Oleh: Dr. (Cand) Kaipal Wahyudi, S.j., S.Hum., M.Ag.
Mahasiswa Program Doktor Studi Islam, Pascasarjana , UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Setiap memasuki penghujung tahun, terutama pada rentang September hingga Desember, wilayah ujung Sumatra termasuk Aceh, secara musiman berada di bawah tekanan curah hujan yang sangat tinggi. Pola ini bukanlah fenomena baru, melainkan siklus tahunan yang ditandai oleh hujan ekstrem dengan intensitas tinggi dan durasi panjang.
Sejak Oktober, hujan deras selalu turun, dengan puncaknya pada 26–27 November yang memicu banjir dan longsor parah di berbagai wilayah yang ada di Aceh. Namun, bencana tidak berhenti di situ. Hujan kembali mengguyur pada 7, 14, dan 17 Desember di kawasan Timur Aceh, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya, hingga akhirnya memicu banjir susulan besar pada 24 Desember kemarin.
Ironisnya, banjir kembali melanda ketika sedang proses pemulihan pascabencana yang belum sepenuhnya tuntas dikendalikan. Di berbagai lokasi terdampak, rumah warga masih dalam kondisi rusak dan rata dengan tanah, jalan dan jembatan belum tersambung, fasilitas publik belum berfungsi secara optimal, sementara aktivitas ekonomi masyarakat belum kembali normal.
Pada saat yang sama, trauma sosial, terutama yang dialami anak-anak, perempuan, dan lansia masih membekas dan belum tertangani secara memadai sampai sekarang. Ketika air kembali naik dan akses kembali terputus, persoalan yang muncul tidak lagi dapat dijelaskan semata sebagai dampak cuaca ekstrem, melainkan mencerminkan kegagalan tata kelola penanganan bencana yang tidak merata.
Lemahnya koordinasi antarlembaga, lambannya pengambilan keputusan, serta ketiadaan sistem komando terpadu membuat respons darurat kerap kalah cepat dibanding laju bencana itu sendiri. Realitas kemanusiaan di lapangan mempertegas kondisi tersebut.
Seorang ibu hamil sembilan bulan terpaksa menyeberangi sungai dengan bantuan tali darurat demi mencapai fasilitas kesehatan. Di Aceh Tengah, Wakil Bupati Muchsin Hasan bahkan harus menyeberangi sungai dengan bantuan tali gantung. Kondisi ini mencerminkan betapa parahnya situasi di lapangan; ia bersama kendaraan yang ditumpanginya nyaris terperosok ke aliran sungai. Peristiwa tersebut menjadi gambaran nyata bahwa keterbatasan akses dan rapuhnya infrastruktur di tengah bencana yang belum tertangani sampai sekarang.
Dalam laporan jurnalis di lapangan, membuka secara fakta pahit pemulihan pascabencana di Aceh. Jurnalis Republika, Andi Muhyiddin, melaporkan bahwa hingga hari ke-27 pascabanjir dan longsor di Aceh khususnya di Desa Kala Segi, Aceh Tengah, aliran listrik belum juga pulih, menandakan lambannya pemulihan layanan dasar bagi warga terdampak. Selama hampir sebulan, warga bertahan dalam kegelapan, dengan satu-satunya penerangan berasal dari mobil klinik Dompet Dhuafa yang masih melayani kesehatan masyarakat.
Padahal, kebutuhan warga sesungguhnya sangat mendasar: akses jalan dan listrik. Tanpa jalan, distribusi bantuan terhambat; tanpa listrik, aktivitas ekonomi lumpuh dan rasa aman terus tergerus. Laporan serupa juga disampaikan jurnalis TVOne, Ilham, yang mengonfirmasikan bahwa masih banyak terputusnya akses jalan dan internet di sejumlah wilayah, meningkatnya tekanan psikologis warga, bahkan kondisi sebagian masyarakat yang belum memperoleh makanan selama berhari-hari. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa Aceh tidak sekadar menghadapi bencana alam, melainkan telah memasuki fase krisis kemanusiaan.
Pada saat yang sama, kehadiran figur publik menarik perhatian. Mulai dari selebgram lokal hingga artis nasional serta sorotan media internasional yang merilis citra satelit kerusakan dari wilayah hulu hingga ke hilir. ini menegaskan bahwa, krisis tersebut telah melampaui batas persoalan lokal.
Skala kerusakan yang luas, masif, dan menyeluruh, ini menunjukkan bahwa banjir di Aceh bukanlah semata urusan daerah, melainkan persoalan nasional yang menuntut perhatian dan respons negara secara seruis, cepat dan merata.
