Oleh Jacob Ereste
Upaya untuk membereskan berbagai masalah yang mendera bangsa dan negara Indonesia, merupakan bagian yang penting dari ekspresi kebangsaan dan sikap keberatan yang patut dan perlu dipelihara. Ini penting guna tetap waspada melakukan kesiagaan menjaga keutuhan bangsa dan negara yang harus tetap kuat dan maju. Tujuannya demi dan untuk kelanjutan hidup generasi mendatang yang akan menjadi ahli waris negeri ini.
Karena itu, sikap kritis terhadap berbagai masalah yang merundung bangsa dan negara Indonesia. Ini perlu terus dilakukan, agar tak lengah dan tidak lalai untuk terus menjaga agar bangsa dan negara Indonesia dapat terus dibenahi menyongsong masa depan yang lebih indah, lebih baik dan lebih sejahtera dan harmoni.
Karena itu, kegaduhan yang terjadi wajar-wajar saja dalam upaya menjaga keutuhan bangsa dan negara. Sehingga kegaduhan itu sendiri tidak sampai membuat Lena terhadap masalah yang sesungguhnya lebih besar dan lebih menjadi ancaman pada persatuan dan kesatuan bangsa, untuk tetap mencintai negara Indonesia dengan sepenuh hati. Sehingga tetap langgeng dan terus maju tidak tersisih oleh bangsa dan negara lain yang sangat mungkin tidak menghendaki bangsa dan negara Indonesia mencapai kejayaannya seperti yang dicita-citakan dari proklamasi bangsa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi serta berkepribadian kuat dan tegar dalam tata kebudayaan yang berbudi luhur.
Jadi apapun persoalan yang dianggap penting dan pokok bagi bangsa dan negara Indonesia, patut mendapat perhatian untuk diselesaikan secara bersama. Tak bisa hanya mengandalkan pemerintah semata — karena peran serta seluruh warga bangsa dan warga negara berkewajiban untuk melakukannya, guna menemukan cara penyelesaiannya yang terbaik guna dan untuk kepentingan bersama.
Oleh karena itu, masalah pokok bagi bangsa dan negara Indonesia hari ini adalah upaya melakukan usaha membersihkan praktik korupsi di semua bidang dan sektor pekerjaan di tingkat. Baik di tingkat – pemerintah pusat dan pemerintah daerah — yang menjadi pemenggal pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan, mulai dari praktik korupsi Pertamina, tata kelola timah, perkebunan kelapa sawit yang merambah hutan dan pengkaplingan lahan di laut. Tidak hanya di pantai Utara bagian Barat, Tangerang, Banten, tetapi juga dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk rakyat miskin yang tidak tepat sasaran sampai praktik dari penegakan hukum dan peradilan yang pengap lantaran aroma suap atau mafia hukum hingga kamuflase dalam pelaksanaannya saat para pelaku tindak pidana kejahatan itu menjalani ganjaran hukuman yang dikenakan kepadanya.
Tindak kejahatan yang terbilang ekstra ordinary ini pun tidak dilakukan dengan baik dalam praktiknya di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan. Toh, narkoba dan organisasi kejahatan tetap bisa dikelola dengan bebas dari dalam penjara.
Jadi, kegaduhan yang dibangun secara terstruktur dan sistematis dan massif pun bisa dipahami sebagai upaya pengalihan isu. Tujuannya adalah masalah yang lebih besar dan serius luput dari perhatian masyarakat, termasuk bagi kalangan aktivis dan kaum pergerakan yang banyak terpengaruh hingga berbalik arah, seperti perhatian terhadap tindak kejahatan dari proses pemberian status PSN — proyek strategis nasional — yang ikut merambah hutan serta mengeluarkan GHB (hak guna bangunan) serta HGU (hal guna usaha) di atas laut yang mulai dilupakan itu. Padahal, dapat dipastikan sejumlah pejabat penting ketika itu jelas berada dibalik kejahatan yang terstruktur, sistematis dan massif itu, sehingga ratusan jumlah HGB dan HGU bisa diterbitkan begitu mudah.
Oleh karena itu, upaya mengkritisi berbagai kasus yang lain, hendaknya tidak sampai melenakan kasus besar seperti yang terus berlanjut di tata kelola pertambangan di Indonesia yang konon katanya — jika dikelola dengan baik dan bersih tanpa penyimpangan — mampu memberi subsidi sebesar Rp 20 juta setiap bulan kepada setiap penduduk Indonesia yang kini tak kurang dari 284 juta orang.
Paparan ini merupakan salah satu resume dari tiga topik yang mengemuka dalam diskusi rutin Senin-Kamis di Sekretariat GMRI (Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia) Jl. Ir. H. Juanda No. 4 A, Jakarta Pusat, 5 Mei 2025
Pecenongan, 6 Mei 2025
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post