Dengarkan Artikel
Oleh : Dr. (Cand) Kaipal Wahyudi, S.j., S.Hum., M.Ag.
Mahasiswa Program Doktor Studi Islam, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
Pada awal Januari 2026, wacana global kembali diguncang oleh meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela. Pemerintah Amerika Serikat, melalui pernyataan resminya, mengklaim telah melakukan sebuah operasi militer berskala besar yang dinamai Operation Absolute Resolve di wilayah Venezuela.
Operasi ini, menurut narasi Washington, dikaitkan dengan tuduhan kejahatan lintas negara, termasuk narco-terorisme, yang diarahkan kepada Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan lingkaran terdekatnya. Klaim tersebut segera memicu perdebatan luas di tingkat internasional, baik terkait kebenaran peristiwa maupun legitimasi tindakan yang diambil.
Berbagai laporan dan pernyataan resmi Amerika Serikat menyebut bahwa operasi tersebut dilakukan dengan tujuan menegakkan hukum dan “memulihkan demokrasi” di Venezuela. Namun, hingga kini, narasi tersebut menuai kritik keras dari banyak negara dan organisasi internasional karena dinilai tidak disertai mandat resmi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam perspektif hukum internasional, tindakan militer unilateral tersebut, terlepas dari alasan yang dikemukakan kerap dipandang berpotensi melanggar prinsip kedaulatan negara sebagaimana ditegaskan dalam Piagam PBB, serta membuka preseden berbahaya bagi tata kelola hubungan internasional.
Di luar perdebatan faktual dan hukum, kasus Venezuela menjadi pintu masuk penting untuk membaca dinamika politik global yang lebih luas. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana istilah “demokrasi”, “keamanan”, dan “penegakan hukum” kerap berfungsi sebagai bahasa legitimasi bagi negara-negara kuat dalam melakukan tekanan, intervensi, atau bahkan penggunaan kekuatan terhadap negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka. Dalam konteks inilah demokrasi tidak lagi berdiri sebagai nilai universal yang netral, melainkan bertransformasi menjadi instrumen politik global yang sarat kepentingan.
Dalam kerangka hubungan internasional kontemporer, kejadian ini menjadi contoh nyata bagaimana label “demokrasi” dan “keamanan” sering kali digunakan oleh negara kuat untuk membenarkan intervensi terhadap negara lain yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi mereka, terutama terkait akses terhadap sumber daya strategis seperti minyak.
Meski diklaim demi memberantas kejahatan atau memperluas demokrasi, intervensi semacam ini justru menimbulkan protes internasional dan dianggap melemahkan prinsip kedaulatan nasional serta supremasi hukum internasional dalam Piagam PBB, sehingga menimbulkan perdebatan serius tentang legitimasi dan batas penggunaan kekuatan dalam sistem internasional.
Konflik panjang antara Amerika Serikat dan Venezuela yang berpuncak pada operasi militer tersebut bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ketegangan ini merupakan akumulasi dari perseteruan sejak Hugo Chávez terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1998. Chávez membawa agenda politik yang tegas: nasionalisasi industri minyak, pembatasan dominasi korporasi asing, dan penegasan kedaulatan nasional atas sumber daya alam. Kebijakan ini secara langsung bertentangan dengan model ekonomi neoliberal yang selama puluhan tahun menjadi pilar kepentingan Amerika Serikat di Amerika Latin. Sejak saat itu, hubungan kedua negara terus memburuk, ditandai dengan perang narasi, sanksi ekonomi, hingga upaya delegitimasi politik.
Di bawah kepemimpinan Nicolás Maduro, tekanan tersebut semakin menguat. Venezuela menghadapi isolasi internasional, sanksi ekonomi berlapis, serta dukungan terbuka Amerika Serikat terhadap kelompok oposisi. Situasi ini memuncak pada Januari 2026 ketika Amerika Serikat secara terbuka menggunakan kekuatan militer di wilayah negara berdaulat. Bagi banyak pengamat, peristiwa ini tidak lagi sekadar persoalan hukum atau kriminalitas lintas negara, melainkan mencerminkan persaingan ideologi, kepentingan energi, dan perebutan pengaruh global yang dibungkus dalam bahasa demokrasi.
