Dengarkan Artikel
Aceh sebagai Kasus Kolonialisme Internal Indonesia
Oleh: Dayan Abdurrahman
Pendahuluan
Lebih dari dua dekade pascaperdamaian Helsinki, Aceh masih berada dalam paradoks pembangunan yang tajam. Provinsi ini dikenal luas sebagai salah satu wilayah terkaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia—gas alam, hutan tropis, laut yang produktif, serta cadangan mineral—namun secara bersamaan tetap bertahan sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sumatra dan Indonesia. Pada 2023–2024, tingkat kemiskinan Aceh masih berada di kisaran 14–15 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang berkisar 9–10 persen. Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar: bagaimana mungkin wilayah yang begitu kaya justru terus memproduksi kemiskinan?
Tulisan ini berargumen bahwa kondisi tersebut tidak dapat dijelaskan semata-mata melalui faktor teknis seperti konflik masa lalu, lemahnya tata kelola lokal, atau rendahnya kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, Aceh harus dibaca sebagai kasus kolonialisme internal dalam negara pascakolonial Indonesia, di mana ekstraksi SDA menjadi mekanisme utama yang menghubungkan kehancuran ekologi dengan kemiskinan terstruktur.
Kolonialisme Internal sebagai Kerangka Analitis
Konsep internal colonialism yang dikembangkan Michael Hechter menjelaskan bagaimana wilayah pinggiran dalam suatu negara dieksploitasi untuk menopang akumulasi ekonomi dan stabilitas politik pusat. Berbeda dengan kolonialisme klasik yang dijalankan oleh kekuatan asing, kolonialisme internal bekerja melalui instrumen negara sendiri: hukum, kebijakan pembangunan, perizinan, dan wacana kepentingan nasional.
Dalam konteks Indonesia, warisan kolonial Belanda yang memosisikan wilayah luar Jawa sebagai pemasok bahan mentah tidak sepenuhnya dibongkar setelah kemerdekaan. Negara pascakolonial justru mewarisi dan melanjutkan logika tersebut dengan aktor baru. Jawa tetap menjadi pusat akumulasi politik dan ekonomi, sementara wilayah seperti Aceh berfungsi sebagai hinterland ekstraktif. Ketimpangan ini semakin nyata jika dilihat dari fakta demografis: Aceh hanya mewakili sekitar 2 persen dari total populasi Indonesia, sehingga daya tawar politiknya sangat terbatas dalam menentukan arah pembangunan nasional.
Sejarah dan Kontinuitas Ekstraksi di Aceh
Ekstraksi SDA di Aceh bukan fenomena baru. Sejak 1970-an, PT Arun LNG di Lhokseumawe menjadi simbol paling nyata bagaimana kekayaan alam Aceh dieksploitasi untuk kepentingan nasional dan global. Pada masa puncaknya, produksi gas Arun menyumbang miliaran dolar AS per tahun bagi devisa negara dan menjadikan Indonesia salah satu eksportir LNG terbesar dunia. Namun, kesejahteraan masyarakat Aceh di sekitar wilayah operasi tidak pernah berbanding lurus dengan nilai ekonomi yang dihasilkan.
Pola ini berlanjut di sektor lain: kehutanan melalui konsesi hutan skala besar, industri semen seperti PT Semen Andalas, pertambangan, serta eksploitasi sumber daya kelautan. Reformasi 1998 dan pemberlakuan otonomi khusus Aceh sering dipromosikan sebagai koreksi struktural, namun secara substantif logika ekstraksi tetap sama. Yang berubah hanyalah bentuk institusional dan aktornya, bukan orientasi dasarnya.
Mekanisme Ekstraksi dan Aliran Nilai
Ekstraksi SDA di Aceh bekerja melalui mekanisme yang relatif konsisten. Pertama, sentralisasi perizinan dan kebijakan strategis di tingkat nasional membatasi ruang kendali daerah. Kedua, struktur kepemilikan modal didominasi oleh BUMN dan oligarki swasta yang berbasis di luar Aceh. Ketiga, terjadi value leakage, yakni kebocoran nilai tambah ke luar daerah.
Gas, kayu, dan hasil laut Aceh sebagian besar diproses dan diperdagangkan di luar Aceh, bahkan di luar negeri. Aceh menerima porsi kecil dalam bentuk dana bagi hasil, yang secara kuantitatif tidak sebanding dengan nilai ekonomi dan biaya sosial-ekologis yang ditanggung. Inilah mengapa, meskipun Aceh pernah menjadi salah satu penopang energi nasional, kemiskinan struktural tetap mengakar.
