Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
I. Dari Pinggir Sistem Global
Saya menulis ini sebagai warga Indonesia—bagian dari negara berkembang yang selama puluhan tahun berada di lapisan ketiga dalam struktur global. Kita hidup di era globalisasi yang sangat canggih. Perdagangan dunia mencapai lebih dari USD 32 triliun (UNCTAD, 2023). Arus keuangan lintas negara begitu cepat. Sistem perbankan internasional terintegrasi.
Namun di balik angka-angka besar itu, ada pertanyaan mendasar: siapa yang menikmati nilai tambah terbesar, dan siapa yang menanggung beban terbesarnya?
II. Komoditas Murah, Nilai Tambah Mahal
Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya menjual komoditas mentah—mineral, batu bara, nikel, kelapa sawit, hasil hutan—ke pasar global. Harga komoditas ini sangat fluktuatif dan sering ditentukan oleh pasar internasional yang tidak kita kendalikan.
Data Bank Dunia menunjukkan bahwa sebagian besar negara berpendapatan rendah dan menengah masih bergantung pada ekspor bahan mentah. Nilai tambah terbesar tidak berada pada bahan mentah itu sendiri, tetapi pada teknologi pengolahan, desain produk, dan branding—yang dikuasai negara maju.
Kita menjual bijih mineral.
Mereka menjual produk teknologi bernilai tinggi.
Selisih nilai itulah yang menciptakan jurang kekayaan global.
Sementara itu, 1% populasi dunia menguasai hampir separuh kekayaan global (Oxfam, 2023). Ketimpangan ini bukan kebetulan; ia lahir dari arsitektur ekonomi yang timpang.
III. Alam Dikeruk, Manusia Terpinggirkan
Lebih dari 90% deforestasi tropis terjadi di negara berkembang (UNEP). Hutan ditebang demi memenuhi rantai pasok global. Tambang dibuka demi kebutuhan industri teknologi dan energi dunia.
Alam kita dikeruk habis.
Namun persoalan tidak berhenti pada sumber daya alam. Ketika ekonomi domestik belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, jutaan warga negara berkembang menjadi pekerja migran. Sebagian besar bekerja secara legal, tetapi tidak sedikit yang menjadi pekerja undocumented—imigran gelap—karena tekanan ekonomi.
Mereka tidak pergi untuk “menang”.
Mereka pergi untuk bertahan hidup.
Banyak dari mereka bekerja dengan upah rendah, perlindungan hukum terbatas, dan ekspektasi kerja tinggi. Mereka menjadi bagian dari mesin ekonomi negara maju, tetapi sering berada di lapisan paling bawah dalam struktur sosial.
Jika alam sudah dieksploitasi, dan manusia pun menjadi komoditas tenaga murah, maka kita harus bertanya dengan jernih: apakah ini bukan bentuk kolonialisme modern?
IV. Mata Uang, Perbankan, dan Kuasa Sistem
Negara maju tidak hanya unggul dalam teknologi, tetapi juga dalam sistem keuangan global. Mata uang mereka menjadi cadangan devisa dunia. Sistem pembayaran internasional didominasi oleh lembaga-lembaga yang berada dalam pengaruh mereka.
Ketika suku bunga dinaikkan di pusat ekonomi dunia, dampaknya dirasakan oleh negara berkembang: arus modal keluar, nilai tukar melemah, tekanan inflasi meningkat. Struktur ini menunjukkan bahwa kontrol moneter global masih sangat terpusat.
Negara berkembang sering harus menyesuaikan kebijakan domestik demi menjaga kepercayaan pasar internasional. Dalam kondisi seperti ini, ruang kedaulatan ekonomi menjadi terbatas.
Jika mata uang mereka lebih kuat, sistem perbankan mereka lebih dominan, dan standar regulasi mereka lebih menentukan, sementara negara berkembang hanya menjadi pemasok bahan mentah dan tenaga kerja murah—maka relasi itu bukanlah relasi setara.
V. Seruan kepada Negara Maju: Demokrasi Harus Global
Kepada negara-negara maju yang mengklaim diri sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia, saya mengajak dialog jujur.
Jika demokrasi adalah nilai universal, maka keadilan ekonomi global juga harus menjadi bagian darinya. Tidak cukup berbicara tentang kebebasan politik, tetapi membiarkan ketimpangan struktural terus berlangsung.
Fair play dalam ekonomi global berarti:
Perjanjian dagang yang memberi ruang industrialisasi bagi negara berkembang.
Akses teknologi yang lebih inklusif.
Standar lingkungan yang tidak memindahkan beban ekologis ke Selatan global.
Perlindungan hak pekerja migran yang nyata, bukan simbolik.
Head to head, mari kita akui ketimpangan ini ada.
Heart to heart, mari kita tumbuhkan empati pada mereka yang berada di posisi paling lemah dalam sistem global.
Mind to mind, mari kita rancang sistem perdagangan dan investasi yang tidak selamanya mengorbankan negara ketiga.
VI. Kritik ke Dalam: Jangan Mengkhianati Bangsa Sendiri
Namun refleksi ini tidak hanya ditujukan ke luar. Ia juga harus mengarah ke dalam.
Pemimpin negara berkembang tidak boleh terjebak pada pencarian legitimasi internasional sambil mengabaikan kesejahteraan dan demokrasi rakyatnya sendiri. Kebijakan luar negeri yang ambisius tidak boleh mengorbankan prioritas domestik.
Jika anggaran triliunan rupiah digunakan untuk meningkatkan posisi dalam forum internasional sementara masalah struktural dalam negeri—kemiskinan, ketimpangan pendidikan, kerusakan lingkungan—belum terselesaikan, publik berhak bertanya.
Pemimpin bukan perpanjangan tangan kepentingan global. Pemimpin adalah wakil rakyatnya sendiri.
VII. Abad ke-21: Dari Ketergantungan ke Fair Play
Abad ke-21 tidak boleh menjadi abad ketergantungan yang diperhalus. Ia harus menjadi abad kewajaran, keberanian moral, dan fair play.
Negara ketiga tidak selamanya harus menyediakan kenyamanan dan privilege bagi negara maju hanya karena mata uang mereka lebih tinggi dan sistem perbankan mereka lebih dominan. Hubungan global yang sehat adalah hubungan yang saling menguntungkan, bukan hubungan yang satu menikmati stabilitas sementara yang lain menanggung kerusakan ekologis dan upah murah.
Kolonialisme mungkin telah berganti bentuk. Ia tidak lagi datang dengan kapal perang. Ia datang dengan kontrak, standar perdagangan, sistem utang, dan narasi efisiensi.
Namun sejarah menunjukkan: struktur yang tidak adil tidak akan bertahan selamanya.
Penutup: Kesadaran Kolektif
Tulisan ini bukan seruan permusuhan. Ini seruan kewarasan.
Dunia yang benar-benar maju adalah dunia yang menghargai manusia di atas angka pertumbuhan. Dunia yang benar-benar demokratis adalah dunia yang tidak membiarkan sebagian bangsa terus menjadi korban normalisasi penderitaan.
Abad ke-21 harus menjadi abad fair play—abad di mana negara maju dan negara berkembang berdiri dalam relasi yang lebih setara, lebih rasional, dan lebih manusiawi.
Jika tidak, maka globalisasi hanya akan menjadi nama lain dari kolonialisme modern.
Dan kita semua—baik di pusat maupun di pinggir—akan menanggung konsekuensinya.
Dayan Abdurrahman
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
