Oleh: @Frida.Pigny
Beberapa waktu lalu, seorang teman, pilot perempuan asal Belanda bernama Fenna, mengirim pesan singkat ketika ia tahu Aceh sedang banjir: “Come move to the Netherlands, hehe.” Kalimat itu mendarat di ponselku tepat saat Aceh kembali dikepung genangan akibat hujan lebat, sebuah siklus yang kini terasa seperti “menu wajib” sejak akhir 2025 dan menyambut awal 2026. Bahkan masih dalam keadaan tergenang saat tulisan ini dimuat!
Aku membalasnya dengan candaan tentang aroma rumput di Giethoorn dan Friesland, dua kota penuh air Belanda. Tapi candaan itu menahan pikiranku lebih lama dari yang kuduga. Mengapa Belanda bisa menjinakkan air dan menjadikannya kemewahan, sementara kita, di Indonesia, khususnya Aceh, menjadikannya bencana berkala yang “disengajai”?
Belanda hidup dengan ancaman yang jauh lebih ekstrem. Lebih dari seperempat wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Tapi mereka tidak melawan air dengan ‘doa-sabar-ikhlas’ saja. Mereka menatanya. Sejak abad ke-17, mereka membangun sistem kanal, tanggul, dan polder. Hari ini, air bukan musuh, melainkan bagian dari arsitektur hidup. Kota seperti Giethoorn bahkan menjadikan kanal sebagai jalan utama. Tidak ada mobil di kota ini. Air adalah aset, bukan kutukan.
Lalu kita? Negeri yang dikaruniai hutan hujan tropis, pegunungan, sungai, dan tanah subur. Kita seharusnya menjadi bangsa yang paling siap menghadapi air. Tapi justru kita yang paling sering kelabakan.
Seandainya VOC Menang?
Kadang, dalam kegeraman melihat banjir yang tak kunjung surut dan pemerintah yang tanpa berdosa menganggap Aceh “sudah normal dan baik-baik saja”, muncul pikiran liar: bagaimana jika dulu moyang kita menyerah saja pada Belanda?
Sangat satir memang. Sejarah mencatat Aceh adalah tanah yang tak pernah benar-benar bisa diduduki VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), kongsi dagang raksasa Belanda abad ke-17 yang memonopoli rempah-rempah Asia. Kita punya darah pahlawan yang menolak dijajah demi kedaulatan. Tapi lihat ironinya hari ini. Kita menang melawan Belanda, tapi tampaknya kita kalah melawan “penjajah” dari dalam gudang kita sendiri.
Jika saja Aceh berada di bawah manajemen Belanda seperti Friesland atau Giethoorn, barangkali hutan kita tetap rimbun karena mereka paham pohon adalah “teknologi” penahan air terbaik. Atau, jika hutan pun harus dibuka, mereka akan membangun sistem kanal kelas dunia agar warga tak perlu berendam lumpur setiap kali hujan turun.
Kita bangga tak pernah dijajah bangsa pirang, tapi kita diam saja saat alam kita dikuras secara kolonial oleh bangsa sendiri, yang warna rambutnya sama.
Hutan Kita Dicuri di Gudang Sendiri
Data lapangan dari wawancara warga dengan salah satu penebang pohon berizin resmi dari Kementerian Kehutanan sangat mengerikan. Hampir bisa dipastikan, bapak penggundul hutan Aceh berasal dari luar daerah. Dari pengakuannya: puluhan ribu hektar hutan di Aceh, dari Aceh Timur, Penarun, hingga Aceh Utara, digunduli dengan dalih “jatah kombatan”, “plasma PT”, atau “pembukaan lahan”.
Padahal, riset global sudah lama menunjukkan bahwa deforestasi adalah faktor utama meningkatnya banjir bandang. Hutan tropis bukan sekadar kumpulan pohon; ia adalah spons raksasa yang menyerap air hujan, menahan erosi, dan menstabilkan tanah. Ketika ia hilang, hujan tidak lagi diserap, ia meluncur bebas, membawa lumpur, batu, dan kehancuran.
