Dengarkan Artikel
Oleh Tabrani Yunis
Pagi ini, sambil menyeruput segelas Americano, kopi jenis Arabicca Gayo yang penulis pesan di Gerobak Arabicca Gayo, yang letaknya hanya beberapa meter dari POTRET Gallery, tempat saya mencari rezeki dengan menjual berbagai macam souvenir pernikahan, kerajinan eceng gondok, rotan dan Jepara, serta mainan edukasi dan lain-lain.
Segelas kopi yang menebarkan aroma kopi Gayo, telah diletakan di meja depan Gerobak Kopi. Seperti biasa sambil menyeruput dengan desingan suara lembut, tangan tidak jauh dari gadgets. Ya, seperti biasanya orang-orang sekarang yang tak lekang dari tangan sebuah handphone, walau bukan sedang berkomunikasi dengan teman, tapi menikmati segala sajian hiburan di gadgets. Namun, saya bukan sedang menonton Tik-Tok atau Update media sosial lainnya. Saya membaca satu -persatu tulisan atau berita mengenai pendidikan. Ada banyak tulisan menarik yang perlu disimak, namun dua berita
Saya suka mencari atau membaca berita atau artikel mengenai pendidikan, baik di level lokal Aceh, maupun lingkup nasional. Kebetulan minat membaca terseret kepada hiruk pikuknya pemberitaan dan kritik para pemerhati pendidikan di Aceh terhadap Dinas Pendidikan provinsi Aceh, bukan Dinas Pendidikan Aceh, sebab Dinas ini tidak ditugaskan mengelola semua lembaga dan jenis pendidikan, tetapi hanya pada level SMA dan SMK serta SLB.
Dengan mencari kata kunci Dinas Pendidikan Aceh di Google, keluar banyak cerita dan berita di media itu. Banyak berita mengenai Dinas Pendidikan provinsi Aceh yang menarik untuk dibaca atau kalau mampu menganalisis setiap berita dan tulisan tersebut, agar lebih bermakna.
Ya, belakangan ini, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, terus menjadi sorotan, bidikan kamera dan kritik media dan para pengamat pendidikan yang terasa setajam sembilu. Betapa tidak Dinas Pendidikan level provinsi Aceh yang mengurus jenjang pendidikan Menengah Atas (SMA dan SMK) yang jumlahnya sekitar 800 an sekolah di Aceh ini, terus dihujat. Hujatan-hujatan itu terkait dengan persoalan rencana program pengadaan tong atau tempat sampah yang konon menelan dana sebesar 7 miliar rupiah (AJNN, Kabaraktual,line News dan lain-lain) yang dinilai tidak peka terhadap persoalan pendidikan di Aceh dan dianggap hanya menghambur-hamburkan anggaran dan sebagainya, di tengah krisis dan teriakan untuk melakukan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
Celakanya lagi, belum selesai soal itu, karena masih aktual dibicarakan publik, seksi dan menarik untuk diulik, kemudian diributkan pula dengan program penyediaan atau pengadaan lampu tenaga surya, lampu LED dengan total anggaran sebesar 12 milyar rupiah. Spektakuler sekali, bukan?
Ya, tentu sangat spektakuler. Bayangkan saja kalau dana sebesar itu akan digunakan untuk membeli tong sampah dan lampu tenaga surya, rasanya akan sangat sia-sia, walaupun sekolah-sekolah akan memiliki sejumlah tong sampah yang akan dikaitkan dengan pendidikan karakter, namun tong sampah di sekolah seharusnya bukan menjadi urusan kepala Dinas Pendidikan, sebab itu adalah hal kecil yang dapat dikerjakan oleh hanya seorang kepala sekolah. Kalau pun kepala sekolah tidak punya dana untuk membeli tong sampah, seorang kepala sekolah yang berkualitas, akan punya kreativitas membuat tong sampah di sekolah -sekolah.
Begitu pula halnya dengan lampu tenaga surya, apakah memang semua sekolah membutuhkan lampu tenaga surya dan untuk apa? Sebab tidak ada sekolah malam dan tidak semua sekolah boarding atau berasrama. Jadi tidak ada rasionalisasi yang membuat semua itu akan membawa manfaat bagi upaya peningkatan kualitas pendidikan di Aceh, khususnya di jenjang SMA/ SMK serta SLB yang berada di bawah payung atau pengelolaan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
Rencana pengadaan tong sampah dan lampu tenaga surya yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan Aceh menjadi indikator bahwa Dinas Pendidikan Provinsi tidak memiliki program yang berorientasi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan, tetapi lebih kepada program-program yang bersifat project oriented dalam bentuk fisik.
Hal ini terjadi, karena Dinas Pendidikan Provinsi tidak memahami apa akar masalah pendidikan khususnya di tingkat atau jenjang SMA/SMK dan SLB. Harusnya dana sebesar itu bisa digunakan untuk mengatasi rendahnya kualitas. Andai pula dana sebesar itu digunakan untuk membangun kemampuan literasi peserta didik dan pendidik di Aceh, akan bisa membiayai program literasi. Namun, karena tidak melihat masalah literasi sebagai akar masalah, sehingga dana yang besar tersebut tidak terprioritas untuk menyentuh akar masalah pendidikan. Wajar kalau dikatakan tidak sensitif terhadap masalah pendidikan yang harus diatasi.