Kehancuran Ekologi sebagai Biaya Struktural
Ekstraksi intensif membawa konsekuensi ekologis yang serius. Deforestasi, degradasi daerah aliran sungai, banjir bandang, longsor, serta abrasi pesisir menjadi fenomena berulang di berbagai wilayah Aceh. Data tutupan hutan menunjukkan bahwa Aceh kehilangan ratusan ribu hektare hutan dalam beberapa dekade terakhir, seiring ekspansi konsesi dan alih fungsi lahan.
Dalam perspektif political ecology, kehancuran ini bukan kegagalan teknis atau kesalahan lokal semata, melainkan hasil relasi kuasa yang mengorbankan ekologi demi akumulasi. Para pengambil keputusan dan pemilik modal umumnya tidak tinggal di wilayah terdampak. Jarak geografis dan sosial ini menciptakan jarak moral: mereka yang menikmati keuntungan tidak merasakan langsung banjir, longsor, atau hilangnya sumber penghidupan masyarakat lokal.
Kemiskinan Terstruktur dan Hilangnya Basis Hidup Lokal
Kemiskinan di Aceh tidak muncul secara alamiah. Ia diproduksi oleh struktur ekonomi ekstraktif yang menggerus basis hidup lokal. Alih fungsi hutan menghilangkan sumber pangan dan obat tradisional, kerusakan laut memukul nelayan kecil, sementara industrialisasi tidak menyerap tenaga kerja lokal secara signifikan.
Konsep accumulation by dispossession yang dikemukakan David Harvey relevan untuk membaca situasi ini. Masyarakat kehilangan akses terhadap tanah, hutan, dan laut, sementara nilai ekonominya dialihkan ke luar daerah. Secara empiris, banyak kabupaten dengan intensitas ekstraksi tinggi justru menunjukkan indikator kesejahteraan yang lebih rendah dibanding wilayah non-ekstraktif. Ini membantah asumsi bahwa kekayaan SDA otomatis menghasilkan kemakmuran lokal.
Stigmatisasi, Keamanan, dan Disiplin Narasi
Ketika masyarakat Aceh mempertanyakan atau menolak proyek ekstraktif, respons negara sering kali tidak netral. Kritik kerap dilabeli sebagai anti-pembangunan, penghambat investasi, bahkan ancaman stabilitas nasional. Di sinilah kolonialisme internal bekerja pada level simbolik melalui apa yang disebut securitization of development.
Narasi nasionalisme dan keamanan digunakan untuk mendeligitimasi perlawanan lokal. Negara tidak hanya mengekstraksi sumber daya, tetapi juga mendisiplinkan cara berpikir dan berbicara tentang pembangunan. Perlawanan yang lahir dari pengalaman ekologis dan sosial lokal dipinggirkan sebagai irasional atau subversif.
Aceh dalam Tatanan Global Pascaperang Dunia II
Kasus Aceh tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi global pascaperang dunia II. Negara-negara pascakolonial, termasuk Indonesia, diposisikan sebagai pemasok bahan mentah dalam sistem kapitalisme global. Tekanan pertumbuhan ekonomi nasional, investasi asing, dan pasar komoditas internasional memperkuat orientasi ekstraktif.
Dalam konteks ini, negara berfungsi sebagai mediator antara kepentingan global dan wilayah pinggiran. Aceh menjadi simpul lokal dari rezim ekstraksi global, sementara biaya sosial dan ekologisnya dilokalisasi.
Mengapa Aceh Sulit Melawan?
Ada beberapa faktor yang menjelaskan lemahnya kapasitas resistensi Aceh. Selain keterbatasan demografis dan politik, Aceh juga menghadapi ketergantungan fiskal, fragmentasi elit lokal, serta warisan konflik bersenjata yang melemahkan konsolidasi sosial. Otonomi khusus tidak otomatis berarti kedaulatan ekonomi ketika struktur negara tetap timpang.
Penutup
Aceh hari ini bukan gagal berkembang karena kekurangan sumber daya atau kapasitas manusia. Aceh miskin karena diletakkan dalam struktur yang memproduksi kemiskinan. Ekstraksi sumber daya, kehancuran ekologi, dan kemiskinan terstruktur merupakan mata rantai dari kolonialisme internal yang masih beroperasi dalam negara pascakolonial Indonesia.
Selama memori dan logika kolonial ini tidak dibongkar, pembangunan nasional akan terus berlangsung di atas penderitaan wilayah pinggiran. Kerusakan bumi Sumatra dan Aceh akan terus dianggap wajar, karena para pengambil keputusan dan penerima manfaat tidak memiliki ikatan ekologis, sosial, maupun moral dengan tanah yang dihancurkan.
lo
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
