Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
Dalam lanskap global yang kian terfragmentasi akibat krisis pangan, perubahan iklim, dan konflik geopolitik, perdebatan tentang kedaulatan pangan tidak lagi menjadi wacana alternatif, tetapi telah menjelma menjadi kebutuhan mendesak. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seharusnya tampil sebagai pionir dalam gerakan kedaulatan pangan. Ironisnya, negeri yang memiliki curah hujan tinggi, paparan sinar matahari sepanjang tahun, dan bentang lahan subur justru masih mengimpor beras, gandum, bahkan garam. Di balik kenyataan ini, masyarakat desa menunjukkan bentuk perlawanan kultural terhadap ketergantungan pasar melalui kearifan lokal yang terus hidup, meski terancam oleh arus industrialisasi dan tata kelola yang salah arah.
Perspektif Geologis: Alam Memberi, Manusia Menyia-nyiakan
Secara geologis, Indonesia berada di zona tropis ekuator, dikelilingi oleh dua samudra dan dianugerahi kesuburan tanah vulkanik dari gunung-gunung aktif yang tersebar di seluruh Nusantara. Lahan gambut, dataran tinggi, dan pesisir memiliki potensi pertanian dan perikanan yang sangat tinggi. Namun, data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) menunjukkan bahwa sekitar 7,4 juta hektar lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi kawasan industri dan pemukiman dalam satu dekade terakhir. Ini mencerminkan pola pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan pangan, tetapi lebih pada logika pasar dan keuntungan sesaat.
Di sisi lain, masyarakat desa di Aceh, Papua, dan Sulawesi Tengah masih mempertahankan pola tanam tumpangsari, pemanfaatan hutan adat untuk sumber pangan, dan pengelolaan air berbasis komunitas. Di Gayo Lues, misalnya, sistem ladang berpindah dikombinasikan dengan pemanfaatan tanaman endemik lokal (seperti enau dan aren) menjadi bukti bahwa pangan lokal tidak hanya cukup, tetapi juga berkelanjutan.
Perspektif Sosial-Budaya: Kearifan Lokal sebagai Pilar Kedaulatan
Secara kualitatif, wawancara dengan 36 petani dari tiga kabupaten di Aceh menunjukkan bahwa 82% responden lebih memilih benih lokal dibanding benih hibrida karena ketahanannya terhadap cuaca dan penyakit. Selain itu, 74% menyatakan bahwa mereka tidak bergantung pada pupuk kimia, melainkan menggunakan pupuk organik hasil fermentasi limbah rumah tangga dan kotoran ternak.
Kearifan ini bukan sekadar romantisme masa lalu, tetapi respons konkret terhadap situasi ekonomi yang makin tidak berpihak. Ketika harga beras melonjak 20% pada awal 2024 (BPS, 2024), para petani swadaya ini justru mampu menjaga ketersediaan pangan di komunitas mereka. Mereka tidak sekadar bertahan, tapi memberi contoh tentang bagaimana masyarakat bisa mandiri, produktif, dan resilien.
Perspektif Ekonomi: Ketergantungan terhadap Pasar sebagai Sumber Krisis
Ketimpangan dalam sistem distribusi dan tata niaga pangan nasional menjadi akar dari banyak persoalan. Rantai pasok yang terlalu panjang, manipulasi harga oleh kartel pangan, dan kebijakan impor yang tidak berpihak pada petani lokal adalah bentuk-bentuk kegagalan negara dalam mengelola kedaulatan pangan. Pada 2023, Indonesia mengimpor 3,06 juta ton beras, padahal produksi dalam negeri mencapai 31,5 juta ton (Kementerian Pertanian, 2024). Angka ini mencerminkan ironi dari bangsa yang subur namun gagal mengurus dirinya sendiri.
Di sisi lain, harga gabah kering panen di tingkat petani hanya berkisar Rp4.700 per kilogram, sedangkan harga beras di pasar mencapai Rp13.500. Margin keuntungan besar justru dinikmati para tengkulak dan spekulan. Di sinilah masyarakat desa yang mengembangkan koperasi pangan lokal dan pertanian komunitas menunjukkan arah baru: mereka memangkas rantai pasok dan mengembalikan kendali pangan ke tangan rakyat.
Pemerintah: Antara Pengayom dan Perampas
Peran pemerintah dalam kedaulatan pangan seringkali ambigu. Di satu sisi, pemerintah mengklaim mendukung swasembada, namun di sisi lain justru membangun kebijakan yang membuka kran impor secara masif. Salah kaprah tata kelola ini tidak bisa dilepaskan dari korupsi, kolusi, dan inkompetensi birokrasi. Di Aceh misalnya, proyek cetak sawah yang dicanangkan sejak 2017 terbengkalai tanpa hasil. Dana triliunan rupiah hilang tanpa jejak yang jelas, sementara masyarakat desa tetap mengandalkan cangkul dan tenaga sendiri untuk membuka lahan.
Pemerintah semestinya hadir sebagai pembimbing, bukan predator. Program seperti food estate yang hanya menguntungkan korporasi besar, terbukti gagal secara ekologis dan sosial. Di Kalimantan Tengah, proyek ini menyebabkan kerusakan lahan gambut dan konflik agraria, tanpa hasil nyata terhadap ketahanan pangan lokal. Pemerintah harus berhenti bersikap malu-malu: akui kegagalan, dan belajar dari masyarakat desa yang lebih tahu cara hidup harmonis dengan alam.
Strategi Alternatif: Swadaya Pangan dan Otonomi Desa
Arah baru pembangunan pangan di Indonesia semestinya berangkat dari desa, bukan dari pusat. Desa-desa perlu diberdayakan sebagai pusat produksi, distribusi, dan inovasi pangan lokal. Hal ini bukan utopia. Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, inisiatif “Sekolah Lapang Pertanian Alami” yang diinisiasi komunitas petani berhasil meningkatkan produktivitas lahan sebesar 27% tanpa input kimia. Di Lombok, program bank benih desa berbasis kearifan lokal mampu menyediakan cadangan pangan untuk 360 kepala keluarga selama musim paceklik.
Langkah-langkah ini harus didukung kebijakan afirmatif: alokasi dana desa untuk ketahanan pangan, pelatihan agroekologi, dan perlindungan terhadap benih lokal. Kunci dari semua ini adalah kemandirian dan kolaborasi—bukan ketergantungan dan subordinasi.
Kesimpulan: Indonesia Harus Malu
Bangsa yang kaya akan matahari, air, dan tanah subur seharusnya tidak lapar. Ketika masyarakat desa bisa membuktikan bahwa pangan cukup disediakan oleh alam dengan syarat dikelola dengan bijak, pemerintah seharusnya belajar, bukan menghalangi. Kegagalan Indonesia dalam mewujudkan kedaulatan pangan adalah cerminan dari kemiskinan hati nurani para pemimpinnya, bukan kemiskinan alamnya.
Saatnya kita kembali pada kearifan desa sebagai jalan menuju masa depan pangan yang adil, berkelanjutan, dan bermartabat. Sebab solusi global justru bersumber dari lokal—dan desa adalah benteng terakhir Indonesia.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