Kayu-kayu raksasa itu mengalir ke luar: ke kota besar, ke pelabuhan, mungkin ke luar negeri. Lalu apa yang tersisa bagi orang Aceh? Ampasnya, dalam bentuk banjir, rusaknya ekosistem, trauma, dan biaya pemulihan yang harus ditanggung warga lokal dalam jangka waktu puluhan tahun.
Inilah kolonialisme modern. Kekayaan diambil, risikonya ditinggal di depan pintu rumah kita.
Para pelaku di lapangan sering merasa “tidak bersalah”. Mereka merasa bahwa mereka hanya sekrup kecil dalam mesin besar. Tapi di situlah tanda matinya nalar dan moral: ketika manusia terbiasa menjadi pekerja ABS, Asal Bapak Senang, bahkan jika yang disenangkan adalah mesin perusak masa depan. Yang penting ada kerja dan dibayar!
“Aceh City of Canals”?
Kita harus jujur pada realitas. Pohon-pohon yang ditebang hari ini butuh setidaknya dua dekade untuk kembali memiliki akar yang mampu menahan air. Kita tidak punya waktu 20 tahun untuk menunggu.
Jika pemerintah pusat terus menolak eskalasi status bencana dan bantuan internasional tersendat oleh birokrasi, mungkin sudah saatnya kita berhenti sekadar “melawan” air dan mulai hidup bersamanya.
Lupakan slogan ‘The Light of Aceh’. Mungkin saatnya kita mulai menggantinya dengan yang baru: ‘Aceh, The City of Canals’.
Bukan dalam arti romantik belaka. Ini soal survival. Di banyak kota dunia, seperti Amsterdam, Bangkok, bahkan Jakarta mulai terlambat belajar tentang konsep ‘water-based urban design’ yang menjadi keniscayaan. Air tidak lagi dianggap musuh, tapi infrastruktur hidup: jalur transportasi, ruang resapan, buffer bencana.
Namun kanal tercanggih pun akan jebol jika “keran” di hulu, yakni hutan kita, terus dibuka paksa. Teknologi tanpa etika hanya akan mempercepat kehancuran.
Apa yang Harus Kita Lakukan, Sekarang?
Kita tak bisa lagi bersembunyi di balik gelar akademik jika buta membaca tanda alam yang sekarat. Sebagai komunitas intelektual dan warga sadar, kita butuh lompatan konkret:
- Kurikulum Hutan
Pengetahuan ekologi harus menjadi pelajaran wajib. Anak-anak Aceh harus bisa membaca sungai, tanah, dan awan, bukan hanya menghafal definisi. - Ekonomi Pohon Berdiri
Warga harus mendapat manfaat dari pohon yang tetap hidup, seperti ekowisata, karbon kredit, hasil hutan non-kayu. Mereka harus menjadi garda utama penjaga pohon, bukan penebang. - Citizen Surveillance
Latih pemuda kampung untuk mendokumentasikan setiap truk kayu, setiap pembukaan liar, dengan GPS dan kamera. Tak boleh ada lagi kejahatan tersembunyi, apalagi yang didiamkan karena akan menjadi kebiasaan. - Izin Lingkungan Rakyat
Siapa pun yang menyentuh hutan Aceh harus memiliki “izin sosial” dari rakyat dan adat. Jangan biarkan orang luar masuk tanpa pengawasan kita sendiri. Ini harus menjadi salah satu tugas utama ‘Tuha Peut’.
Alam bukan hanya untuk kita tempati tanpa merawatnya. Ia akan bereaksi terhadap bagaimana kita memperlakukannya. Jika kita membiarkan hutan dijarah, jangan heran ketika air datang menagih ruangnya yang sudah dirampok itu.
Aceh butuh arsitek transformasi, bukan sekadar ‘penikmat bencana’.
Sekarang lupakan Friesland dan Giethoorn sejenak, juga lupakan pemerintah dan pejabat zalim, agar kita bisa mulai membangun kedaulatan di atas tanah yang katanya “tak pernah dijajah” ini.
“Alam semesta ini bukan sesuatu yang ‘jadi’ lalu kita tinggal di dalamnya. Alam semesta ini adalah Partisipatori.” ~ John Archibald Wheeler
Pilihan kita sederhana:
menata Aceh di atas air atau menunggu tenggelam bersama kebanggaan kosong? (*)
