Diterima di Kampus, Ditolak di Dunia Kerja: Di Mana Masalahnya?

Oleh: Dayan Abdurrahman

Di banyak rumah di Aceh, kabar anak “lulus dan masuk kampus” sering disambut seperti kabar kemenangan. Mirip suasana selesai kenduri di meunasah—hangat, penuh syukur, dan harapan yang mengalir tanpa banyak kata. Orang tua menatap anaknya dengan bangga: hidupmu akan lebih baik dari kami.

Tapi beberapa tahun kemudian, suasana itu berubah pelan-pelan. Ijazah sudah tergantung rapi di dinding. Namun setiap pagi, anak yang dulu dielu-elukan itu membuka ponsel, melihat lowongan kerja, lalu diam. Bukan karena malas, tapi karena tidak tahu harus melamar apa. Di situlah muncul satu pertanyaan yang tidak pernah diajarkan di kampus: saya ini sebenarnya bisa apa?

Kita perlu jujur. Ada yang salah—dan kesalahan ini bukan kecil. Ini bukan sekadar soal lapangan kerja sempit atau persaingan yang keras. Ini soal arah. Kita seperti orang Aceh yang punya perahu besar, layar kuat, tapi tidak tahu ke mana angin harus dibaca.

Selama ini kita hidup dalam satu keyakinan yang jarang dipertanyakan: kuliah adalah jalan pasti menuju masa depan. Orang tua percaya, anak mengikuti, kampus menyediakan, negara mengizinkan. Semuanya seperti berjalan normal. Tapi kenyataan di lapangan tidak selalu seindah itu.

Ijazah hari ini sering terasa seperti “tanda sudah pernah belajar”, bukan bukti “sudah siap hidup”.

Di banyak kampus, mahasiswa belajar bertahun-tahun. Mereka hafal teori, paham konsep, bisa menjawab ujian. Tapi ketika berhadapan dengan dunia nyata—dunia kerja, dunia usaha, dunia sosial—mereka seperti orang yang pandai membaca kitab, tapi belum pernah turun ke sawah. Tahu arah, tapi tidak tahu cara melangkah.

Kalau kita tarik lebih jauh, ini bukan semata kesalahan mahasiswa. Ada yang lebih dalam.

Sebagian kampus hari ini, kita harus akui, terlalu sibuk menerima mahasiswa daripada mempersiapkan mereka. Program studi dibuka, brosur dicetak, janji masa depan disusun rapi. Tapi di ruang kelas, yang terjadi sering kali jauh dari kebutuhan nyata. Teori menumpuk, praktik minim. Diskusi ada, tapi jarang bersentuhan dengan persoalan hidup yang sesungguhnya.

Dalam bahasa sederhana: kita seperti membuka warung besar, tapi tidak benar-benar tahu apa yang dibutuhkan pembeli.

Negara juga tidak bisa lepas tangan. Izin kampus diberikan, jumlah mahasiswa meningkat, statistik terlihat bagus. Tapi apakah lulusan benar-benar siap hidup? Apakah mereka punya keterampilan yang membuat mereka bisa berdiri sendiri? Pertanyaan ini jarang dijawab dengan serius.

Negara seolah hadir di awal—memberi izin—tapi tidak selalu hadir di akhir—memastikan kualitas.

Di sisi lain, masyarakat—terutama orang tua—juga ikut membangun ilusi ini. Di banyak keluarga Aceh, kuliah sudah seperti kewajiban. Tidak kuliah terasa seperti kegagalan. Padahal, tidak semua jalan hidup harus lewat kampus. Tapi karena tekanan sosial, banyak anak akhirnya memilih jalan yang tidak sepenuhnya mereka pahami.

Mereka berjalan, tapi bukan karena tahu arah—melainkan karena takut berbeda.

Kalau kita belajar dari luar, ada hal menarik. Di Jepang, misalnya, pendidikan tidak hanya bicara soal pengetahuan, tapi juga kedisiplinan dan keterampilan hidup. Anak-anak dibiasakan bekerja sama, bertanggung jawab, bahkan membersihkan ruang kelas sendiri. Di Singapura, hubungan antara pendidikan dan dunia kerja sangat dekat. Kurikulum terus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Di beberapa negara Eropa, jalur vokasi dihargai tinggi—tidak semua orang harus kuliah, dan itu tidak dianggap rendah.

Mereka tidak terjebak pada satu jalan. Mereka memberi banyak pintu, dan memastikan setiap pintu punya nilai.

Sementara kita? Kita sering memaksakan satu jalan untuk semua orang. Semua harus kuliah, semua harus sarjana, semua harus “terlihat berhasil”. Padahal dunia tidak bekerja seperti itu.

Aceh pernah punya masa-masa besar. Dalam sejarahnya, Aceh bukan hanya kuat secara budaya dan agama, tapi juga terbuka terhadap dunia. Ada fase ketika kita menjadi pusat perdagangan, pusat ilmu, dan pusat peradaban. Itu terjadi bukan karena kita banyak gelar, tapi karena kita punya arah dan keberanian membaca zaman.

Indonesia juga pernah melewati fase-fase penting—dari perjuangan kemerdekaan hingga pembangunan. Semua itu tidak lahir dari ijazah semata, tapi dari kemampuan, keberanian, dan kerja nyata.

Pertanyaannya sekarang: apakah pendidikan kita hari ini sedang membentuk itu?

Atau justru kita sedang membangun generasi yang rapi di atas kertas, tapi rapuh di lapangan?

Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Tidak cukup hanya menambah pelatihan, memperbanyak seminar, atau mengganti istilah kurikulum. Yang perlu diubah adalah cara kita melihat pendidikan itu sendiri.

Kampus harus lebih jujur. Tidak semua harus dibuka, tidak semua harus diterima. Lebih baik sedikit tapi berkualitas, daripada banyak tapi kehilangan arah. Mahasiswa harus lebih aktif. Tidak cukup hanya hadir di kelas, tapi harus berani mencari pengalaman, mencoba, bahkan gagal.

Negara harus lebih tegas. Bukan hanya memberi izin, tapi memastikan bahwa setiap kampus benar-benar mendidik, bukan sekadar menjalankan rutinitas.

Dan yang paling penting, kita sebagai masyarakat harus mulai berani mengubah cara pandang. Kuliah itu penting, tapi bukan satu-satunya jalan. Yang lebih penting adalah kemampuan hidup—bisa bekerja, bisa berpikir, bisa bertahan.

Dalam bahasa sederhana orang Aceh: hana guna pande jak ba ulee, lam padang hana sanggup jak—tidak ada gunanya pintar bicara di kepala, kalau di lapangan tidak mampu melangkah.

Pada akhirnya, kita perlu menerima satu hal yang mungkin tidak nyaman: diterima di kampus bukan jaminan masa depan. Itu hanya awal. Sisanya ditentukan oleh arah, usaha, dan sistem yang kita bangun bersama.

Kalau arah ini tidak segera kita benahi, kita akan terus melihat pemandangan yang sama setiap tahun: wisuda yang meriah, foto yang indah, harapan yang tinggi—lalu perlahan berubah menjadi kebingungan yang sunyi.

Dan mungkin, itu bukan lagi kesalahan individu. Itu adalah tanda bahwa kita semua perlu bangun.