Selama ini, demokrasi dipahami sebagai sistem politik ideal yang menjunjung tinggi kebebasan, partisipasi rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam narasi global, demokrasi kerap diposisikan sebagai puncak peradaban politik modern. Negara-negara yang mengadopsi demokrasi liberal dianggap lebih maju, dan rasional. Sementara negara yang mengambil jalan berbeda sering dicap otoriter, tidak sah, atau bahkan menjadi ancaman bagi stabilitas dunia. Namun, realitas politik internasional menunjukkan bahwa demokrasi tidak selalu hadir sebagai nilai yang netral dan bebas.
Kasus Venezuela memperlihatkan dengan jelas bagaimana demokrasi dapat bertransformasi menjadi alat politik global. Demokrasi tidak lagi semata-mata dipahami sebagai sistem pemerintahan yang bertumpu pada kehendak rakyat, melainkan berubah menjadi bahasa legitimasi untuk intervensi ekonomi, tekanan diplomatik, dan bahkan agresi militer. Dalam konteks ini, demokrasi tidak berdiri sendiri sebagai nilai etik, tetapi berkelindan erat dengan kepentingan geopolitik dan hegemoni global.
Dalam banyak dokumen kebijakan luar negeri dan pernyataan resmi, Amerika Serikat sering memposisikan dirinya sebagai pihak yang mengklaim peran sebagai “penjaga demokrasi dunia”. Demokrasi dijadikan parameter utama untuk menilai sah atau tidaknya sebuah pemerintahan. Negara yang sejalan dengan kepentingannya, kerap diberi label demokratis atau “sedang menuju demokrasi”, sementara negara yang mengambil posisi berseberangan akan dicap otoriter, meskipun proses elektoral di dalamnya berlangsung dan mendapat dukungan rakyat.
Di titik inilah demokrasi mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi diukur dari kesejahteraan rakyat atau kemampuan negara menjaga kedaulatannya, melainkan dari sejauh mana negara tersebut tunduk pada arsitektur politik dan ekonomi global yang dikendalikan negara-negara kuat. Venezuela, sejak era Chávez hingga Maduro, menempati posisi yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat, terutama terkait nasionalisasi minyak dan sikap anti-imperialisme. Sejak itulah, isu demokrasi dan hak asasi manusia diangkat secara agresif sebagai alat tekanan.
Perlu ditegaskan bahwa Venezuela bukanlah negara tanpa pemilu. Sejak akhir 1990-an, negara ini telah menyelenggarakan berbagai pemilihan umum, baik presiden, parlemen, maupun referendum, dengan tingkat partisipasi rakyat yang tinggi. Namun, setiap kali hasil pemilu tidak sesuai dengan kepentingan Barat, legitimasi proses tersebut dipertanyakan. Media internasional ramai menyebut Venezuela sebagai “rezim otoriter”, “kediktatoran elektoral”, atau “negara gagal”.
Masalah utama yang dipersoalkan bukan semata-mata kualitas prosedur demokrasi, melainkan arah kebijakan politik dan ekonomi yang ditempuh. Nasionalisasi sumber daya alam, pembatasan peran korporasi multinasional, serta kebijakan sosial berbasis redistribusi dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan kapitalisme global. Demokrasi kemudian dijadikan dalih moral untuk menekan Venezuela melalui sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, dan delegitimasi politik di mata dunia.
Salah satu dampak paling nyata dari penggunaan demokrasi sebagai alat penjinakan adalah sanksi ekonomi. Amerika Serikat dan sekutunya menjatuhkan sanksi berat terhadap Venezuela dengan alasan pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, yang paling merasakan dampaknya bukanlah elite politik, melainkan rakyat biasa. Sanksi tersebut membatasi akses Venezuela terhadap pasar keuangan internasional, teknologi energi, dan perdagangan global. Akibatnya, krisis ekonomi memburuk: inflasi melonjak, nilai mata uang anjlok, dan kelangkaan pangan serta obat-obatan semakin parah.
