Dengarkan Artikel
Oleh: Afridal Darmi
Hampir dua bulan telah berlalu sejak banjir besar melanda Aceh dan sejumlah wilayah di Sumatera pasca Siklon Tropis Senyar, dan kita masih bertanya akankah pemerintah melakukan kewajibannya yang paling utama: melakukan tindakan operasional dan mengeluarkan kebijakan yang mampu menimbulkan dampak jaminan ketidakberulangan (guarantee of non recurrence) bagi bencana yang sama di masa depan.
Di akhir tahun yang murung dan berbadai itu, Siklon Tropis Senyar terbentuk dan pertama kali dicatat secara resmi pada 26 November 2025 sekitar pukul 07.00 WIB. BMKG melaporkan bibit sistem tropis (Bibit Siklon 95B) berkembang sejak sekitar 21 November 2025, tetapi statusnya sebagai tropical cyclone (Siklon Senyar) baru diumumkan 26 November 2025 ketika mulai memengaruhi wilayah Aceh dan Sumatera lainnya.
Lalu tanpa tendeng aling-aling hujan lebatpun tercurah dan banjir ekstrem di Aceh dan wilayah Sumatera mulai terjadi mulai 25 November 2025, dengan puncaknya saat siklon memberikan hujan sangat lebat pada 25–26 November 2025. Permukaan air naik, membawa lumpur, menggenangi tidak hanya di pemukiman, namun juga ruang hidup dan lahan penghidupan rakyat; merusak fasilitas umum dan sosial, jembatan runtuh, jalan terputus, listrik padam, dan berbagai kerusakan lain.
Dalam narasi awal pemerintah, bencana ini dengan cepat ditempatkan sebagai konsekuensi alamiah dari cuaca ekstrem: curah hujan tinggi, anomali iklim, dan kekuatan siklon yang jarang terjadi. Namun seiring waktu, penjelasan tunggal berbasis meteorologi itu semakin rapuh. Temuan lapangan, analisis akademik, serta investigasi media menunjukkan bahwa siklon hanyalah pemantik.
Kerusakan sesungguhnya disebabkan oleh struktur alam yang rentan karena kebijakan dan tindakan salah yang terjadi sistematis selama puluhan tahun: penghancuran hutan, pembukaan lahan besar-besaran, dan alih fungsi kawasan lindung menjadi perkebunan dan konsesi ekstraktif. Dengan kata lain, ini bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana politik tata ruang.
Pengakuan ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak lama, Aceh dan sebagian besar Sumatera mengalami degradasi daerah aliran sungai (DAS) yang masif. Hutan primer dan sekunder yang berfungsi sebagai penyangga hidrologis berubah menjadi lanskap monokultur sawit, hutan tanaman industri, dan area pertambangan.
Ketika hujan ekstrem datang—baik disebabkan oleh siklon maupun fenomena iklim lain—air tidak lagi diserap dan dilepaskan secara bertahap, melainkan langsung mengalir ke hilir, menghantam permukiman yang tumbuh di atas dataran banjir yang seharusnya steril dari aktivitas manusia.
Dalam kondisi seperti ini, menyalahkan siklon saja adalah bentuk penyederhanaan yang menyesatkan. Pertanyaannya kemudian: setelah sedemikian hari berlalu, apa yang telah dilakukan negara? Apakah pemerintah sungguh-sungguh menjadikan tragedi ini sebagai titik balik, atau sekadar mengelolanya sebagai episode bencana musiman yang akan dilupakan setelah air surut dan kamera media pergi?
Secara normatif, pemerintah memang mulai menggeser narasi. Sejumlah pejabat pusat mengakui bahwa banjir tidak murni disebabkan faktor cuaca, melainkan diperparah oleh kerusakan lingkungan dan tata guna lahan yang buruk. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bencana banjir air dan lumpur ini disebabkan oleh faktor“anthropogenik” yaitu pengalihan kawasan hutan menjadi non hutan dan curah hujan yang lebat dikombinasikan dengan karakter geomorphologicaltanah. Pernyataan tentang perlunya evaluasi izin, rehabilitasi lahan kritis, dan penataan ulang DAS mulai bermunculan.
Tak kurang Menteri ATR Nusron Wahid mengumumkan rencana audit lingkungan terhadap perusahaan perkebunan dan ekstraktif juga diumumkan. Bahkan, ada wacana revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di provinsi terdampak untuk memasukkan variabel mitigasi bencana secara lebih serius.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan langkah strategis pemerintah akan memperkuat rehabilitasi lahan kritis dan tata kelola DAS pascabencana, termasuk penegakan hukum, penggunaan teknologi identifikasi kayu, operasi lapangan, dan potensi pencabutan izin perusahaan yang berkinerja buruk.