Dalam konteks ini, banjir berulang di Aceh tidak dapat lagi dipahami sebagai sekadar takdir alam atau curah hujan tinggi. Melainkan sebagai kegagalan kebijakan dalam menjaga alam, lingkungan dan mengelola risiko bencana. Padahal, pola hujan ekstrem sudah dapat diprediksi jauh-jauh hari dari info BMKG. Akan tetapi, langkah antisipatif dan respons cepat tidak dilaksanakan secara serius. Yang terjadi adalah bencana banjir susulan yang berulang dan krisis yang berkepanjangan. Negara memang hadir, tetapi belum sepenuhnya bekerja secara efektif dan terkoordinasi.
Situasi ini menuntut perubahan dengan pendekatan yang lebih tegas dan mendasar. Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak dapat terus merespons bencana dengan pola rutin yang lamban, sektoral, dan reaktif. Penetapan status bencana nasional menjadi langkah penting, wajib dan mendesak agar seluruh sumber daya dapat dimobilisasikan secara maksimal.
Pada saat yang sama, dukungan organisasi non-pemerintah (NGO) ini sangat dibutuhkan, termasuk dari lintas hubungan internasional, terutama dalam fase pemulihan yang memerlukan kerja serius dan berkelanjutan serta berkolaborasi antar negara.
Dalam kerangka inilah peran BNPB perlu diperkuat melalui penerapan Komando Tunggal Darurat Banjir yang merujuk pada Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB). Aceh saat ini sangat membutuhkan kepemimpinan dan tindakan aksi nyata. Agar krisis ini dapat bergerak cepat, terfokus, terintegrasi, dan sepenuhnya berpihak pada keselamatan masyarakat.
Tanpa terobosan tata kelola yang dijalankan secara sungguh-sungguh, banjir berulang hanya akan menjadi siklus penderitaan yang terus mengulang luka lama tanpa kejelasan solusi bagi warganya. Dalam hal ini, SKPDB tersebut merupakan mekanisme koordinasi terpadu yang menempatkan seluruh operasi penanganan bencana mulai dari personel, peralatan, hingga anggaran di bawah satu kendali komando.
Tujuannya jelas: memastikan respons yang cepat, tepat, efisien, dan efektif. Di lapangan, skema ini juga perlu juga menuntut kolaborasi aktif dengan Kementerian PUPR agar akses vital seperti jembatan dan prasarana umum segera difungsikan kembali, sehingga keselamatan dan mobilitas masyarakat dapat terjamin.
Menjelang Ramadhan, kegelisahan sosial masyarakat Aceh semakin kompleks. Bulan suci yang seharusnya dijalani dalam suasana tenang, khusyuk, serta kesiapan spiritual dan material, justru dibayangi ancaman banjir dan longsor yang belum tertangani secara menyeluruh sampai sekarang. Tanpa penanganan yang serius, terarah, dan terukur, kondisi ini berpotensi mengubah pelaksanaan Ramadhan dari sekadar krisis ekologis menjadi krisis kemanusiaan yang nyata.
Karena itu, narasi moral tentang amanah ekologis tidak boleh berhenti pada seruan normatif saja, tetapi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan kerja teknis yang nyata di lapangan. Pada tahap darurat ini, langkah segera wajib di lakukan adalah meliputi pengerukan dan pendalaman sungai, penguatan tanggul yang tinggi, pengerahan alat berat dan personel secara terpusat, Pengelolaan waduk harus dilakukan secara aktif dan terukur agar mampu mengendalikan debit air saat hujan ekstrem.
Selain itu, pembuatan cabang atau saluran sungai alternatif perlu dipertimbangkan untuk membagi aliran air dan mengurangi tekanan di titik-titik rawan banjir. Di saat yang sama, pembenahan sistem drainase di seluruh kawasan permukiman dan perkotaan harus dilakukan secara menyeluruh agar aliran air tidak terhambat dan risiko genangan dapat ditekan sejak awal.
Tahap berikutnya adalah pemulihan ekosistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui reboisasi yang konsisten dan pengamanan ketat daerah aliran sungai. Kerusakan di wilayah hulu akan selalu berdampak langsung pada banjir di hilir; karena itu, perlindungan kawasan hulu tidak boleh lagi dipandang sebagai urusan sektoral, melainkan sebagai kewajiban keselamatan masyarakat luas. Pemulihan ekologis harus ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan Aceh terhadap bencana, bukan sekadar proyek sesaat.
