Oleh : Suroto
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Direktur Cooperative Research Center, Institut Teknologi Keling Kumang, CEO Induk Koperasi Usaha Rakyat (INKUR Federation)
Demokrasi dalam mekanisme kerja politik negara sering dianggap sebagai sistem yang tidak efisien dan lamban dikarenakan harus mengakomodir kemauan banyak orang. Akhirnya, alternatif yang dipilih dalam praktik kebanyakan menyerahkan sepenuhnya demokrasi kedalam panduan elit.
Mohammad Hatta (1954) menegaskan dalam pernyataanya bahwa demokrasi kita itu adalah bukan demokrasi cap Ningkrat, atau cap Intelek, melainkan cap Rakyat. Ini artinya demokrasi itu harus dihargai dan diambil dalam garis rata rata. Demokrasi yang hargai aspirasi dan kebebasan orang banyak dan dipandu oleh kebijakan para cerdik pandai.
Aspirasi banyak orang memang sulit diatur, ciptakan kebisingan dan menjadi lambat. Selain itu, suara kolektif juga dapat membunuh daya kreatif yang dimiliki individu yang butuh konsentrasi dalam pikiran dan tindakan. Demikian juga kebenaran, bisa saja ditenggelamkan dalam suara massal, suara orang banyak.
Demokrasi memang bukan dimaksudkan untuk mengangkat pemimpin bodoh, tapi orang bodoh bisa saja lahir dari suara mayoritas. Sementara kehendak mayoritas itu tidak berarti merupakan keputusan terbaik atau paling bijaksana; sebab suara terbanyak itu hanya representasikan kehendak dari jumlah yang lebih besar.
Aspirasi orang banyak bahkan dapat bersifat destruktif, namun tidak mendengarkan aspirasi dan apalagi mengekang kebebasan itu jelas anti demokrasi. Mendengar aspirasi dan menghargai kebebasan harus diletakkan sebagai penopang demokrasi yang konstruktif dan substantif. Perusak aspirasi dan kebebasan ini harus disebut sebagai bentuk kejahatan serius negara.
Demokrasi Rata-Rata
