Oleh: Dayan Abdurrahman
Dunia hari ini gemar berbicara tentang perdamaian, tetapi semakin canggung ketika harus menghadapi keadilan. Di ruang-ruang diplomasi yang dingin, kata peace diucapkan dengan rapi, sementara di Gaza, kata itu runtuh bersama rumah, tubuh anak-anak, dan masa depan sebuah bangsa. Inilah paradoks paling telanjang abad ke-21: perdamaian dirundingkan, tetapi pembantaian dibiarkan berlangsung.
Gaza tidak sedang menghadapi konflik biasa. Apa yang terjadi di sana bukan benturan dua kekuatan setara, melainkan penghancuran sistematis terhadap satu rakyat yang dikurung, dilucuti, dan dinormalisasi penderitaannya. Ketika dunia berbicara tentang “eskalasi”, “balasan”, atau “keamanan”, Gaza berbicara tentang bertahan hidup: mencari air, mengubur anak, merawat luka tanpa obat, dan menunggu serangan berikutnya yang hampir pasti datang.
Ironisnya, semua ini berlangsung di tengah maraknya forum-forum perdamaian global. Dewan-dewan, komite, dan board of peace dibentuk—dengan Amerika Serikat dan sekutunya sebagai arsitek utama—seolah-olah dunia sedang bergerak menuju solusi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan arah sebaliknya: setiap perundingan seakan memberi jeda moral bagi Israel untuk melanjutkan kekerasan dengan legitimasi internasional yang semakin lunak. Perdamaian, dalam konfigurasi ini, bukan penghentian kekejaman, melainkan prosedur yang memungkinkan kekejaman berlangsung tanpa rasa bersalah global.
Inilah yang paling berbahaya: normalisasi kekejaman. Kekerasan tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai rutinitas geopolitik. Pemboman rumah sakit berubah menjadi “insiden”, pembunuhan jurnalis menjadi “risiko lapangan”, dan kematian ribuan anak direduksi menjadi angka statistik. Dunia tidak lagi terkejut; dunia sudah terbiasa. Dan ketika kekejaman telah menjadi kebiasaan, kemanusiaan berada di ambang kepunahan moral.
Amerika Serikat memegang peran sentral dalam mekanisme ini. Dengan hak veto, dukungan militer, dan payung diplomatiknya, kekerasan Israel tidak hanya dilindungi, tetapi dilembagakan. Israel tidak lagi sekadar negara pelaku, melainkan aktor yang kebal hukum. Dalam sistem internasional seperti ini, hukum tidak mati—ia dipilih-pilih. Keadilan tidak hilang—ia dipolitisasi. Dan korban, seperti rakyat Palestina, dipaksa berjuang sendirian melawan struktur global yang tidak dirancang untuk melindungi mereka.
Yang lebih menyedihkan, dunia Muslim dan negara-negara Global South yang dahulu lantang membela Palestina kini tampak semakin canggung. Indonesia, yang selama puluhan tahun memposisikan diri sebagai suara moral bagi Palestina, kini berada di persimpangan yang menyakitkan. Bergabung dalam forum-forum perdamaian yang dirancang tanpa prasyarat keadilan menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia sedang memperjuangkan perdamaian, atau tanpa sadar ikut melegitimasi status quo kekerasan?
Ini bukan tuduhan emosional, melainkan kegelisahan etis. Perdamaian tanpa penghentian penjajahan bukanlah perdamaian, tetapi penundaan penderitaan. Duduk di meja yang sama dengan negara-negara pendukung agresi, tanpa keberanian moral untuk menuntut penghentian kekerasan, berisiko mengubah diplomasi menjadi alibi. Dalam sejarah, banyak kekejaman bertahan bukan karena kurangnya kata-kata, tetapi karena terlalu banyak kata yang menutupi kebenaran.
