar karena biaya pendidikan tinggi, sementara lapangan kerja dipenuhi permainan “siapa kenal siapa.”

Sementara di negara-negara “kafir,” masyarakat bisa mengakses pendidikan gratis, kesehatan terjamin, dan layanan publik yang jelas prosedurnya. Mereka tidak harus menyogok untuk mendapat hak dasar sebagai warga negara.

3. Perspektif Budaya: Bangga dengan Simbol, Lupa Substansi

Kita suka membanggakan diri sebagai bangsa religius dan beradab. Tetapi mari kita jujur: berapa banyak yang masih buang sampah sembarangan? Berapa banyak yang melanggar lampu merah dengan alasan “ah, sebentar saja”? Berapa banyak yang pura-pura bekerja tetapi sebenarnya korupsi waktu?

Korupsi bukan hanya soal miliaran rupiah di pemerintahan. Korupsi kecil pun jadi budaya: datang terlambat ke kantor, meminta “uang rokok” untuk pelayanan, atau mencontek saat ujian. Semua ini lahir dari budaya permisif: hal kecil dianggap wajar, padahal justru merusak moral bangsa.

Di negara lain, sekalipun tanpa embel-embel agama, warganya terbiasa antre, taat aturan, dan jujur dalam transaksi. Disiplin dianggap bagian dari harga diri, bukan beban.

4. Perspektif Filsafat dan Sejarah: 

Sunnatullah yang Berlaku untuk Semua

Dalam sejarah peradaban, siapa yang menegakkan keadilan, disiplin, dan ilmu pengetahuan, dialah yang akan maju. Kaum Muslim pernah memimpin dunia ketika prinsip itu dijalankan. Tetapi ketika hanya sibuk pada simbol dan retorika, umat Islam kehilangan peradaban.

Sunnatullah itu pasti: Allah tidak berpihak pada simbol. Ia berpihak pada keadilan dan kebenaran. Itulah mengapa negara-negara sekuler bisa maju, sebab mereka konsisten dengan hukum alam yang Allah tetapkan: siapa yang jujur, tertib, disiplin, dan bekerja keras, akan menuai hasil.

5. Refleksi: Identitas yang Retak

Maka mari kita jujur: apakah kita benar-benar bangsa yang beragama? Ataukah kita sekadar bangsa yang gemar menyebut nama agama tetapi enggan menjalankan substansinya?

Kita punya Pancasila, tapi keadilan sosial belum terasa. Kita punya agama, tapi korupsi tetap marak. Kita punya budaya gotong royong, tapi individualisme makin kuat.

Lebih menyedihkan lagi, banyak kasus yang jarang ditemukan di negara-negara “kafir” justru menjadi pemandangan sehari-hari di negeri ini:

Anak yatim ditolak sekolah karena tidak mampu bayar iuran.

Pasien miskin dibiarkan menunggu berhari-hari di rumah sakit.

Rakyat kecil kehilangan tanah karena digusur proyek tanpa ganti rugi yang adil.

Pejabat pamer kekayaan di media sosial sementara rakyat antri beras murah.

Semua ini membuat kita bertanya: adakah makna dari seribu khutbah, ribuan pengajian, dan jutaan doa, jika kehidupan nyata masih seburuk ini?

Penutup: Jalan ke Depan

Kesalahan bukan pada agama, bukan pada Pancasila, bukan pada ajaran-ajaran luhur. Kesalahan ada pada kita—umat, rakyat, pemimpin—yang terlalu larut dalam simbol, terlalu permisif terhadap keburukan, dan terlalu malas untuk membangun sistem yang adil.

Apakah ini cobaan dari Allah? Bisa jadi. Apakah ini pilihan buruk manusia? Sangat mungkin. Tetapi yang jelas, Allah telah menetapkan hukum-Nya: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri.”

Maka jika kita ingin Indonesia benar-benar menjadi bangsa yang beradab, beragama, dan bermartabat, jangan hanya bangga dengan simbol. Saatnya menghadirkan substansi—teladan, keadilan, dan disiplin—seperti yang dilakukan bangsa-bangsa yang kini justru kita anggap “kafir.”