Oleh: Muhammad Ridwan
Masyarakat Indonesia sudah pernah melaksanakan pemilihan secara tidak langsung, yang sistemnya dengan cara dipilih oleh DPR pada masa orde baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.
Pada saat itu pilkada mengalami sentralisasi yang lebih ketat. Pemilihan kepala daerah tetap dilakukan melalui DPRD, tetapi kontrol pemerintah pusat sangat dominan. Calon kepala daerah ditentukan oleh pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Sistem ini memperkuat posisi pemerintah pusat dalam mengendalikan pemerintah daerah.
Pada masa Orde Baru, kepala daerah yang terpilih seringkali adalah orang-orang yang loyal kepada pemerintah pusat, sehingga pemerintahan di daerah sangat terpusat. Praktik ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an, di mana tuntutan akan demokrasi yang lebih terbuka dan desentralisasi kekuasaan semakin menguat.
Pasca reformasi 1998 banyak hal yang berubah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, termasuk cara pemilihan kepala daerah. Salah satu tuntutan utama reformasi adalah peningkatan partisipasi publik dan desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonomi lebih besar kepada daerah.
Namun, pemilihan kepala daerah melalui DPRD masih tetap berlangsung hingga tahun 2005. Barulah setelah disahkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme Pilkada berubah drastis dengan diberlakukannya Pilkada langsung. Dalam Pilkada langsung, rakyat di setiap provinsi, kabupaten, atau kota memiliki hak untuk memilih secara langsung kepala daerah mereka. Pilkada langsung pertama di Indonesia berlangsung pada tahun 2005, dan sejak saat itu, mekanisme ini menjadi standar dalam proses pemilihan kepala daerah.
Pilkada langsung ini dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia, di mana rakyat memiliki kontrol lebih besar terhadap siapa yang memimpin daerah mereka. Namun, di sisi lain, pelaksanaan Pilkada langsung juga diwarnai dengan berbagai tantangan, seperti politik uang, konflik politik lokal, hingga permasalahan dalam penyelenggaraan teknis.
Pasca pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap hasil pemilihan serentak tahun 2024 dengan program kembalinya pemilihan kepala daerah kepada DPRD, dengan alasan besarnya cost politik dan terjadi konflik berkepanjangan di daerah.
Terjadi konflik yang berkepanjangan antar pasangan calon dan menimbulkan kubu pasca pemilihan akibat dari tidak kepercayaan dari paslon dan tim sukses bagi sistem yang ada baik beranggapan terjadinya pelanggaran yang terstuktur,sistematis dan masif, partisipasi pemilih rendah maupun kecurangan lainnya. Usulan tersebut diangkat Presiden Prabowo dalam pidatonya saat perayaan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis 12 Desember 2024, dengan alasan efisiensi anggaran dan kemudahan transisi kepemimpinan.
Prabowo menilai bahwa sistem pemilihan langsung terlalu mahal dan memberatkan, baik dari sisi anggaran negara maupun pengeluaran para kandidat. “Berapa puluh triliun habis dalam satu-dua hari, baik anggaran dari negara, maupun dari masing-masing tokoh politik. Kalau dilakukan oleh DPRD, negara bisa hemat dan efisien seperti di Malaysia dan Singapura,” katanya.
Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih untuk mencegah cost politik yang tinggi dan konflik berkepanjangan sudah seharusnya diubah sistem pemilihan dengan cara e voting secara langsung oleh rakyat. Dua dekade sudah rakyat Indonesia menikmati hasil dari pemilihan yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Negara maju hari ini menggunakan pemilu secara e voting seperti contohnya Negara Amerika Serikat. Dan pemilihan yang dilakukan secara tidak langsung tidak menjamin tidak akan terjadinya money politik, maka penggunaan hak pilih secara langsung secara e voting sangat layak untuk dikaji. E voting ini akan menjadi cara meningkatkan partisipasi Generasi milenial dan Generasi Z.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post