Dalam sambutannya, Illiza mengatakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah salah-satu upaya strategis Pemerintah melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya, dalam rangka percepatan penanganan kawasan kumuh dan gerakan 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak) pada tahun 2015-2019 yang dilaksanakan melalu pendekatan Strategi Pembangunan Infrastruktur berbasis Masyarakat.
“Program ini menggunakan sinergi pendekatan antara Pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, penguatan peran Pemda sebagai nakhoda dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten/Kota,” ujar Illiza.
Lanjutnya, melalui sinergi ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat lebih mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
“Target dari program ini, menurunnya luas permukiman kumuh, terbentuknya kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik,” ungkap Illiza.
Target lainnya, lanjut Illiza adalah tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dan terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
Pada kegiatan ini juga dilakukan penandatangan komitmen bersama berbagai pihak dengan harapan dapat berkolaborasi mengentaskan permukiman kumuh di Banda Aceh. Penandatangan komitmen bersama ini dimulai oleh Walikota Banda Aceh, Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE, Ketua DPRK Arif Fadillah, Ketua MPU Tgk Karim Syeikh, Ketua FKA BKM Kota Amiruddin Daroy, para Keuchik dan sejumlah Kepala SKPD jajaran Pemko Banda Aceh. (mkk)