Sementara para diplomat bersidang, Gaza kehilangan satu lapis kemanusiaannya yang lain: hak untuk bersuara. Jurnalis dibunuh, kantor media dihancurkan, akses informasi diputus. Palestina tidak hanya dibombardir secara fisik, tetapi juga dibungkam secara naratif. Dunia diminta melihat konflik ini dari sudut pandang kekuasaan, bukan dari mata korban. Akibatnya, warga Gaza terpaksa menjadi jurnalis bagi dirinya sendiri—dengan ponsel sederhana, merekam kematian, kehancuran, dan kesedihan, lalu mengirimkannya ke dunia yang sering kali menoleh sebentar lalu berpaling.
Di sinilah absurditas moral mencapai puncaknya: ketika korban yang bertahan hidup, mendokumentasikan penderitaannya sendiri, justru dicurigai, dilabeli, dan bahkan disebut teroris. Dunia yang gagal melindungi mereka juga gagal mempercayai mereka. Ini bukan hanya ketidakadilan; ini penghinaan terhadap kemanusiaan.
Tulisan ini tidak lahir dari kebencian, tetapi dari keputusasaan etis. Tidak ada kebencian terhadap bangsa, agama, atau identitas apa pun. Yang ada adalah penolakan terhadap sistem global yang membiarkan satu rakyat dihajar terus-menerus sambil menyebut dirinya beradab. Kita hidup di zaman di mana penjajahan tidak lagi datang dengan bendera, tetapi dengan jargon keamanan; tidak lagi dengan deklarasi perang, tetapi dengan perundingan damai yang kosong makna.
Sejarah mengajarkan satu hal yang sering dilupakan: tidak ada perdamaian yang lahir dari penghapusan korban. Perdamaian sejati selalu menuntut keberanian untuk menyebut penindasan sebagai penindasan, penjajahan sebagai penjajahan, dan kekejaman sebagai kekejaman. Ketika bahasa dikaburkan, kejahatan menemukan ruang hidupnya.
Bagi Indonesia, inilah momen refleksi sejarah. Negara ini lahir dari penolakan terhadap penjajahan, dari solidaritas dengan yang tertindas, dan dari keyakinan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Palestina bukan isu luar negeri biasa; ia adalah cermin dari nilai-nilai yang dulu melahirkan Indonesia itu sendiri. Kehilangan keberpihakan moral terhadap Palestina berarti kehilangan sebagian dari identitas etis bangsa.
Tulisan ini juga adalah doa. Doa bagi anak-anak Gaza yang tidak sempat tumbuh dewasa. Doa bagi para ibu yang kehilangan segalanya kecuali air mata. Doa bagi para jurnalis yang gugur demi kebenaran. Dan doa bagi dunia, agar tidak sepenuhnya kehilangan rasa malu.
Ya Allah, jangan biarkan dunia ini terbiasa dengan pembantaian. Jangan biarkan kata “perdamaian” menjadi selimut bagi kejahatan. Berikan keberanian kepada mereka yang masih memiliki suara, dan keteguhan kepada mereka yang terus bertahan meski ditinggalkan.
Sebagai orang tinta, kita memang tidak memegang kekuasaan atau senjata. Tetapi sejarah selalu mencatat bahwa kata yang jujur sering kali lebih ditakuti daripada peluru. Menulis tentang Gaza hari ini bukan pilihan estetika, melainkan kewajiban moral. Diam bukan netralitas; diam adalah keberpihakan pada yang kuat.
Jika dunia terus menormalisasi kekejaman, maka tugas kita adalah mengganggu normalitas itu. Mengingatkan bahwa di balik angka dan jargon, ada manusia yang hidup, bernapas, dan berharap. Gaza bukan sekadar wilayah konflik; ia adalah ujian terakhir nurani global. Dan pada ujian ini, terlalu banyak yang memilih lulus dengan cara paling memalukan: berpura-pura damai, sementara reruntuhan terus bertambah.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