Sejalan dengan itu, agenda jangka panjang tidak boleh terus ditunda. Penertiban tambang, perusahan perkebunan dan galian C, baik legal maupun ilegal. harus dilakukan secara tegas karena terbukti mempercepat kerusakan alam, DAS dan memperparah sedimentasi sungai.
Nah,paling penting ialah pemulihan Kawasan Ekosistem Leuser (TNGL) dan hutan lindung. Hal tersebut wajib dijadikan sebagai prioritas program nasional, mengingat perannya sebagai benteng ekologis dan penyangga keseimbangan lingkungan di Aceh. Tanpa reformasi struktural yang berani di sektor lingkungan dan alam, penanganan banjir akan terus bersifat tambal sulam dan gagal menyentuh akar persoalan.
Ke depan, arah pembangunan di Aceh harus difokuskan pada infrastruktur berstandar tinggi yang dirancang untuk ketahanan jangka panjang. Aceh seharusnya belajar dari warisan infrastruktur era kolonial Belanda yang hingga kini masih berdiri kokoh, mulai dari irigasi, jembatan, jalan, drainase, hingga tanggul karena dibangun dengan perencanaan matang dan material yang berkualitas.
Sebaliknya, tidak sedikit infrastruktur modern justru cepat rusak akibat lemahnya mutu bahan dan pengerjaan yang serba terburu-buru. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak jembatan di Aceh baik jalan nasional, kabupaten, hingga kecamatan putus atau rusak berat saat banjir. Kondisi ini menegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada keterbatasan teknologi, melainkan pada perencanaan, pengawasan, dan integritas pembangunan.
Karena itu, kolaborasi serius dengan para ahli teknik lingkungan, teknik pembangunan dan teknik sipil, baik dari perguruan tinggi di Aceh, tingkat nasional, maupun jejaring internasional yang berpengalaman dalam pembangunan berkelanjutan, menjadi kebutuhan mendesak yang wajib di laksanakan.
Untuk mempercepat pemulihan dan mencegah banjir susulan selama proses penanganan jangka panjang berlangsung, Aceh membutuhkan Komando Tunggal Darurat Banjir. Mekanisme ini penting agar respons cepat, dapat dijalankan secara efektif setiap kali hujan kembali turun, sekaligus memastikan bahwa solusi jangka pendek, menengah, dan panjang benar-benar dikerjakan di lapangan, bukan berhenti pada tataran perencanaan dan dokumen kebijakan.
Dan dalam manajemen bencana modern, prinsip unity of command merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar. Tanpa komando tunggal, penanganan darurat akan terus terjebak dalam ego sektoral, tumpang tindih kewenangan, dan fragmentasi tindakan antarlembaga.
Padahal, Aceh memiliki pengalaman historis panjang menghadapi bencana besar sejak tsunami 2004. Namun, dua dekade setelah tragedi tersebut, pembelajaran penting itu belum sepenuhnya terlaksanakan dalam sistem tanggap darurat yang kokoh dan adaptif. Akibatnya, respons bencana masih sering berjalan administratif, lamban, dan reaktif, seolah setiap krisis adalah peristiwa baru yang dihadapi tanpa kesiapan matang.
Maka Banjir susulan yang kembali melanda Aceh baru-baru ini, menjadi peringatan keras bahwa pendekatan lama telah mencapai titik jenuh. Tanpa terobosan serius dalam tata kelola yang cepat dan jangka panjang, banjir akan terus berulang dan korban baik material maupun sosial akan terus bertambah. Dalam konteks ini, pembentukan Komando Tunggal Darurat Banjir, bukanlah pilihan politis, melainkan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak di samping penetepan status bencana nasional.
Sudah saatnya Aceh beralih dari rutinitas rapat yang berlarut-larut menuju tindakan nyata di lapangan, dari koordinasi yang bersifat simbolik menuju kepemimpinan yang tegas, terukur, dan bergerak cepat.
Lambannya penanganan selama hampir satu bulan pascabencana, telah membuka ruang terjadinya banjir susulan, dan memperpanjang penderitaan masyarakat. Dalam situasi darurat, kecepatan dan ketegasan tidak boleh berhenti pada forum koordinasi tanpa tindakan nyata. Ketika masyarakat di lapangan membutuhkan pertolongan segera, respons cepat dan keputusan yang tegas menjadi indikator konkret kehadiran negara. Pada titik inilah keadilan dan aksi nyata diwujudkan, dan keadilan serta aksi nyata tersebut yang saat ini paling dinantikan oleh masyarakat Aceh yang sudah satu bulan menjalani kehidupan tanpa aksi nyata di lapangan.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
