Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, M.Si.
Setelah lebih dari satu dekade mengalami konflik berkepanjangan, Suriah kini berada di titik perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan jatuhnya rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024, negara tersebut kini menghadapi transisi politik yang penuh tantangan. Di bawah kepemimpinan Ahmed al-Sharaa, Suriah mulai meninggalkan sistem politik lama yang didominasi oleh Partai Ba’ath dan beralih ke suatu model pemerintahan yang bisa dibilang revolusioner: negara tanpa partai politik.
Sejak lama, Suriah berada di bawah kekuasaan Partai Ba’ath yang berfungsi sebagai satu-satunya entitas politik yang diperbolehkan dalam sistem pemerintahan. Partai ini telah mengendalikan struktur politik sejak kudeta militer tahun 1963, dengan sistem yang menolak oposisi dan memusatkan kekuasaan di tangan keluarga Assad. Setelah bertahun-tahun menjadi simbol politik otoriter, pada 29 Januari 2025, Partai Ba’ath resmi dibubarkan oleh pemerintahan baru. Keputusan ini menandai berakhirnya sistem satu partai yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade.
Ahmed al-Sharaa juga mengambil langkah radikal dengan membubarkan parlemen dan militer yang sebelumnya dikontrol oleh pemerintahan Assad. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, karena tidak hanya menghapus struktur politik yang telah lama ada, tetapi juga menghilangkan institusi yang biasanya menjadi tulang punggung sebuah negara. Tidak adanya partai politik dalam pemerintahan baru berarti bahwa Suriah kini menuju bentuk pemerintahan yang tidak berbasis pada kelompok ideologis tertentu, melainkan sepenuhnya pada hukum dan representasi rakyat.
Salah satu aspek utama dari perubahan ini adalah sistem pemilihan yang diterapkan untuk menggantikan demokrasi berbasis partai. Pemerintahan baru berencana menjalankan sistem multi-stage representative election, di mana pemilihan dilakukan secara bertahap dari tingkat dusun, desa, mukim, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga tingkat nasional. Dengan sistem ini, pemimpin dipilih bukan berdasarkan partai atau ideologi, tetapi berdasarkan kompetensi dan kontribusi mereka terhadap masyarakat. Pendekatan ini diharapkan mampu menghilangkan polarisasi politik dan memastikan bahwa individu yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dapat naik ke tingkat pemerintahan lebih tinggi.
Langkah-langkah yang diambil Ahmed al-Sharaa menarik perhatian dunia internasional. Banyak pihak menyambut baik berakhirnya kekuasaan Assad, tetapi mereka masih berhati-hati dalam menerima pemerintahan baru yang dipimpin oleh mantan pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS adalah kelompok yang sebelumnya berafiliasi dengan Al-Qaeda dan telah lama dianggap sebagai organisasi teroris oleh berbagai negara Barat. Meski HTS kini bertransformasi menjadi pemerintahan, banyak negara masih menunggu untuk melihat apakah Suriah benar-benar akan menjadi negara yang stabil dan terlepas dari pengaruh ekstremisme.
Di sisi lain, Ahmed al-Sharaa telah melakukan diplomasi aktif untuk membangun hubungan baru. Ia bertemu dengan Presiden AS Donald Trump pada 14 Mei 2025 di Riyadh, membahas kemungkinan pencabutan sanksi terhadap Suriah yang telah membatasi ekonomi negara tersebut selama bertahun-tahun. Uni Eropa juga menyambut baik transisi politik ini, meskipun mereka tetap berhati-hati dalam berurusan dengan pemerintahan baru. Arab Saudi dan Turki telah menunjukkan minat dalam berinvestasi di Suriah, terutama dalam sektor energi dan infrastruktur, sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi pasca-konflik.
Dalam negeri, pemerintahan baru berusaha memperbaiki kondisi ekonomi yang telah rusak akibat perang bertahun-tahun. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah rencana peningkatan gaji sebesar 400% untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah juga berusaha membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat perang dan menciptakan lingkungan yang aman bagi kembalinya para pengungsi Suriah yang tersebar di berbagai negara.
Selain pemulihan ekonomi, Ahmed al-Sharaa juga menekankan reformasi dalam sektor keamanan. Pemerintahannya mengumumkan bahwa semua faksi militer akan dibubarkan, dan tidak akan ada senjata kecuali di tangan negara. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan kekuatan-kekuatan bersenjata yang selama ini menjadi penyebab utama ketidakstabilan di Suriah. Pemerintah juga menghapus sistem wajib militer kecuali dalam beberapa spesialisasi tertentu, yang diharapkan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini terjadi dalam masyarakat.
Perubahan yang sedang terjadi di Suriah menimbulkan berbagai perdebatan tentang efektivitas pemerintahan tanpa partai politik. Beberapa ahli politik menyatakan bahwa sistem ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pemerintahan, karena individu dipilih berdasarkan kapasitas mereka untuk memimpin, bukan karena afiliasi politik. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa tanpa partai politik, mekanisme oposisi menjadi lemah, sehingga pemerintah bisa beroperasi tanpa pengawasan yang efektif.
Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintahan baru adalah bagaimana mereka memastikan bahwa pemilihan dalam sistem multi-stage representative election tetap transparan dan bebas dari manipulasi. Dalam sistem ini, kandidat yang terpilih di tingkat lokal akan maju ke tingkat yang lebih tinggi berdasarkan seleksi atau pemilihan. Jika tidak ada pengawasan yang memadai, sistem ini bisa saja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintahan Ahmed al-Sharaa harus memastikan bahwa ada mekanisme pengawasan independen yang menjamin transparansi dan keadilan dalam setiap tahap pemilihan.
Suriah kini berada dalam fase eksperimental politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika pemerintahan tanpa partai ini berhasil diterapkan, itu bisa menjadi model baru bagi negara-negara lain yang ingin menghindari konflik politik yang berasal dari persaingan partai. Namun, jika sistem ini gagal, Suriah bisa menghadapi ketidakstabilan baru yang berpotensi memperpanjang krisis yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade.
Dunia kini menunggu bagaimana Suriah akan berkembang di bawah sistem baru ini. Apakah transisi ini akan menghasilkan pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis, ataukah Suriah akan menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks? Jawaban dari pertanyaan ini akan bergantung pada bagaimana pemerintahan Ahmed al-Sharaa mengelola transisi dan membangun fondasi pemerintahan yang benar-benar melayani rakyatnya tanpa ketergantungan pada sistem partai politik.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post