Dalam kondisi seperti ini, demokrasi yang diklaim ingin “menyelamatkan rakyat Venezuela” justru menjadi beban tambahan bagi kehidupan mereka. Ironisnya, penderitaan rakyat kemudian dijadikan bukti bahwa pemerintah Venezuela gagal, sehingga legitimasi intervensi semakin diperkuat. Fenomena ini sering digambarkan oleh para pengamat sebagai semacam lingkaran setan geopolitik,: yaitu sanksi menciptakan krisis, krisis dijadikan alasan untuk sanksi yang lebih keras, dan rakyat kembali menjadi korban.
Selain dampak ekonomi, ada beban lain yang sering luput dari perhatian, yakni beban psikologis dan sosial. Stigma internasional terhadap Venezuela menciptakan perasaan terisolasi dan tidak diakui sebagai bangsa yang bermartabat. Gelombang migrasi besar-besaran rakyat Venezuela ke berbagai negara tidak hanya disebabkan krisis ekonomi, tetapi juga hilangnya harapan akan masa depan yang layak di tanah sendiri. Di tingkat domestik, dinamika politik cenderung mengalami peningkatan polarisasi, di mana demokrasi yang semestinya berfungsi sebagai ruang deliberasi dan dialog publik bertransformasi menjadi arena kontestasi yang berlarut-larut, seiring dengan hadirnya tekanan eksternal yang secara tidak langsung memperkeras posisi dan sikap para aktor politik yang terlibat.
Dikutip dari Azza Bimantara, Akar Konflik AS–Venezuela dan Dampaknya bagi Indonesia (UMM), konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela berakar sejak era Hugo Chávez, terutama ketika kebijakan nasionalisasi minyak Venezuela dipandang bertentangan dengan kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan korporasi multinasional. Chávez kemudian memperkuat posisi politik Venezuela dengan menjalin hubungan strategis dengan negara-negara seperti Kuba, Tiongkok, dan Rusia. Langkah ini semakin dipersepsikan oleh Washington sebagai ancaman geopolitik, mengingat Venezuela memiliki cadangan minyak yang sangat besar dan strategis.
Lalu, apa relevansi konflik ini bagi Indonesia, khususnya Aceh? Menurut Azza Bimantara, M.A., Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), meskipun dampak konflik AS–Venezuela hingga kini belum dirasakan secara langsung oleh Indonesia, dinamika tersebut tetap perlu dicermati secara serius. Ketegangan geopolitik antara negara besar berpotensi memengaruhi stabilitas energi global, peta kekuatan internasional, serta arah kebijakan ekonomi dunia dalam jangka panjang. Bagi Indonesia, situasi ini sekaligus menjadi pembelajaran penting dalam memahami bagaimana relasi kekuasaan internasional bekerja, terutama ketika kepentingan sumber daya alam beririsan dengan narasi demokrasi dan keamanan global.
Hal senada juga diperkuat oleh akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), yang mengecam keras tindakan militer Amerika Serikat di Venezuela karena dinilai melanggar prinsip dasar hukum internasional dan kedaulatan negara. Menurut Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D., dalam pernyataannya dikutip oleh FISIP UI, jika terdapat dugaan kejahatan lintas negara, mekanisme hukum internasional yang sah dan multilateral seharusnya ditempuh terlebih dahulu, bukan melalui aksi unilateral yang berpotensi melemahkan supremasi hukum internasional dan mencederai tatanan global.
Bagi Indonesia dan Aceh, konflik semacam ini mungkin terasa jauh secara geografis, tetapi dampaknya tidak sepenuhnya terpisah. Ketidakpastian geopolitik global akibat intervensi militer dan sanksi sepihak berpotensi memengaruhi stabilitas pasar energi, nilai tukar, dan iklim investasi internasional. Aceh, yang memiliki sejarah panjang tentang konflik, sumber daya alam, dan ketergantungan pada stabilitas ekonomi nasional, perlu belajar bahwa tekanan global atas nama demokrasi dapat berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat lokal jika kedaulatan negara dilemahkan.