Bila kemampuan literasi peserta didik dan pendidik Aceh tinggi, apalagi melebihi nilai di PISA, maka masalah kualitas pendidikan di Aceh yang masih berlepotan atau berselimak masalah, dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Hal ini juga akan mengurangi derasnya arus sorotan terhadap Dinas Pendidikan, karena tidak memiliki sense of crisis.
Jadi, tidak salah bila banyak pengamat pendidikan di Aceh yang dengan lantang menyuarakan tentang proyek tong sampah dan lampu tenaga surya tersebut mencuat tiba-tiba. Tidak salah pula kalau mereka mengatakan bahwa itu adalah program sia-sia yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan provinsi Aceh yang tidak berdampak langsung kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan. Program ini juga menunjukan tidak adanya kepercayaan Kadisdik Provinsi Aceh kepada Cabang Dinas, pengawas sekolah dan juga kepala sekolah berserat guru-guru di sekolah. Sehingga segala sesuatu harus dihandle oleh Dinas Pendidikan provinsi.
Lahirnya program-program yang terlihat mendadak ini, menunjukkan pula bahwa Dinas Pendidikan provinsi Aceh tidak memiliki program yang merupakan turunan dari visi dan misi pemerintah Aceh. Bila ini adalah turunan dari visi dan misi, maka kegiatan seperti ini akan termuat menjadi program tahunan Dinas Pendidikan Aceh yang secara transparant bisa dimuat di websitenya Dinas Pendidikan provinsi Aceh. Kalau pun program ini adalah program titipan dari Pokir, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh harus peka terhadap masalah pendidikan dan prioritas intervensi.
Apalagi bika dikaitkan dengan visi dan misi, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh sebagai dinas yang berada di bawah pemerintah Aceh yang saat ini tali kendali ada pada pasangan Mualem dan Dek Fadh, maka Dinas Pendidikan Aceh memiliki kewajiban untuk memenuhi janji-janji politik pasangan Mualem dan Dek Fadh pada paparan mereka semaca kampanye. Dinas Pendidikan sebagai bagian dari Pemerintah Aceh,menjadi Dinas perpanjangan tangan pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dsn visi mereka di bidang pendidikan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa ada banyak janji politik yang diikrarkan saat kampanye, terutama di bidang pendidikan, maka saat ini Dinas Pendidikan provinsi Aceh harus mengikuti dan berpedoman pada pemenuhan janji-janji tersebut di bidang pendidikan.
Pasangan Mualem dan Dek Fadh berjanji untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh yang menjadi fondasi untuk pembangunan Aceh yang lebih maju, menciptakan SDM yang unggul dan berkomitmen, janji itu harus diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, khususnya institusi pendidikan yang berada di bawah kendali Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.
Agar janji ini terpenuhi, maka Dinas Pendidikan Aceh dan jajarannya harus bisa melihat bahwa akar masalah peningkatan kualitas pendidikan Aceh adalah masalah literasi peserta didik dan pendidik yang masih rendah dan jauh tertinggal. Oleh sebab itu, upaya membangun kemampuan literasi harus menjadi prioritas dalam proses pembangunan sumber daya manusia Aceh. Literasi ini juga berkaitan dengan janji politik Mualem dan Dek Fadh yang menjanjikan program baca Al Quran sejak dini.
Nah, mengingat program pengadaan tong sampah dan pengadaan lampu tenaga surya yang tidak berdampak langsung kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan, selayaknya dana itu digunakan untuk membangun gerakan literasi yang dapat menumbuhkan kembali minat membaca para siswa dan guru di sekolah, hingga mampu mendongkrak naiknya kemampuan literasi peserta didik dan pendidik. Cara ini akan dapat menyentuh akar masalah pendidikan di Aceh dan Indonesia umumnya. Dana sebesar itu, akan bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran guru dan siswa untuk lebih menguasai pengetahuan lewat membangun budaya baca yang kini terus melorot.
Insya Allah, kalau Dinas Pendidikan Provinsi Aceh serius membangun Gerakan literasi, numerasi dan sains, yang menjadi kunci keberhasilan Finlnadia ini dilakukan dan disokong dengan dana yang cukup besar itu, kualitas pendidikan Aceh akan jauh lebih baik atau berkualitas dalam waktu yang tidak begitu lama. Oleh sebab itu, sebelum terlanjur membeli tong sampah dan lampu tenaga surya yang merepotkan dan kontradiktif itu, dengan pemikiran yang rasional, beralih lah untuk membangun kemampuan literasi peserta didik dan pendidik di jenjang pendidikan Menengah atas yang berada di bawah kekuasaan Dinas Provinsi Aceh. Ini akan jauh lebih baik dan bermanfaat.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