Namun, pada titik ini, penting untuk bersikap jujur dan kritis: sebagian besar langkah tersebut masih berada pada level retorika kebijakan, bukan transformasi struktural. Audit diumumkan, tetapi tak tampak di mata publik berapa izin yang benar-benar dicabut. Rehabilitasi DAS dijanjikan, tetapi masih menggunakan pendekatan proyek, bukan pemulihan ekosistem berbasis bentang alam.
Revisi tata ruang dibicarakan, tetapi rezim perizinan lama—yang memungkinkan kawasan rawan bencana tetap dieksploitasi—belum disentuh secara radikal.
Di sinilah problem utama negara tampak jelas: negara cenderung mengakui kerusakan lingkungan sebagai “faktor tambahan”, bukan sebagai penyebab utama yang lahir dari kebijakan pembangunan itu sendiri. Dengan framing seperti ini, tanggung jawab negara dan korporasi menjadi kabur. Bencana dipahami sebagai hasil kombinasi “alam dan manusia”, tanpa pernah secara tegas menyebut siapa manusia yang dimaksud, keputusan apa yang diambil, dan keuntungan siapa yang diprioritaskan.
Pendekatan ini berbahaya. Ia melanggengkan apa yang oleh banyak aktivis lingkungan disebut sebagai “legalisasi bencana ekologis”. Ketika izin-izin yang secara hukum sah, tetapi secara ekologis destruktif terus dipertahankan, maka setiap banjir, longsor, dan krisis air di masa depan akan selalu dianggap sebagai takdir alam, bukan konsekuensi kebijakan.
Negara hadir untuk menyalurkan bantuan dan membangun kembali rumah, tetapi absen ketika harus mencabut izin, memulihkan hutan, dan mengubah paradigma pembangunan.
Lebih jauh, respons pemerintah juga menunjukkan bias jangka pendek. Operasi modifikasi cuaca, pembangunan tanggul darurat, dan normalisasi sungai kembali menjadi solusi favorit. Padahal, tanpa pemulihan tutupan hutan di hulu dan pengendalian ketat alih fungsi lahan, solusi-solusi teknokratik ini hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Sungai dinormalisasi hari ini, tetapi besok akan kembali meluap karena daya tampung ekologis lanskap sudah runtuh.
Krisis ini seharusnya menjadi momen evaluasi mendasar terhadap model pembangunan berbasis ekstraksi dan ekspansi lahan. Sawit, tambang, dan konsesi kehutanan sering dibingkai sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Namun biaya ekologis dan sosialnya—banjir berulang, hilangnya mata pencaharian tradisional, kerusakan kesehatan publik—jarang dihitung secara serius dalam neraca kebijakan. Ketika banjir terjadi, masyarakat menanggung kerugian, sementara keuntungan dari alih fungsi lahan telah lama dikapitalisasi oleh segelintir aktor.
Jika pemerintah sungguh ingin mencegah berulangnya tragedi serupa, maka langkah yang dibutuhkan jauh lebih keras dari sekadar audit dan pernyataan pers.
Pertama, harus ada penegasan politik bahwa kawasan hutan lindung dan DAS kritis adalah zona larangan absolut bagi ekspansi perkebunandan tambang, tanpa kompromi. Kedua, izin-izin lama yang terbukti memperparah risiko bencana harus dicabut, meskipun secara hukum masih berlaku. Ketiga, tata ruang harus dikembalikan pada fungsi ekologisnya, bukan sekadar peta legal untuk melegitimasi kepentingan ekonomi.
Tanpa langkah-langkah tersebut, pernyataan pemerintah pasca Siklon Senyar akan tinggal sebagai arsip wacana krisis: terdengar serius di saat darurat, tetapi cepat menguap ketika tekanan publik mereda. Banjir Aceh dan Sumatera bukan peringatan pertama, dan jika negara tetap memilih jalan aman secara politik, ia juga tidak akan menjadi yang terakhir.
Bahkan mungkin setahun ke depan, November 2026, banjir lumpur yang membawa gelondongan kayu ini akan terjadi lagi (recurrence).
Pada akhirnya, bencana ini mengajukan pertanyaan mendasar tentang peran negara: apakah negara hadir sebagai pelindung ruang hidup warganya, atau sekadar sebagai pengelola risiko dari model pembangunan yang ia ciptakan sendiri?
Selama pertanyaan ini tidak dijawab dengan kebijakan yang tegas dan berani, setiap siklon di masa depan—apa pun namanya—akan selalu menemukan lanskap yang siap dihancurkan.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