Dalam konteks ini, demokrasi berfungsi sebagai narasi hegemonik. Ia tidak hanya mengatur sistem politik internal suatu negara, tetapi juga mengontrol relasi internasional. Negara yang dianggap “demokratis” memiliki legitimasi untuk memberi sanksi, mengatur, bahkan menentukan siapa yang sah memimpin negara lain. Sebaliknya, negara yang dicap “tidak demokratis” kehilangan suara dan kedaulatannya di panggung global.
Bagi Amerika Serikat, demokrasi adalah bahasa yang mudah diterima publik internasional. Intervensi atas nama demokrasi terdengar lebih bermoral dibandingkan intervensi demi minyak atau kepentingan strategis. Namun, di lapangan, demokrasi seringkali berhenti sebagai slogan, sementara praktiknya berujung pada dominasi struktural dan ketimpangan global.
Kasus Venezuela memberikan pelajaran penting bagi negara-negara di Global South, termasuk Indonesia. Demokrasi memang penting, tetapi demokrasi yang tercerabut dari kedaulatan hanya akan menjadi pintu masuk dominasi. Demokrasi tidak boleh ditentukan oleh aktor eksternal, melainkan harus tumbuh dari sejarah, budaya, dan kebutuhan sosial masing-masing bangsa. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang memperkuat negara, bukan melemahkannya; demokrasi yang mampu melindungi sumber daya nasional, menjamin keadilan sosial, dan membuka ruang kritik tanpa harus tunduk pada tekanan asing.
Solusi dari problem ini bukan menolak demokrasi, melainkan mempertegas kembali maknanya. Demokrasi harus dibebaskan dari monopoli narasi Barat dan dikembalikan sebagai alat emansipasi rakyat, bukan alat penjinakan negara. Dalam hal ini. Pertama, perlu di lakukan penguatan solidaritas internasional antarnegara berkembang untuk menolak standar ganda demokrasi. Dan organisasi regional dan multilateral harus menjadi ruang dialog setara, bukan perpanjangan kepentingan negara besar. Kedua, sanksi ekonomi sepihak perlu ditinjau ulang secara serius. Jika benar tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat, maka kebijakan yang secara langsung menyengsarakan rakyat harus dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi itu sendiri. Ketiga, demokrasi perlu dipahami secara kontekstual. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa penerapan demokrasi sangat dipengaruhi oleh sejarah, kondisi sosial, dan dinamika politik lokal, sehingga tidak terdapat satu model universal yang sepenuhnya berlaku bagi semua negara.
Pada akhirnya, kasus Venezuela dapat dibaca sebagai cermin bagaimana demokrasi dalam praktik global kontemporer kerap mengalami pergeseran makna, dari nilai yang bersifat emansipatoris menuju instrumen tekanan terhadap negara-negara yang mengambil posisi berbeda dalam tatanan global. Padahal, secara ideal demokrasi seharusnya berfungsi sebagai jalan pembebasan dan penguatan kedaulatan rakyat, bukan sebagai alat penjinakan politik. Pengalaman Venezuela menunjukkan bahwa ketika demokrasi diposisikan dalam kerangka kepentingan kekuatan besar, yang muncul sering kali bukan keadilan dan kesejahteraan, melainkan penderitaan kolektif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk secara jujur merefleksikan bahwa krisis Venezuela tidak semata-mata bersumber dari persoalan internal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika politik global yang memanfaatkan wacana demokrasi untuk tujuan hegemonik. Demokrasi yang sejati hanya dapat tumbuh ketika kedaulatan negara dihormati, dialog multilateral diutamakan, dan kesejahteraan rakyat ditempatkan sebagai tujuan utama kehidupan bersama.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
